Tekan Defisit Anggaran, India Jual Saham Perusahaan Negara

Berdasarkan data Kementerian Keuangan India dan lembaga pemeringkat internasional per pertengahan 2024, defisit fiskal pemerintah pusat India diproyeksikan berada di kisaran 5,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) untuk tahun fiskal 2024/2025, turun dari realisasi sekitar 5,6 persen pada tahun sebelumnya. Meski trennya mengalami penurunan, angka tersebut masih jauh di atas patokan kehati-hatian yang umum dipakai ekonom, yakni 3 persen dari PDB. Kondisi inilah yang mendorong New Delhi mempercepat program divestasi, yaitu penjualan sebagian kepemilikan saham pemerintah pada perusahaan pelat merah atau badan usaha milik negara (BUMN) setempat, demi menambal lubang anggaran tanpa menambah utang secara berlebihan.

Latar Belakang Fiskal yang Menekan

Defisit anggaran adalah selisih lebih antara belanja negara dan penerimaan negara dalam satu tahun anggaran. Dalam kasus India, tekanan datang dari dua arah sekaligus. Belanja infrastruktur dan subsidi terus mengalami kenaikan, sementara penerimaan pajak belum tumbuh secepat belanja. Rasio utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan berada di atas 80 persen, salah satu yang tertinggi di antara ekonomi besar berkembang. Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings memang memberikan prospek positif terhadap peringkat BBB- India pada Mei 2024, tetapi dengan catatan konsolidasi fiskal harus berjalan konsisten. Artinya, ruang untuk menambah utang baru semakin sempit, sehingga penjualan aset negara menjadi opsi yang realistis.

Program divestasi sendiri bukan hal baru bagi India. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melepas sebagian saham perusahaan asuransi raksasa Life Insurance Corporation (LIC) melalui penawaran umum perdana (IPO) senilai sekitar 2,7 miliar dolar AS pada 2022, serta menjual maskapai Air India kepada Grup Tata. Target penerimaan divestasi untuk tahun fiskal berjalan dilaporkan berada di kisaran 500 miliar rupee atau setara kurang lebih 6 miliar dolar AS.

Di Satu Sisi: Sumber Dana Tanpa Menambah Utang

Dari sudut pandang pendukung kebijakan ini, penjualan saham BUMN menawarkan sejumlah keuntungan fundamental. Pertama, penerimaan divestasi bersifat non-utang sehingga tidak menambah beban bunga di masa depan. Kedua, masuknya investor swasta ke perusahaan negara berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, tata kelola, dan pada akhirnya valuasi perusahaan itu sendiri. Ketiga, aksi korporasi semacam ini menambah kedalaman pasar modal domestik karena likuiditas saham-saham pelat merah meningkat dan menjadi pilihan baru bagi portofolio investor institusi maupun ritel.

Sentimen pasar terhadap saham BUMN India juga relatif positif. Indeks saham sektor publik di bursa Mumbai tercatat mengalami kenaikan signifikan secara year-on-year sepanjang 2023 hingga 2024, sejalan dengan ekspektasi keberlanjutan kebijakan reformasi pasca pemilihan umum. Dengan valuasi yang sedang tinggi, momentum penjualan saham dinilai tepat karena pemerintah berpeluang memperoleh harga optimal dari aset yang dilepas.

Di Sisi Lain: Risiko Menjual Aset Produktif

Namun, di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa divestasi pada dasarnya adalah penerimaan satu kali yang tidak menyelesaikan akar persoalan struktural, yakni ketimpangan antara belanja rutin dan penerimaan pajak. Rasio pajak terhadap PDB India masih berkisar 17 hingga 18 persen, lebih rendah dibanding rata-rata negara OECD yang menembus 30 persen. Jika pola belanja tidak berubah, defisit akan kembali membengkak begitu aset yang layak dijual semakin sedikit.

Kritik lain datang dari sisi waktu dan harga. Menjual saham perusahaan negara saat pasar bergejolak berisiko membuat aset strategis berpindah tangan di bawah nilai wajarnya. Selain itu, perusahaan negara yang mencetak laba secara konsisten sebenarnya merupakan sumber dividen jangka panjang; melepasnya berarti mengorbankan aliran pendapatan tahunan demi penerimaan sesaat. Serikat pekerja juga kerap menolak rencana serupa karena khawatir terhadap gelombang efisiensi dan pemutusan hubungan kerja.

Proyeksi dan Dampak bagi Pasar Keuangan

Ke depan, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kondisi likuiditas global. Jika bank sentral AS menurunkan suku bunga, arus modal asing berpotensi masuk ke pasar negara berkembang dan menopang permintaan saham BUMN India. Sebaliknya, bila terjadi capital outflow akibat ketegangan geopolitik atau penguatan dolar AS, target divestasi bisa meleset seperti yang pernah terjadi pada beberapa tahun sebelumnya, ketika realisasi penerimaan penjualan aset jauh di bawah target anggaran.

Bagi investor domestik, tambahan pasokan saham pelat merah dapat menekan harga dalam jangka pendek, tetapi memperkaya pilihan instrumen dalam jangka panjang. Bagi pemerintah, konsistensi antara penerimaan divestasi dan disiplin belanja akan menjadi penentu apakah defisit benar-benar terkendali menuju target di bawah 4,5 persen PDB pada 2025/2026.

Pada akhirnya, penjualan saham BUMN adalah alat, bukan tujuan. Tanpa perbaikan fundamental penerimaan pajak dan kualitas belanja, strategi ini hanya membeli waktu. Sebaliknya, jika dibarengi reformasi fiskal yang kredibel, divestasi bisa menjadi jembatan menuju anggaran yang lebih sehat sekaligus pasar modal yang lebih dalam.