Penundaan PPh 22 E-Commerce, Tokopedia dan Shopee Kembalikan Dana Pedagang

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per September 2025, pemerintah resmi menunda pemberlakuan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan tarif 0,5% atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik hingga 31 Oktober 2026. Penundaan ini memaksa platform dagang-el seperti Tokopedia dan Shopee mengembalikan dana pedagang yang sempat terpotong, dengan batas waktu pengembalian paling lambat 30 September 2025. Kebijakan ini menjadi babak baru dalam upaya negara memperluas basis pajak di sektor ekonomi digital.

Sebagai konteks makro, Bank Indonesia mencatat nilai transaksi e-commerce nasional menembus sekitar Rp487 triliun pada 2024 dan diproyeksikan melampaui Rp600 triliun pada 2025. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik menunjukkan kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di kisaran 13%, menjadikannya salah satu motor pertumbuhan ekonomi yang tercatat tumbuh 5,12% year-on-year pada kuartal II 2025. Dengan skala transaksi sebesar itu, tarif 0,5% berpotensi menghasilkan penerimaan negara dalam kisaran triliunan rupiah per tahun.

Mekanisme Pengembalian Dana dan Kepatuhan Platform

PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut di muka oleh pihak tertentu — dalam hal ini marketplace sebagai pemungut yang ditunjuk negara — atas penghasilan yang diterima pedagang. Sifatnya bukan pajak final, melainkan kredit pajak yang dapat diperhitungkan pedagang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dengan adanya penundaan, seluruh dana yang telah dipotong sejak kebijakan berlaku harus dikembalikan utuh kepada penjual.

Bagi platform, proses pengembalian dana menuntut penyesuaian sistem rekonsiliasi dalam hitungan hari. Tokopedia dan Shopee, yang secara gabungan menguasai mayoritas pangsa pasar dagang-el domestik, harus memastikan dana kembali ke saldo jutaan penjual aktif sebelum tenggat akhir September. Kegagalan memenuhi tenggat berpotensi menimbulkan risiko reputasi sekaligus sanksi administratif dari otoritas perpajakan.

Di Satu Sisi: Lega bagi Likuiditas UMKM

Di satu sisi, penundaan ini memberi ruang bernapas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mendominasi penjual di marketplace. Potongan 0,5% memang terlihat kecil, tetapi bagi pedagang dengan margin tipis 5%–10%, potongan tersebut setara 5%–10% dari laba bersih mereka. Dana yang kembali dapat diputar menjadi modal kerja, menambah stok barang, atau membiayai promosi menjelang musim belanja akhir tahun.

Dari sisi sentimen pasar, langkah ini juga meredam kekhawatiran bahwa pajak digital akan memperberat daya saing UMKM daring. Sejumlah asosiasi pedagang sebelumnya menyuarakan risiko penurunan omzet bila pajak diteruskan di tengah daya beli yang belum sepenuhnya pulih, tercermin dari inflasi inti yang bergerak di kisaran 2%–2,5% sepanjang 2025.

Penundaan memberi waktu bagi pedagang menata pembukuan dan bagi otoritas menyempurnakan sistem, tetapi negara tetap memerlukan kepastian kapan penerimaan ini benar-benar masuk kas negara, demikian penilaian sejumlah ekonom perpajakan.

Di Sisi Lain: Penerimaan Negara Tertunda

Di sisi lain, penundaan berarti potensi penerimaan negara ikut bergeser lebih dari satu tahun. Dengan asumsi transaksi e-commerce Rp600 triliun setahun, tarif 0,5% setara potensi penerimaan sekitar Rp3 triliun per tahun — angka yang tidak kecil di tengah tekanan fiskal. Realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2025 tercatat masih mengalami kontraksi year-on-year, sementara defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dipatok mendekati 2,53% dari PDB.

Ada pula isu keadilan antar-kanal dagang. Pedagang konvensional di ritel fisik telah lama dikenakan skema pemungutan serupa, sehingga penundaan di kanal daring dikhawatirkan menciptakan ketimpangan perlakuan pajak. Selain itu, penundaan berulang dapat menimbulkan ketidakpastian regulasi yang pada gilirannya memengaruhi valuasi perusahaan teknologi dan kepercayaan investor terhadap konsistensi kebijakan fiskal pemerintah.

Proyeksi ke Depan

Ke depan, pasar akan mencermati dua hal. Pertama, keberhasilan platform menuntaskan pengembalian dana sebelum 30 September sebagai uji tata kelola perusahaan. Kedua, kesiapan Direktorat Jenderal Pajak membangun integrasi data dengan marketplace agar pemungutan per November 2026 berjalan mulus. Bila fundamental ekonomi digital tetap tumbuh dua digit dan administrasi pajak siap, kebijakan ini berpotensi mengangkat rasio pajak terhadap PDB yang saat ini masih berkisar 10%–11%, tanpa mengorbankan denyut UMKM.

Pada akhirnya, penundaan ini adalah kompromi antara stimulus likuiditas jangka pendek dan konsolidasi fiskal jangka menengah. Efektivitasnya akan ditentukan oleh disiplin eksekusi kedua belah pihak: platform yang mengembalikan dana tepat waktu, dan pemerintah yang menepati jadwal baru tanpa penundaan berikutnya.