Destry Damayanti Paparkan Agenda Utama Pasca Jadi Penjabat Gubernur BI

Langkah estafet kepemimpinan di Bank Indonesia memasuki babak baru. Destry Damayanti, yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur Senior, resmi mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur sementara. Publik dan pelaku pasar langsung menanti arah kebijakan dari sosok yang dikenal punya rekam jejak kuat di sektor perbankan dan stabilitas sistem keuangan ini. Dalam pernyataan perdananya, ia menekankan pentingnya kontinuitas, kehati-hatian, dan koordinasi lintas lembaga untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Menjaga Kontinuitas di Tengah Transisi

Destry menegaskan bahwa transisi kepemimpinan tidak akan mengganggu jalannya kebijakan moneter. “Bauran kebijakan yang sudah berjalan akan tetap dipertahankan sembari terus mencermati dinamika global,” ujarnya. Pengalaman panjangnya di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan perannya dalam merumuskan kebijakan makroprudensial selama krisis menjadi modal penting. Ia merujuk pada data terakhir yang menunjukkan inflasi inti bertahan di kisaran 2,3% year-on-year, memberi ruang fleksibilitas. Namun, risiko dari imported inflation akibat pelemahan rupiah tetap perlu diwaspadai. “Kami tidak akan ragu menggunakan seluruh instrumen, baik suku bunga, operasi moneter, maupun intervensi pasar, untuk menjaga stabilitas,” imbuhnya.

Stabilitas Rupiah sebagai Jangkar Utama

Salah satu fokus paling tajam dalam pernyataannya adalah nilai tukar. Dengan rupiah yang sempat menyentuh level Rp15.900 per dolar AS pekan lalu, tekanan dari capital outflow dan penguatan dolar AS menjadi perhatian serius. Destry menjelaskan, cadangan devisa nasional masih berada di level USD 139,3 miliar, cukup untuk membiayai 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. “Ketahanan eksternal kita solid. Intervensi akan dilakukan secara terukur, bukan untuk melawan fundamental, melainkan untuk meminimalkan volatilitas berlebih,” katanya. Di sisi lain, ia mengakui bahwa perbedaan arah moneter antara The Fed dan BI masih memberi tekanan. Suku bunga acuan BI yang saat ini berada di 5,75% dianggap cukup untuk menarik aliran modal, namun perlu dicermati dampaknya terhadap pertumbuhan kredit domestik.

Mengawal Pemulihan Sektor Riil dan UMKM

Tak hanya kebijakan moneter konvensional, Destry juga menyoroti pentingnya transmisi kebijakan ke sektor riil. “Likuiditas longgar belum sepenuhnya diserap oleh dunia usaha. Ini tantangan kita bersama,” ujarnya. Ia merujuk data penyaluran kredit perbankan yang tumbuh 11,2% year-on-year, namun didominasi segmen korporasi besar. Sementara itu, kredit UMKM baru tumbuh sekitar 7,8%, jauh di bawah potensinya. Untuk itu, BI akan memperkuat peran sebagai katalis lewat kebijakan insentif likuiditas dan pengembangan digitalisasi pembayaran. Destry menyebut program QRIS Antarnegara yang telah menjangkau 45 juta merchant sebagai contoh konkret sinergi antara digitalisasi dan inklusi keuangan. “Perluasan ekosistem digital adalah salah satu prioritas jangka pendek yang akan saya kawal,” tegasnya.

Sinergi Fiskal-Moneter di Tengah Ketidakpastian Global

Dalam nada yang lebih luas, Penjabat Gubernur BI itu menekankan pentingnya harmonisasi dengan pemerintah. Ia menyambut baik langkah Kementerian Keuangan menjaga defisit fiskal di bawah 2,3% PDB, sehingga tak menambah tekanan pada pasar obligasi. “Sinergi ini menjadi benteng utama kita. Tanpa koordinasi yang erat, kebijakan moneter tidak akan efektif menghadapi guncangan global,” katanya. Ia juga menyinggung risiko dari perang dagang yang kembali memanas, yang berpotensi memperlambat ekspor nasional. Data terbaru menunjukkan kontribusi ekspor neto terhadap PDB kuartal I-2025 hanya sebesar 0,8%, terendah dalam dua tahun. Destry menegaskan bahwa BI akan tetap proaktif melalui pendalaman pasar keuangan dan optimalisasi instrumen operasi moneter untuk menjaga imbal hasil SBN tetap menarik tanpa membebani biaya fiskal.

Transformasi Internal dan Pengawasan Perbankan

Di tataran internal, Destry menyoroti perlunya penguatan fungsi pengawasan bank yang kini sepenuhnya berada di OJK, namun tetap memerlukan koordinasi erat dengan BI selaku otoritas moneter. “Kami tidak bisa lepas tangan dari kesehatan perbankan. Gangguan likuiditas di satu bank bisa menimbulkan risiko sistemik,” ujarnya merujuk pada pengalaman krisis 2023 lalu. Ia mendorong agar forum Stabilitas Sistem Keuangan lebih sering melakukan stress test dan memperkuat protokol manajemen krisis. Dari sisi internal Bank Indonesia, ia berjanji mempercepat transformasi digital di semua lini, mulai dari pengelolaan data ekonomi hingga pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) rupiah digital. “Rupiah Digital harus menjadi alat efisiensi, bukan sekadar proyek teknologi. Saya akan memastikan implementasinya terukur dan inklusif,” pungkasnya.