Ekosistem Digital Inklusif: Menimbang Peran Platform Global bagi Ekonomi RI

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal I-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,87% year-on-year, masih di bawah aspirasi pemerintah yang menargetkan kisaran 5,2%. Di tengah tren perlambatan tersebut, sektor ekonomi digital justru menunjukkan fundamental yang relatif solid. Laporan e-Conomy SEA 2024 mencatat nilai barang dagangan bruto (gross merchandise value/GMV) ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar US$90 miliar pada 2024, terbesar di Asia Tenggara. GMV adalah total nilai transaksi barang dan jasa yang diperdagangkan melalui platform digital dalam periode tertentu. Sementara itu, Bank Indonesia memperkirakan nilai transaksi e-commerce nasional menembus sekitar Rp 487 triliun pada 2024 dan diproyeksikan melampaui Rp 500 triliun pada 2025. Kondisi ini menghidupkan kembali diskursus penting: perlunya pemerintah membangun ekosistem digital yang inklusif, termasuk dengan melibatkan platform global, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Fundamental Ekonomi Digital: Modal Kuat, tetapi Belum Merata

Indonesia memiliki modal dasar yang besar. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan penetrasi internet mencapai sekitar 79,5% pada 2024, setara lebih dari 221 juta jiwa yang terkoneksi. Dari sisi pembayaran, Bank Indonesia melaporkan volume transaksi QRIS tumbuh lebih dari 150% year-on-year, dengan jumlah pengguna melampaui 50 juta, mayoritas pelaku UMKM. Indeks inklusi keuangan juga mengalami kenaikan ke level sekitar 75% berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK.

Namun, kontribusi ekonomi digital terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan baru berkisar 8%. Angka ini tertinggal dibanding potensi yang diproyeksikan sejumlah lembaga, yang menilai ekonomi digital dapat menyumbang hingga 14% sampai 18% terhadap PDB pada 2030 apabila didukung kebijakan yang tepat. Kesenjangan antara potensi dan realisasi inilah yang menjadi dasar desakan agar pemerintah mempercepat pembangunan ekosistem digital yang terintegrasi, mulai dari infrastruktur, regulasi, hingga sumber daya manusia.

Di Satu Sisi: Platform Global Membawa Modal, Teknologi, dan Akses Pasar

Di satu sisi, keterlibatan platform global dipandang sebagai katalis yang efektif. Platform berskala dunia membawa investasi langsung (foreign direct investment), transfer teknologi seperti komputasi awan (cloud computing) dan kecerdasan buatan, serta standar tata kelola yang matang. Bagi UMKM, kehadiran marketplace lintas batas membuka akses ke pasar ekspor tanpa harus membangun infrastruktur sendiri. Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebut lebih dari 24 juta UMKM telah masuk ke ekosistem digital, dan keterlibatan platform besar mempercepat tren onboarding tersebut.

Dari perspektif makroekonomi, masuknya modal asing ke sektor digital dapat memperkuat likuiditas pasar dan menciptakan lapangan kerja bernilai tambah tinggi. Sentimen pasar terhadap saham teknologi di Bursa Efek Indonesia cenderung membaik ketika ada komitmen investasi raksasa teknologi global, misalnya pembangunan pusat data (data center) bernilai miliaran dolar AS dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dari indeks sektor teknologi yang mengalami kenaikan, seiring investor global yang menambah porsi portofolio pada aset digital Tanah Air.

"Ekosistem digital yang sehat membutuhkan keseimbangan antara keterbukaan terhadap investasi global dan penguatan kapasitas pemain lokal. Keduanya bukan pilihan yang saling meniadakan," ujar seorang pengamat ekonomi digital dari lembaga riset kebijakan publik.

Di Sisi Lain: Risiko Ketergantungan dan Aliran Dana Keluar

Di sisi lain, keterlibatan platform global yang berlebihan menyimpan risiko struktural. Pertama, potensi capital outflow dalam bentuk repatriasi keuntungan, yakni laba yang dihasilkan di Indonesia dibawa keluar negeri, sehingga manfaatnya terhadap penerimaan domestik menjadi terbatas. Kedua, dominasi platform asing dapat menekan valuasi dan ruang tumbuh startup lokal yang tidak memiliki akses permodalan sebesar kompetitor globalnya. Ketiga, isu kedaulatan data menjadi perhatian serius, mengingat data konsumen Indonesia bernilai ekonomi tinggi dan perlu dilindungi melalui regulasi seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Terdapat pula kekhawatiran dari sisi persaingan usaha. Apabila ekosistem hanya dibangun di sekitar segelintir platform besar, rasio konsentrasi pasar akan mengalami kenaikan dan berpotensi menciptakan praktik monopoli yang merugikan konsumen dalam jangka panjang. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa ketergantungan berlebih pada infrastruktur digital asing dapat mengurangi fleksibilitas kebijakan nasional, terutama saat terjadi ketegangan geopolitik maupun perubahan kebijakan perusahaan induk di luar kendali pemerintah.

Proyeksi dan Arah Kebijakan yang Berimbang

Ke depan, proyeksi ekonomi digital Indonesia tetap optimistis. Sejumlah lembaga memperkirakan GMV dapat mencapai US$200 miliar hingga US$360 miliar pada 2030, dengan e-commerce, layanan transportasi daring, dan pembayaran digital sebagai motor utama. Untuk mencapai angka tersebut, pemerintah perlu meracik kebijakan yang berimbang: membuka ruang investasi platform global dengan syarat kemitraan yang jelas, sekaligus memperkuat pemain lokal melalui akses pembiayaan, pelatihan talenta digital, dan pemerataan infrastruktur hingga luar Jawa.

Pada akhirnya, pertanyaan kuncinya bukanlah apakah platform global perlu dilibatkan, melainkan bagaimana merancang kerangka kolaborasi yang saling menguntungkan. Dengan tata kelola yang tepat, ekonomi digital berpotensi menjadi mesin pertumbuhan baru yang menopang target pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5% ke atas. Sebaliknya, tanpa regulasi yang matang, pertumbuhan tersebut berisiko dinikmati sebagian besar oleh pihak luar, bukan oleh ekonomi domestik.