Proyek Karbon di Bungo, Jambi: Antara Berkah Ekonomi dan Tantangan Keberlanjutan

Berdasarkan data Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) yang mulai beroperasi pada 26 September 2023, perdagangan karbon domestik menunjukkan tren kenaikan year-on-year seiring bertambahnya jumlah pelaku usaha yang masuk ke pasar tersebut. Di tengah dinamika itu, proyek karbon berbasis hutan di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, menjadi salah satu contoh bagaimana belantara tidak lagi dipandang sekadar aset ekologis, tetapi juga sumber nilai ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh warga. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan proyek tersebut menghasilkan nilai ekonomi yang dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup, mulai dari perbaikan rumah, biaya pendidikan anak, hingga penguatan usaha mikro di pedesaan.

Mekanisme: Hutan yang Menjadi Sumber Pendapatan Baru

Secara sederhana, kredit karbon adalah sertifikat yang mewakili pengurangan emisi satu ton karbon dioksida (CO2) yang berhasil dicegah atau diserap. Dalam proyek berbasis hutan, kegiatan yang mencegah deforestasi dan degradasi lahan diukur, dilaporkan, dan diverifikasi melalui proses yang dikenal dengan istilah MRV (Measurement, Reporting, and Verification). Setelah lolos verifikasi, kredit tersebut dapat dijual kepada perusahaan yang ingin menyeimbangkan emisi, sehingga terbentuk aliran pendapatan baru bagi pengelola maupun warga sekitar. Di Bungo, warga dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan kawasan, dan sebagian hasil penjualan kredit karbon dialokasikan melalui skema pembagian manfaat (benefit sharing) yang disepakati bersama.

Menurut catatan awal pengelola, potensi kredit dari kawasan ini diperkirakan mencapai ratusan ribu ton CO2 per tahun, setara dengan nilai jual di kisaran puluhan miliar rupiah jika harga bertahan pada level saat ini. Meski angka tersebut masih berupa estimasi, ekspektasi itu cukup untuk mengubah cara pandang desa terhadap hutannya.

"Proyek seperti ini mengubah posisi warga dari penonton menjadi pemegang saham atas kelestarian hutan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada transparansi pembagian manfaat dan kredibilitas verifikasi," ujar seorang pengamat ekonomi lingkungan dari lembaga riset di Jakarta.

Di Satu Sisi: Berkah yang Menyentuh Rumah Tangga

Di satu sisi, proyek karbon memberikan tambahan pendapatan yang lebih reguler dibanding hasil panen yang bersifat musiman. Bagi rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang selama ini mengandalkan pertanian lahan kering, aliran dana tersebut memperkuat portofolio pendapatan dan menambah bantalan likuiditas saat harga komoditas melemah. Secara fundamental, keberadaan proyek juga menekan insentif warga untuk membuka lahan secara ilegal, karena menjaga hutan kini memiliki nilai ekonomi langsung.

Rasio manfaat terhadap biaya partisipasi dinilai positif oleh sebagian besar warga yang terlibat, terutama setelah dana tahap pertama cair dan digunakan untuk renovasi rumah serta beasiswa pelajar desa. Dari perspektif pembangunan daerah, proyek ini sekaligus menjadi instrumen pemerataan, karena uang mengalir langsung ke tingkat rumah tangga tanpa harus menunggu realisasi anggaran pemerintah.

Di Sisi Lain: Verifikasi, Harga, dan Risiko Kebocoran

Di sisi lain, sejumlah tantangan membuat hasil proyek belum tentu stabil dari tahun ke tahun. Pertama, biaya sertifikasi dan pemantauan berkala tidak murah; jika harga kredit karbon anjlok, margin proyek bisa menipis dan pembagian manfaat ikut tergerus. Kedua, harga kredit karbon di pasar global mengalami fluktuasi yang cukup tajam, dipengaruhi sentimen pasar dan perubahan kebijakan di negara-negara pembeli. Ketiga, likuiditas Bursa Karbon Indonesia masih tergolong tipis, sehingga penjualan kredit dalam jumlah besar kerap memakan waktu.

Ada pula risiko kebocoran (leakage): tanpa pengawasan yang ketat, pengurangan emisi di satu titik bisa tergantikan oleh pembukaan lahan di titik lain, yang pada akhirnya menurunkan valuasi proyek di mata pembeli internasional. Karena itu, keberlanjutan aliran dana ke warga sangat bergantung pada kualitas data pemantauan dan independensi auditor, bukan hanya pada semangat awal para pihak.

Proyeksi dan Catatan Penutup

Ke depan, proyeksi pertumbuhan pasar karbon domestik tetap positif, ditopang target pemerintah mencapai FOLU Net Sink 2030 — kondisi ketika sektor kehutanan menyerap emisi lebih banyak daripada yang dilepaskan — serta komitmen penurunan emisi dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Bertambahnya jumlah pembeli dalam negeri, termasuk sektor energi dan industri, dipandang mampu memperdalam pasar dan menstabilkan harga dalam jangka menengah.

Namun para analis mengingatkan agar optimisme tidak berlebihan. Yang terpenting, kata mereka, adalah memastikan verifikasi berjalan independen, pembagian manfaat diaudit secara berkala, dan basis pembeli domestik diperluas agar ketergantungan pada pasar luar negeri berkurang. Jika tiga hal itu berjalan, berkah karbon dari belantara Jambi bukan sekadar narasi, melainkan arus pendapatan yang benar-benar menaikkan taraf hidup warga. Sebaliknya, bila tata kelola lengah, proyek serupa berisiko menjadi klaim tanpa manfaat nyata. Keseimbangan dua sisi inilah yang akan menentukan apakah hutan tetap berdiri — sekaligus warganya tetap sejahtera.