Dokter Tifa Didakwa Sebarkan Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi

Jakarta Timur — dr Tifauzia Tyassuma, yang dikenal publik sebagai Dokter Tifa, resmi menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (2/7/2026). Ia didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo melalui pernyataan di media sosial yang menuding ijazah mantan kepala negara tersebut palsu. Sidang yang dipimpin majelis hakim diketuai Andi Muharam itu berlangsung tegang dan menjadi perhatian publik karena menyangkut dua figur yang berseberangan secara politik.

Kronologi Penetapan Tersangka

Awal mula perkara bermula ketika Dokter Tifa mengunggah sebuah video di saluran YouTube pribadinya pada 2 Maret 2026. Dalam konten berdurasi 14 menit itu, ia secara tegas menyebutkan bahwa ijazah asli Joko Widodo tidak pernah bisa ditunjukkan ke publik dan menyebut gelar sarjana mantan presiden sebagai “hasil rekayasa”. Unggahan itu kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial, memicu perdebatan sengit antara pendukung dan pihak yang berseberangan. Berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/123/IV/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 7 April 2026, Bareskrim Polri kemudian menetapkan Dokter Tifa sebagai tersangka pada 15 Mei 2026 setelah serangkaian pemeriksaan saksi dan ahli.

Pembacaan Dakwaan di Pengadilan

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anita Kusuma Wardhani membacakan dua lapis dakwaan. Dakwaan pertama adalah dakwaan alternatif kesatu: Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum, diancam pidana. Dakwaan kedua adalah dakwaan alternatif kedua: Pasal 310 KUHP tentang pencemaran secara tertulis (penistaan tertulis).

JPU menjabarkan unsur-unsur pidana yang dianggap terpenuhi. Unsur “setiap orang” terpenuhi oleh identitas terdakwa dr Tifauzia Tyassuma. Unsur “dengan sengaja” dibuktikan dari durasi video panjang yang direncanakan dan dipublikasikan di akun terverifikasi. Unsur “menyerang kehormatan atau nama baik” dijelaskan melalui penghitungan dampak persebaran konten: video tersebut telah ditonton lebih dari 2,3 juta kali, mendapatkan 87.400 tanda suka, dan dibagikan lebih dari 45.000 kali di berbagai platform hanya dalam waktu dua pekan. Menurut JPU, skala sebaran ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk merusak reputasi mantan presiden yang saat ini masih menjadi tokoh publik penting.

“Terdakwa bukan sekadar bertanya atau menyampaikan keraguan, melainkan menuduh secara tegas bahwa ijazah palsu. Tuduhan itu bersifat afirmatif dan destruktif terhadap nama baik korban. Terdakwa bahkan mengajak publik menyebarluaskan konten tersebut untuk memperkuat opini negatif,” ujar JPU Anita Kusuma Wardhani di hadapan majelis hakim.

Urutan Kejadian Menurut Dakwaan

1. 2 Maret 2026: Dokter Tifa merekam dan mengunggah video berjudul “Bongkar Ijazah Jokowi yang Tak Pernah Terlihat Asli” di akun YouTube pribadi “Dokter Tifa Official”.
2. 3–9 Maret 2026: Video viral, diulas oleh puluhan akun media sosial, dan menjadi trending topik di Twitter selama tiga hari berturut-turut. Beberapa potongan video pendek juga tersebar di TikTok dan Instagram Reels.
3. 10 Maret 2026: Kuasa hukum Joko Widodo, melalui Tim Hukum Keluarga, mengajukan somasi terbuka kepada Dokter Tifa untuk menghapus konten dan meminta maaf secara publik dalam waktu 2x24 jam.
4. 12 Maret 2026: Dokter Tifa tidak memenuhi somasi. Ia justru mengunggah konten lanjutan yang menyatakan tidak akan menarik pernyataannya karena dianggap bagian dari kebebasan berekspresi dan kritik terhadap mantan pejabat publik.
5. 7 April 2026: Laporan polisi resmi dibuat oleh korban melalui kuasa hukumnya ke Bareskrim Polri berdasarkan dugaan pelanggaran UU ITE dan KUHP.
6. 15 Mei 2026: Penetapan tersangka setelah gelar perkara oleh penyidik yang melibatkan saksi ahli linguistik forensik, ahli hukum pidana, dan saksi fakta.

Reaksi Terdakwa dan Penasihat Hukum

Usai pembacaan dakwaan, tim penasihat hukum Dokter Tifa langsung menyatakan akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi pada sidang berikutnya pekan depan. Kuasa hukum terdakwa, Razman Arif Nasution, menilai dakwaan jaksa kabur dan tidak cermat karena tidak menguraikan secara jelas di mana letak unsur melawan hukum dari pernyataan kliennya. Ia menekankan bahwa Dokter Tifa tidak menyebut kata “palsu” dengan niat jahat, melainkan sebagai ungkapan keraguan publik yang telah ada sebelumnya, antara lain berasal dari forum online dan pemberitaan media asing.

Sementara itu, Dokter Tifa sendiri tampak tenang selama persidangan. Saat keluar dari ruang sidang, ia sempat memberikan pernyataan singkat kepada awak media. “Saya siap menghadapi proses ini. Yang saya sampaikan adalah aspirasi banyak orang. Saya tidak berniat mencemarkan nama baik siapa pun, tetapi mencari kebenaran atas dokumen yang seharusnya transparan untuk rakyat,” ujarnya. Komentar itu diamini oleh puluhan pendukungnya yang hadir di depan gedung pengadilan dengan spanduk bertuliskan “Kritik Bukan Kejahatan”.

Ancaman Hukuman dan Analisis Hukum

Dakwaan alternatif kesatu yang dijeratkan JPU, yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE, membawa ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Sementara dakwaan alternatif kedua Pasal 310 KUHP mengancam pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda. Penggunaan pasal berlapis semacam ini, menurut pengamat hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Andi Hamzah, sering kali dipakai untuk fleksibilitas pembuktian di persidangan. “Jaksa ingin memastikan setidaknya salah satu dakwaan bisa terpenuhi unsur-unsurnya, tergantung pada penilaian hakim nanti,” katanya dalam wawancara terpisah.

Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi dijadwalkan pada Kamis, 16 Juli 2026. Majelis hakim memberikan waktu satu pekan kepada penasihat hukum untuk menyusun keberatan. Publik kini menanti apakah kasus ini akan berujung pada putusan yang menekankan batas antara kritik dan pencemaran nama baik terhadap mantan pejabat publik.