Bahlil: Indonesia Masih Impor Minyak Mentah 700 Ribu Barel per Hari

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia per pertengahan 2026, defisit neraca migas masih menjadi salah satu penekan utama keseimbangan eksternal Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan data terbaru: Indonesia masih membutuhkan impor minyak mentah sekitar 700 ribu barel per hari (bph). Pernyataan itu sekaligus mengonfirmasi bahwa ketergantungan energi nasional pada pasar internasional belum bergeser, meski pemerintah terus mendorong peningkatan produksi di sektor hulu.

Kebutuhan impor tersebut sejatinya merupakan kelanjutan tren yang berlangsung lebih dari dua dekade. Indonesia sempat menjadi pengekspor minyak bersih hingga awal 2000-an, dengan produksi puncak mencapai 1,6 juta bph pada akhir 1970-an. Kini lifting minyak mentah domestik diperkirakan bertahan di kisaran 600 ribu bph, sementara kapasitas kilang dalam negeri menuntut pasokan yang jauh lebih besar. Selisih antara produksi dan kebutuhan itulah yang ditutup melalui jalur impor, sehingga volumenya bahkan melampaui produksi domestik saat ini.

Beban Impor dan Tekanan pada Fundamental Eksternal

Untuk memahami bobot angka tersebut, impor 700 ribu bph setara dengan lebih dari 255 juta barel per tahun. Dengan harga minyak dunia yang bergerak di kisaran US$70–75 per barel, nilai impornya diperkirakan menembus US$19 miliar per tahun, atau setara sekitar Rp310 triliun. Beban itu menjadi salah satu penyumbang utama defisit neraca perdagangan migas yang dalam beberapa tahun terakhir berkisar US$15–20 miliar.

Defisit migas yang besar ikut menekan neraca transaksi berjalan, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah. Ketika sentimen pasar global memburuk, kombinasi defisit transaksi berjalan, penguatan indeks dolar AS, dan ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat berpotensi memicu capital outflow dari portofolio investor asing di pasar keuangan domestik. Bank Indonesia pun harus menjaga likuiditas dan mempertahankan suku bunga acuan agar stabilitas kurs serta inflasi tetap berada dalam sasaran. Dengan kata lain, ketergantungan impor minyak bukan hanya persoalan energi, melainkan juga persoalan fundamental ekonomi makro.

Dua Perspektif Membaca Angka 700 Ribu Barel

Di satu sisi, impor minyak mentah dapat dipandang sebagai keputusan teknis yang rasional. Sebagian kilang domestik dirancang untuk mengolah jenis minyak mentah dengan karakteristik tertentu, sementara kualitas minyak dalam negeri tidak selalu cocok dengan spesifikasi seluruh kilang. Selain itu, mengimpor minyak mentah lalu mengolahnya di dalam negeri tetap lebih murah dibandingkan mengimpor bahan bakar jadi, karena nilai tambah pengolahan dan lapangan kerja di sektor hilir tetap dinikmati di dalam negeri. Dalam logika ini, impor bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari strategi menjaga pasokan energi nasional tetap aman.

Di sisi lain, angka 700 ribu bph dibaca sebagai cermin melemahnya fundamental sektor hulu. Produksi dalam negeri cenderung mengalami penurunan year-on-year karena mayoritas sumur sudah berusia tua, sementara investasi eksplorasi baru belum mampu menggantikan penurunan produksi alami. Rasio produksi terhadap konsumsi yang terus mengecil membuat Indonesia semakin rentan terhadap gejolak harga minyak global, ketegangan geopolitik di kawasan penghasil minyak, dan fluktuasi nilai tukar. Ketika valuasi harga minyak dunia sedang tinggi, beban impor ikut membengkak dan menekan cadangan devisa. Jika kondisi ini dibiarkan, ketergantungan impor berpotensi membesar seiring pertumbuhan konsumsi energi domestik.

“Impor 700 ribu bph bukan sekadar statistik perdagangan, melainkan cermin dari lambatnya perbaikan di sektor hulu. Yang perlu diukur bukan hanya target produksi, tetapi kecepatan realisasi investasi eksplorasi,” ujar seorang pengamat energi kepada Beritadua.

Target 1 Juta Barel: Ambisi Versus Realita

Pemerintah menargetkan lifting minyak mentah mencapai 1 juta bph pada 2030, melalui kombinasi pengeboran ulang sumur tua, penerapan enhanced oil recovery, serta pemberian insentif bagi kontraktor kontrak kerja sama. Menteri Bahlil juga membuka ruang kerja sama dengan perusahaan minyak internasional untuk menggenjot eksplorasi di wilayah kerja baru. Namun, para analis mengingatkan bahwa siklus investasi hulu minyak membutuhkan waktu tiga hingga lima tahun sejak keputusan final investasi hingga minyak benar-benar mengalir. Artinya, proyeksi produksi 2030 sangat bergantung pada realisasi investasi yang dilakukan pada 2026–2027.

Pada saat yang sama, konsumsi energi domestik diproyeksikan terus mengalami kenaikan seiring pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Jika produksi dalam negeri gagal tumbuh signifikan, kebutuhan impor justru berpotensi meningkat di luar angka 700 ribu bph. Sebaliknya, bila program peningkatan produksi berjalan sesuai rencana, impor dapat mulai menyusut menjelang akhir dekade ini, memperbaiki neraca eksternal dan meredakan tekanan pada nilai tukar.

Pada akhirnya, angka 700 ribu bph adalah potret jujur kondisi energi Indonesia saat ini: sebuah negara yang masih bergantung pada impor di tengah upaya panjang membangun kemandirian energi. Proyeksi ke depan akan sangat ditentukan oleh disiplin pemerintah dalam merealisasikan investasi hulu, pergerakan harga minyak dunia, dan kekuatan fundamental ekonomi domestik dalam menahan dampak gejolak eksternal. Dua sisi analisis itu sama-sama penting untuk dibaca secara jernih, tanpa berlebihan pada optimisme maupun pesimisme.