DPD Perlu Kewenangan Legislasi Kuat demi Pembangunan Inklusif

Semangat pembangunan yang merata dan berkeadilan menuntut partisipasi penuh dari seluruh pemangku kepentingan, terutama daerah-daerah yang kerap kali terpinggirkan dalam pusaran kebijakan nasional. Tanpa keterlibatan yang substansial, program-program besar yang digulirkan pemerintah pusat berisiko gagal mencapai sasaran karena minimnya rasa memiliki dari masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga perwakilan daerah menjadi sebuah keniscayaan untuk memastikan tidak ada satu pun wilayah yang tertinggal dalam proses pengambilan keputusan.

Peran Konstitusional DPD yang Masih Terbatas

Sejak amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hadir sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen Indonesia. Namun, kewenangan legislasi yang dimilikinya masih jauh dari ideal. Konstitusi hanya memberikan DPD hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, ikut membahas, dan memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam ranah tertentu, seperti otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Dalam praktiknya, semua usulan dan masukan DPD dapat dengan mudah diabaikan oleh DPR, mengingat keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan kabinet dan parlemen yang didominasi partai politik. Akibatnya, aspirasi dari Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara, hingga Sumatera sering kali hanya menjadi catatan kaki dalam pembentukan undang-undang.

Daerah Tanpa Suara: Ketimpangan Representasi

Survei independen yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik menunjukkan bahwa sekitar 68% kepala daerah di luar Pulau Jawa merasa kebijakan sektoral nasional tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan lokal mereka. Hal ini berdampak pada ketimpangan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai ilustrasi, komoditas unggulan daerah seperti kakao di Sulawesi atau rumput laut di Maluku sering kali mendapat porsi belanja riset dan pengembangan yang minim dalam anggaran nasional karena suara dari sentra produksi tersebut tenggelam dalam perdebatan di Senayan. Ketimpangan ini bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga politik, di mana daerah merasa tidak memiliki kedaulatan untuk mengelola potensinya sendiri.

Dua Sisi Penguatan Legislasi DPD

Gagasan untuk memberikan kewenangan legislasi yang lebih kuat kepada DPD tentu menuai pro dan kontra. Di satu sisi, para pendukungnya menilai bahwa penguatan ini akan menyempurnakan prinsip checks and balances di parlemen. Dengan kewenangan setara DPR dalam mengesahkan undang-undang, DPD dapat menjadi penyeimbang, terutama untuk memastikan perspektif lokal tidak dikorbankan demi kepentingan elektoral partai politik. Hal ini sejalan dengan praktik di banyak negara federal, seperti Amerika Serikat, di mana Senat mewakili negara bagian dan memiliki kekuasaan yang kuat.

Di sisi lain, kelompok yang skeptis khawatir penambahan kekuasaan DPD akan menciptakan kebuntuan legislasi. Jika kedua kamar tidak sepakat, pengesahan undang-undang bisa berlarut-larut. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa para senator daerah belum memiliki kapasitas dan integritas yang merata untuk mengemban tanggung jawab besar. Namun, kekhawatiran ini bisa dimitigasi dengan merancang mekanisme mediasi yang efisien serta memperketat syarat pencalonan anggota DPD agar hanya diisi oleh figur-figur berintegritas dan paham teknis legislasi.

Membangun Fondasi Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan nasional yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana seluruh rakyat, di semua pelosok negeri, merasa menjadi bagian dari proses tersebut. Ketika DPD memiliki fungsi legislasi yang kuat, perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara partisipatif dan berbasis data dari bawah. Contohnya, dalam penyusunan rencana induk infrastruktur, masukan dari DPD tentang kondisi geografis dan sosial budaya setempat dapat mencegah pembangunan proyek yang gagal karena resistensi warga atau tidak sesuai kebutuhan. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran negara akan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak berganda bagi perekonomian lokal.

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa desentralisasi politik yang genuine, termasuk melalui lembaga perwakilan daerah yang berdaya, menjadi prasyarat stabilitas jangka panjang. Tanpa perubahan fundamental terhadap kewenangan DPD, mimpi Indonesia menjadi negara maju pada 2045 akan sulit terwujud karena disparitas antarwilayah berpotensi menimbulkan gesekan sosial dan politik yang mahal.

Kesimpulan: Segera Amandemen Konstitusi untuk DPD

Urgensi untuk memperkuat fungsi legislasi DPD sudah tidak dapat ditawar lagi. Aspirasi daerah adalah fondasi dari keberlanjutan pembangunan nasional. Oleh karena itu, amendemen UUD 1945 menjadi jalan terang untuk memberikan DPD hak penuh dalam membahas dan mengesahkan undang-undang. Langkah ini akan membutuhkan konsensus politik yang luas, tetapi manfaatnya berupa representasi yang lebih adil dan pembangunan yang inklusif akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.

Baca juga:

• Farhan Pastikan Seluruh Siswa Baru di Bandung Dapat Kursi Sekolah
• Terapi Tusuk Daun Telinga Mampu Redam Sakit Migrain Kronis