lukman-hakim
Berdasarkan data Bank Indonesia per kuartal II 2026, volume transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) masih mengalami kenaikan dua digit secara year-on-year, dengan merchant aktif yang mendekati 40 juta titik di seluruh nusantara. Dari momentum tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perjanjian kerangka ekonomi digital ASEAN atau Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ditargetkan rampung pada November 2026. Kesepakatan ini menjadi salah satu prasyarat utama agar QRIS dapat digunakan secara luas di seluruh negara anggota ASEAN.
DEFA merupakan negosiasi regional yang diluncurkan pada 2023 silam, ketika para pemimpin ASEAN menyepakati pembentukan kerangka ekonomi digital yang lebih terintegrasi. Ruang lingkupnya tidak berhenti pada pembayaran digital. Sembilan pilar utama menjadi cakupan perjanjian ini, meliputi perdagangan digital, aliran data lintas batas, identitas digital, perlindungan konsumen daring, hingga interoperabilitas pembayaran. Bagi pembaca awam, interoperabilitas dapat dimaknai sederhana: satu kode QR yang sama dapat dipindai oleh aplikasi dari negara lain tanpa perlu menukar uang tunai di bandara atau membuka rekening lokal.
Fondasi QRIS Lintas Batas Sudah Terbentuk
Jalan menuju integrasi pembayaran ASEAN sesungguhnya dibangun bertahap oleh otoritas moneter sejak 2023. QRIS telah terhubung dengan sistem pembayaran serupa di Malaysia, Singapura, dan Thailand, sementara rencana koneksi dengan Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab terus dimatangkan. Pada tataran regional, proyeksi ekonomi digital ASEAN dipercaya mampu menembus US$ 1 triliun pada 2030, angka yang menjelaskan mengapa negara-negara anggota berlomba menuntaskan kerangka regulasi bersama.
Di satu sisi, perluasan QRIS ke pasar regional membuka peluang besar bagi UMKM Indonesia. Dari total potensi ekonomi digital nasional yang dinilai Airlangga dapat mencapai US$ 600 miliar, kontribusi terbesar justru datang dari sektor yang digerakkan usaha kecil dan menengah, seperti e-commerce, pariwisata, serta jasa kreatif. Ketika wisatawan asal Malaysia atau Thailand dapat memindai QRIS langsung dari dompet digital mereka, warung di Bali atau pengrajin di Yogyakarta secara otomatis ikut terhubung ke portofolio konsumen internasional tanpa investasi teknologi yang besar.
Di sisi lain, integrasi pembayaran regional menghadirkan pekerjaan rumah yang tidak ringan. Pertama, harmonisasi regulasi perlindungan data antarnegara masih jauh dari seragam, padahal aliran data lintas batas menjadi salah satu pilar DEFA. Kedua, risiko siber meningkat seiring meluasnya permukaan serangan; satu celah pada sistem pembayaran satu negara berpotensi menjalar ke negara lain yang telah terhubung. Ketiga, likuiditas dalam mata uang lokal menjadi isu teknis yang menentukan, karena penyelesaian transaksi lintas negara menuntut kerja sama antarbank sentral agar capital outflow tidak menekan stabilitas nilai tukar.
Dua Sisi Mata Uang: Inklusi Keuangan versus Kesiapan Infrastruktur
Pro: dari perspektif inklusi keuangan, QRIS terbukti menjadi instrumen efektif dalam menekan biaya penerimaan pembayaran hingga di bawah 1 persen dari nilai transaksi, jauh lebih murah dibandingkan skema kartu. Rasio inklusi keuangan Indonesia yang kini melampaui 90 persen berdasarkan data OJK sebagian ditopang oleh maraknya kode QR hingga ke pelosok. Jika model ini direplikasi lintas negara, efisiensi biaya remitansi dan transaksi pariwisata regional berpotensi meningkat signifikan.
Kontra: kesiapan infrastruktur tidak merata di kawasan. Sejumlah negara anggota masih menghadapi keterbatasan konektivitas internet dan literasi digital, sehingga manfaat integrasi berisiko terkonsentrasi pada pemain besar. Pedagang kecil juga membutuhkan edukasi agar tidak menjadi titik lemah penipuan digital. Tanpa kesiapan tersebut, sentimen pasar terhadap proyek ini dapat berbalik pesimistis meskipun fundamental ekonomi digitalnya kuat.
Proyeksi dan Tantangan Menuju November 2026
Tenggat November 2026 menyisakan waktu yang relatif sempit. Pengalaman negosiasi dagang menunjukkan poin-poin sensitif seperti aliran data dan yurisdiksi penyelesaian sengketa kerap memakan waktu lebih panjang dari jadwal awal. Meski demikian, tren positif transaksi digital pasca pandemi memberikan modal politik bagi para negosiator untuk menuntaskan kesepakatan. Bagi Indonesia, tuntutan utamanya adalah memastikan kerangka DEFA tidak hanya memuluskan masuknya pemain asing, tetapi juga menjaga ruang tumbuh bagi fintech dan perbankan lokal yang selama ini menjadi tulang punggung adopsi QRIS.
Pada akhirnya, rampungnya DEFA bukan garis finis, melainkan garis start. Nilai sesungguhnya akan ditentukan oleh implementasi: seberapa cepat standar teknis diterjemahkan menjadi aturan operasional, seberapa kuat pertahanan siber antarnegara diuji, dan seberapa luas manfaat dirasakan hingga ke UMKM tingkat terbawah. Dengan potensi US$ 600 miliar yang dipertaruhkan, kualitas negosiasi dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi penentu valuasi ekonomi digital Indonesia di mata regional.
Comments (0)