DPRD Kaltim Didorong Gunakan Hak Angket untuk Bongkar Polemik Anggaran Daerah

Dorongan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menggulirkan hak angket terhadap polemik anggaran daerah semakin menguat. Seruan ini disampaikan oleh akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) yang menilai fungsi pengawasan legislatif harus dioptimalkan untuk mengungkap persoalan transparansi tata kelola keuangan di Benua Etam. Najidah, pengamat kebijakan publik dari Unmul, menekankan bahwa DPRD Kaltim perlu berani mengambil langkah tegas tanpa gentar menghadapi potensi tekanan dari pusat. "Masyarakat tentu akan mengapresiasi apabila DPRD mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ujarnya. Proses hak angket dipandang sebagai instrumen konstitusional yang dapat membongkar seluruh proses perencanaan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban anggaran daerah yang selama ini menuai tanda tanya publik.

Mengapa Hak Angket Dianggap Solusi

Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hak angket merupakan salah satu puncak dari fungsi pengawasan, memberikan kewenangan kepada dewan untuk melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap kebijakan pemerintah daerah. Alasan utama dorongan ini adalah maraknya dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran, mulai dari pos-pos pengeluaran yang tidak jelas, proyek-proyek infrastruktur yang hasilnya tidak optimal, hingga disparitas antara perencanaan dan realisasi yang memicu kebocoran keuangan daerah. Nilai anggaran yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya memerlukan pengawasan lapis ganda untuk memastikan setiap rupiahnya tepat sasaran. Penggunaan hak angket dapat memaksa pemerintah daerah membuka seluruh dokumen, termasuk audit internal dan nota kesepakatan yang selama ini tertutup bagi publik. Mekanisme ini juga dapat memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk kepala daerah dan pejabat pengelola keuangan, di bawah sumpah demi mendapatkan kebenaran material.

Risiko dan Dinamika Politik

Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, pengguliran hak angket tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama intervensi politik dan tekanan dari pusat. Sejumlah pengamat politik menilai, hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan pusat sering kali menjadi pertimbangan utama yang membuat DPRD enggan menggunakan hak ini. Kekhawatiran akan sanksi administratif atau penghentian program strategis nasional di Kaltim menjadi momok yang membayangi. "Angket adalah pisau bermata dua; di satu sisi mengungkap kebenaran, di sisi lain dapat memutus rantai koordinasi antara daerah dan pusat," ujar seorang analis politik lokal. Selain itu, proses angket memerlukan persetujuan mayoritas anggota dewan yang berasal dari beragam fraksi, di mana loyalitas partai seringkali mengalahkan kepentingan pengawasan. Jika usulan ini gagal di tengah jalan, kredibilitas DPRD di mata publik justru akan merosot tajam, karena dianggap hanya melakukan gertakan politik tanpa hasil konkret.

Dilema antara tuntutan transparansi dan stabilitas politik ini menempatkan DPRD Kaltim di persimpangan. Di satu sisi, publik menunggu jawaban atas berbagai kejanggalan anggaran yang nilainya mencapai Rp 13,8 triliun pada APBD tahun berjalan. Di sisi lain, potensi konflik vertikal dan horizontal antara lembaga pemerintahan menjadi pertimbangan serius. Apapun keputusan yang diambil, momentum ini menjadi ujian bagi kedewasaan politik dan integritas anggota dewan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Kalimantan Timur.