Trump Pertimbangkan Pemecatan Gubernur The Fed Lisa Cook

Berdasarkan data Federal Reserve per Agustus 2025, suku bunga acuan Amerika Serikat (fed funds rate) bertahan di kisaran 4,25%–4,50% sejak Desember 2024, sementara inflasi konsumen AS tercatat 2,7% year-on-year per Juli 2025. Di tengah kondisi tersebut, Presiden Donald Trump mempertimbangkan langkah yang memicu perdebatan besar: memberhentikan Lisa Cook dari posisinya sebagai Gubernur Dewan Federal Reserve. Cook, yang dilantik pada 2022 dengan masa jabatan hingga 2038, tercatat sebagai perempuan kulit hitam pertama yang duduk di dewan bank sentral AS.

Wacana pemberhentian ini mencuat menyusul tuduhan terkait dugaan penyimpangan dokumen kredit perumahan (mortgage) yang dialamatkan kepada Cook. Cook menolak mundur dan menyatakan siap menempuh jalur hukum. Isu ini dengan cepat bertransformasi dari persoalan personal menjadi pertarungan mengenai independensi bank sentral paling berpengaruh di dunia.

Konteks Hukum: Kewenangan Presiden yang Terbatas

Secara regulasi, gubernur The Fed hanya dapat diberhentikan dengan alasan yang sah dan terbukti (for cause), bukan karena perbedaan pandangan kebijakan. Ketentuan ini dirancang melindungi bank sentral dari tekanan politik jangka pendek. Trump sebelumnya berulang kali mengecam Ketua The Fed Jerome Powell yang dinilai lamban memangkas suku bunga, sehingga manuver terhadap Cook dibaca sebagian kalangan sebagai upaya Gedung Putih memperluas pengaruh atas kebijakan moneter.

"Independensi bank sentral bukan sekadar formalitas institusional. Ia adalah jangkar kredibilitas kebijakan moneter. Jika jangkar itu goyah, premi risiko naik dan biaya pendanaan negara justru bisa meningkat," ujar seorang ekonom pasar modal di Jakarta.

Di Satu Sisi: Argumen Akuntabilitas Pejabat Publik

Di satu sisi, pendukung langkah Trump berargumen bahwa seluruh pejabat publik, termasuk gubernur bank sentral, harus tunduk pada standar akuntabilitas yang setara. Apabila tuduhan penyimpangan terbukti, pemberhentian dipandang sah secara hukum maupun moral. Kubu pemerintah juga menilai suku bunga tinggi yang berkepanjangan telah menekan sektor perumahan dan memperberat beban bunga utang federal AS yang kini menembus US$36 triliun. Dari sudut pandang ini, perombakan komposisi dewan dianggap membuka ruang bagi kebijakan yang lebih akomodatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagian pelaku pasar turut melihat potensi sisi positif: pemangkasan suku bunga yang lebih agresif dapat melonggarkan likuiditas global, mendorong arus modal masuk (capital inflow) ke negara berkembang, serta memperbaiki valuasi aset berisiko seperti saham dan obligasi emerging markets.

Di Sisi Lain: Risiko Politisasi Bank Sentral

Di sisi lain, banyak ekonom mengingatkan bahwa politisasi The Fed dapat menggerus fundamental kepercayaan pasar. Catatan sejarah menunjukkan bank sentral yang tunduk pada tekanan politik cenderung gagal menjinakkan inflasi. Bila investor meragukan independensi The Fed, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS berisiko mengalami kenaikan karena pasar menuntut kompensasi risiko lebih tinggi — sebuah ironi, sebab biaya pinjaman justru membengkak.

Reaksi awal pasar sudah terlihat. Indeks dolar (DXY) sempat melemah ke sekitar level 98 setelah kabar berembus, mencerminkan sentimen pasar yang gelisah. Pada saat bersamaan, harga emas mengalami kenaikan mendekati rekor tertinggi karena investor memindahkan portofolio ke aset lindung nilai (safe haven). Tren ini memperlihatkan bahwa ketidakpastian institusional mampu menggerakkan pasar secepat ketidakpastian data ekonomi.

Implikasi bagi Indonesia dan Negara Berkembang

Bagi Indonesia, dua skenario layak dicermati. Pertama, jika pergolakan ini berujung pada pelonggaran moneter AS yang lebih cepat, rupiah berpotensi menguat dan Bank Indonesia memperoleh ruang lebih leluasa menurunkan suku bunga tanpa memicu capital outflow. Kedua, jika yang terjadi adalah krisis kredibilitas The Fed, ketidakpastian global justru berpotensi memicu pelarian dana ke aset aman dan menekan rupiah yang sepanjang 2025 bergerak di kisaran Rp16.000–Rp16.500 per dolar AS.

Proyeksi ke depan sangat bergantung pada proses hukum yang berjalan di AS. Pasar akan mencermati apakah pengadilan menegaskan batas kewenangan presiden atau justru membuka preseden baru terhadap independensi bank sentral. Bagi pelaku pasar, langkah bijak adalah menjaga diversifikasi portofolio, memantau pergerakan suku bunga riil dan indeks dolar, serta tidak bereaksi berlebihan terhadap setiap perkembangan berita harian.