Gerak Hijau 2026 Jadi Momentum Kolaborasi Hijaukan Indonesia

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan bahwa Gerak Hijau 2026 merupakan momentum penting dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan untuk mendorong transisi Indonesia menuju ekonomi hijau. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Faisal, saat membuka acara tersebut, menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak bisa hanya bertumpu pada regulasi, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari dunia usaha, komunitas, dan masyarakat luas.

"Gerak Hijau 2026 bukan sekadar kampanye, tetapi sebuah gerakan nyata yang menyatukan visi kita untuk Indonesia yang lebih bersih dan lestari," ujar Diaz. Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci dalam mencapai target-target lingkungan yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan tutupan lahan hijau.

Komitmen Sektor Korporasi

Salah satu contoh komitmen tersebut datang dari PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), yang secara terbuka memaparkan strategi dekarbonisasi dan keberlanjutannya. Perusahaan tambang milik negara ini menargetkan pengurangan intensitas emisi karbon sebesar 15 persen pada tahun 2028 melalui penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab. ANTAM juga melaporkan telah merehabilitasi lebih dari 2.500 hektare lahan bekas tambang di sejumlah wilayah operasinya, sebuah langkah konkret yang sejalan dengan semangat Gerak Hijau 2026.

Direktur Utama ANTAM, dalam forum yang sama, menyatakan bahwa keberlanjutan adalah inti dari strategi bisnis jangka panjang perusahaan. "Kami tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah kami memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar," katanya. Komitmen ini, menurutnya, tercermin dalam penerapan standar internasional seperti ISO 14001 dan partisipasi dalam inisiatif global seperti Mining Principles yang digagas oleh International Council on Mining and Metals (ICMM).

Dari Hulu ke Hilir: Rantai Pasok Berkelanjutan

Gerak Hijau 2026 juga menyoroti pentingnya kemitraan strategis antara korporasi besar dan usaha kecil menengah (UKM) dalam menciptakan rantai pasok yang ramah lingkungan. Dalam acara tersebut, sejumlah perusahaan rintisan (startup) di bidang pengelolaan sampah dan energi bersih turut memamerkan inovasi mereka, mulai dari teknologi daur ulang plastik menjadi bahan bakar alternatif hingga sistem irigasi tenaga surya untuk pertanian berkelanjutan.

Wamen LH Diaz Faisal memberikan apresiasi terhadap inisiatif semacam itu. "Kita perlu memperluas jejaring kolaborasi. Tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga UMKM dan startup harus menjadi bagian dari solusi," tegasnya. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa sektor UMKM berkontribusi terhadap sekitar 30 persen dari total limbah padat di perkotaan, sehingga pelibatan mereka dalam gerakan pengelolaan sampah dan efisiensi sumber daya menjadi sangat krusial.

Salah satu program yang diluncurkan dalam Gerak Hijau 2026 adalah "Kemitraan Sampah Nol" yang menargetkan pengurangan sampah plastik di 50 kota/kabupaten pada tahun 2027. Program ini melibatkan perusahaan daur ulang, bank sampah, dan pemerintah daerah untuk membangun pusat pengolahan sampah terpadu.

Pendanaan Hijau dan Insentif Fiskal

Aspek pendanaan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terus mendorong pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan, seperti green bond dan sustainability-linked loans. Hingga akhir tahun 2025, total penerbitan green bond di Indonesia mencapai Rp48 triliun, naik 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dana ini akan dialokasikan untuk proyek-proyek ramah lingkungan, termasuk energi terbarukan, transportasi bersih, dan konservasi hutan.

"Pendanaan adalah salah satu tulang punggung gerakan ini. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, target-target ambisius kita sulit tercapai," kata Diaz. Ia menambahkan bahwa pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal berupa supertax deduction dan pembebasan bea masuk untuk impor mesin pengolah limbah.

Harapan Masa Depan

Gerak Hijau 2026 diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi menjadi katalisator perubahan perilaku semua pihak. Dalam jangka panjang, gerakan ini diharapkan mampu menurunkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di daerah-daerah yang selama ini terpapar polusi tinggi. Data Kementerian Lingkungan Hidup mencatat IKLH nasional pada 2025 berada di angka 71,2, meningkat tipis dari 70,8 pada 2024. Targetnya, pada tahun 2030 IKLH bisa mencapai 75,0.

Dengan berakhirnya acara puncak, panitia mengumumkan pembentukan "Satgas Kolaborasi Hijau" yang akan memonitor perkembangan komitmen para pihak. Satgas ini beranggotakan perwakilan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil, dan akan melaporkan kemajuan setiap enam bulan. "Kami tidak ingin komitmen hanya berhenti di atas kertas. Akan ada mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ketat," tutup Diaz.