Ancaman PHK 846 Pekerja, Pemerintah Intervensi Pabrik Garmen Hong Kong

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 31 Desember 2025, angka pemutusan hubungan kerja di sektor tekstil dan garmen menunjukkan tren peningkatan sebesar 14,3 persen secara year-on-year. Kondisi ini kembali mengemuka setelah munculnya potensi gelombang baru PHK di PT Victory Apparel Indonesia, sebuah pabrik garmen milik investor Hong Kong yang berlokasi di Jawa Tengah, dengan jumlah pekerja yang terancam mencapai 846 orang. Isu ini menyulut perhatian serikat pekerja dan pemerintah, yang berkomitmen melakukan intervensi untuk menahan laju pemutusan kontrak.

Proyeksi dan Pemicu Gelombang PHK

Mengacu pada laporan keuangan internal perusahaan yang bocor ke publik, PT Victory Apparel Indonesia mengalami penurunan nilai ekspor sebesar 22,8 persen pada kuartal pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dari USD 37,4 juta menjadi USD 28,9 juta. Kontraksi ini terutama dipicu oleh melemahnya permintaan dari pasar utama Amerika Serikat dan Uni Eropa, dua kawasan yang secara historis menyumbang 67 persen dari total penjualan perusahaan. Selain itu, lonjakan biaya bahan baku kapas impor—naik 18 persen year-on-year akibat pelemahan nilai tukar rupiah—menekan margin keuntungan bersih hingga di bawah 3,1 persen, jauh dari rata-rata industri yang tercatat sebesar 7,5 persen. Manajemen menyebut efisiensi tenaga kerja sebagai salah satu langkah tak terelakkan untuk mempertahankan kelangsungan operasional.

Di sisi lain, serikat pekerja yang diwakili oleh tokoh buruh nasional, Said Iqbal, menolak keras narasi efisiensi tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa perusahaan telah menerima insentif fiskal berupa pengurangan PPh Badan dan subsidi energi dari pemerintah sepanjang 2024-2025, yang seharusnya menopang stabilitas kerja. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor garmen secara agregat masih mencatatkan pertumbuhan ekspor sebesar 5,1 persen pada tahun 2025, sehingga penurunan di Victory Apparel dianggap lebih mencerminkan kegagalan manajemen dalam mengelola portofolio pembeli dibandingkan krisis struktural.

Dinamika Fundamental dan Sentimen Pasar

Di satu sisi, fundamental makro Indonesia memberikan gambaran yang beragam. Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan Maret 2026 tercatat di level 54,2, masih di atas ambang ekspansi 50 poin, tetapi turun dari 57,1 di bulan sebelumnya. Sektor tekstil dan pakaian jadi justru menjadi subsektor dengan indeks terendah kedua, di angka 48,7, menandai kontraksi selama tiga bulan berturut-turut. Ini menegaskan bahwa tekanan memang bersifat sektoral, bukan hanya kasus satu perusahaan. Di sisi lain, investor asing mulai mengerek capital outflow dari obligasi korporasi sektor ritel dan garmen, dengan net sell mencapai Rp2,1 triliun sepanjang triwulan pertama 2026, menandakan sentimen pasar yang cenderung wait-and-see terhadap risiko PHK massal.

Valuasi PT Victory Apparel sendiri—jika mengacu pada kelipatan EV/EBITDA rata-rata industri garmen sebesar 8,2 kali—menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki ruang likuiditas. Menurut catatan OJK per Februari 2026, rasio utang terhadap ekuitas perusahaan berada di level 1,3 kali, masih di bawah batas kewajaran 2,0 kali. Artinya, terdapat celah bagi restrukturisasi kredit atau pinjaman tambahan untuk menjembatani masa sulit tanpa harus mengorbankan 846 karyawan. Namun, proyeksi analis memperkirakan bahwa tanpa intervensi, arus kas operasional perusahaan berpotensi defisit mulai Agustus 2026, sehingga waktu menjadi faktor krusial.

Langkah Intervensi Pemerintah dan Hak Pekerja

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian telah menyatakan akan turun tangan mencegah PHK. Salah satu instrumen yang tengah disiapkan adalah pengaktifan kembali program Kartu Prakerja dan dana cadangan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mensubsidi sebagian upah pekerja selama masa penurunan order, dengan skema serupa yang pernah diberlakukan saat pandemi. Di samping itu, pemerintah juga mendorong perusahaan untuk mengalihkan sebagian lini produksi ke segmen pasar domestik, mengingat konsumsi rumah tangga Indonesia tumbuh 4,9 persen year-on-year di awal 2026, memberikan potensi penyerapan produk garmen lokal.

Said Iqbal menegaskan bahwa hak-hak normatif pekerja—pesangon sesuai UU Cipta Kerja, upah proses, dan dana pensiun—wajib dipenuhi tanpa pengurangan, terlepas dari klaim kesulitan keuangan. Ia merujuk pada kasus serupa di tahun 2023, ketika pengadilan hubungan industrial memenangkan gugatan buruh terhadap PT Globalindo Mega dengan putusan pembayaran pesangon dua kali lipat dari tawaran awal perusahaan. Sikap ini mengirimkan sinyal bahwa jalan hukum akan ditempuh jika pemerintah gagal memediasi kesepakatan sukarela.

Dari perspektif makro, keberhasilan intervensi ini akan menjadi ujian bagi kebijakan ketenagakerjaan Indonesia di tengah turbulensi perdagangan global. Jika pemerintah mampu menahan PHK tanpa mengorbankan kelangsungan bisnis, maka kepercayaan pasar terhadap stabilitas sosial-ekonomi akan terjaga. Sebaliknya, jika 846 pekerja ini tetap kehilangan pekerjaan, maka efek pengganda ke sektor konsumsi lokal—terutama di sekitar kawasan industri—dapat menggerus pertumbuhan ekonomi regional hingga 0,6 poin persentase. Dengan demikian, keputusan dalam beberapa pekan mendatang tidak hanya menentukan nasib seribu orang, tetapi juga mencerminkan keseriusan negara dalam menjaga lapangan kerja sebagai fondasi fundamental ekonomi.