Desil 9 dan 10 Bukan Label Sultan, Ini Makna Statistiknya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, rasio gini — indeks yang mengukur ketimpangan pengeluaran rumah tangga — tercatat di kisaran 0,38 dan cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Angka ini menunjukkan bahwa kesenjangan antar kelompok masyarakat belum mengalami penurunan yang signifikan meski pertumbuhan ekonomi nasional bergerak di atas 5 persen. Dalam konteks inilah istilah desil 9 dan desil 10 kembali menjadi bahan perbincangan di ruang publik. Sayangnya, sebagian besar diskusi menempatkan kedua kelompok itu seolah-olah sebagai kelas sosial bergelar sultan, padahal secara metodologi statistik, desil hanyalah penanda posisi relatif, bukan ukuran mutlak kekayaan.

Desil: Sepuluh Tangga Urutan, Bukan Sertifikat Kekayaan

Secara sederhana, desil membagi seluruh rumah tangga yang disurvei menjadi sepuluh kelompok sama besar, masing-masing mewakili 10 persen populasi. Rumah tangga dengan pengeluaran terendah masuk ke desil 1, sedangkan kelompok dengan pengeluaran tertinggi menempati desil 10. Dengan demikian, desil 9 adalah kelompok yang berada di posisi 80 hingga 90 persen dari bawah, dan desil 10 adalah 10 persen teratas. Pemeringkatan ini dibangun dari 39 variabel yang mencakup pola konsumsi makanan dan nonmakanan, kondisi hunian, akses terhadap fasilitas dasar, hingga kepemilikan barang tertentu.

Yang sering luput dari perhatian publik: desil tidak menghitung aset secara utuh. Tabungan, portofolio investasi, tanah, atau kendaraan tidak selalu tertangkap penuh oleh indikator pengeluaran. Artinya, seorang warga di desil 10 di Jakarta dengan pengeluaran tinggi belum tentu lebih kaya dari warga desil 8 di daerah dengan biaya hidup lebih rendah. Desil mengukur posisi relatif dalam satu survei, bukan kekayaan absolut seseorang. Karena itu, menyebut seluruh anggota desil 9 dan 10 sebagai golongan sultan adalah penyederhanaan yang keliru secara statistik.

Pro dan Kontra: Kegunaan Teknis Versus Risiko Stigma

Di satu sisi, kerangka desil merupakan alat kebijakan yang sangat berguna. Pemerintah mengandalkan pengelompokan ini untuk menyalurkan subsidi dan bantuan sosial — mulai dari penerima bantuan iuran jaminan kesehatan hingga diskon tarif listrik — sehingga anggaran dapat diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Tanpa pemeringkatan semacam ini, alokasi subsidi berisiko bocor ke rumah tangga yang sebenarnya mampu. Dari sisi ini, desil membantu pemerintah membaca tren kesejahteraan antar waktu dan mengevaluasi apakah program pengentasan kemiskinan berjalan efektif year-on-year.

Di sisi lain, publikasi desil tanpa penjelasan metodologi yang memadai dapat menimbulkan stigma sosial dan salah tafsir. Ketika sebuah rumah tangga tahu dirinya masuk desil 10, ekspektasi bahwa ia kaya bisa melahirkan tekanan sosial, tuntutan berbagi, bahkan potensi penyalahgunaan data untuk kepentingan komersial. Sebaliknya, rumah tangga di desil bawah bisa merasa dihakimi meski kondisi ekonominya lebih baik daripada tetangganya. Para ekonom mengingatkan bahwa desil adalah alat ukur relatif, bukan vonis atas status sosial seseorang.

Membaca Desil Bersama Indikator Lain

Para analis menyarankan agar desil tidak dibaca sendiri-sendiri. Indikator seperti rasio gini, tingkat kemiskinan, upah riil, dan inflasi pangan perlu dilihat secara bersama-sama untuk menilai kesehatan fundamental ekonomi rumah tangga. Fluktuasi nilai tukar dan sentimen pasar juga ikut menentukan daya beli, terlebih ketika terjadi capital outflow yang menekan likuiditas perbankan dan memicu volatilitas di pasar keuangan. Dalam kondisi seperti itu, valuasi kesejahteraan berbasis pengeluaran bisa bergerak cepat dan tidak lagi mencerminkan kondisi terkini.

Bagi pemerintah, tantangan ke depan adalah menyempurnakan instrumen ini: memperbarui variabel secara berkala, memperluas cakupan data, dan mengomunikasikan hasilnya dengan bahasa yang tidak menyesatkan. Bagi masyarakat, pemahaman yang benar atas istilah statistik seperti desil akan meredam perdebatan yang hanya mengandalkan asumsi. Pada akhirnya, data memang tidak bisa berbohong — tetapi cara kita membaca data bisa keliru. Proyeksi ke depan, jika penyempurnaan metodologi berjalan baik, desil tetap akan menjadi salah satu pilar penting dalam perencanaan kebijakan sosial Indonesia.