Danantara Digoda Tawaran Saham Bandara Madinah, Ini Analisisnya

Berdasarkan data Bank Indonesia per Juli 2026, arus modal asing ke instrumen investasi Indonesia menunjukkan tren positif, dengan posisi kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp1.200 triliun. Di tengah optimisme tersebut, kabar mengejutkan datang dari PT Daya Anagata Nusantara (Danantara), badan pengelola investasi pemerintah, yang mengaku menerima tawaran besar dari pemerintah Arab Saudi untuk turut memiliki saham Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdulaziz di Madinah.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa tawaran tersebut merupakan bagian dari perluasan kerja sama ekonomi bilateral yang telah berjalan intensif sejak kunjungan kenegaraan tahun lalu. "Kami mendapatkan tawaran yang sangat besar dari pemerintah Arab Saudi terkait kepemilikan saham bandara Madinah. Ini merupakan kehormatan sekaligus peluang strategis," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (16/7/2026). Pernyataan ini langsung memicu spekulasi di pasar modal, dengan saham emiten BUMN konstruksi dan infrastruktur mengalami kenaikan rata-rata 2,3% dalam dua hari perdagangan.

Prospek Positif: Diversifikasi Aset dan Pendapatan Jangka Panjang

Dari sisi fundamental, tawaran ini dipandang sebagai langkah berani untuk mendiversifikasi portofolio investasi Danantara yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi pada sektor energi dan sumber daya alam. Bandara Madinah, yang melayani lebih dari 8 juta jamaah umrah dan haji setiap tahun, menawarkan arus kas yang stabil dengan tingkat okupansi rata-rata 85% sepanjang tahun. "Ini bukan sekadar investasi infrastruktur, melainkan investasi pada arus pendapatan yang bersifat counter-cyclical. Ketika harga komoditas turun, pendapatan dari bandara justru cenderung naik karena permintaan perjalanan religius terus meningkat," jelas Dr. Faisal Basri, ekonom senior dari Universitas Indonesia, dalam analisisnya.

Proyeksi pertumbuhan lalu lintas udara ke Arab Saudi diperkirakan mencapai 6,5% year-on-year hingga 2030, didorong oleh kebijakan Visi 2030 yang agresif mempromosikan pariwisata religius dan bisnis. Dengan kepemilikan saham, Danantara berpotensi memperoleh dividen tahunan sekitar 4-5% dari nilai investasi, ditambah apresiasi nilai aset yang diperkirakan 7-9% per tahun. Hal ini akan memperkuat neraca Danantara yang saat ini mengelola aset lebih dari Rp1.500 triliun, dengan target peningkatan laba bersih 12% pada tahun fiskal 2027.

Risiko dan Tantangan: Likuiditas dan Sentimen Politik

Di sisi lain, sejumlah analis mengingatkan bahwa tawaran ini datang dengan risiko yang tidak kecil. Pertama, kebutuhan likuiditas untuk membeli saham bandara diproyeksikan mencapai US$1,5-2 miliar, yang dapat mengganggu rencana belanja modal Danantara di sektor prioritas seperti smelter nikel dan pembangunan IKN. "Kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terjebak pada proyek prestisius yang menguras kas, sementara kebutuhan domestik masih sangat besar. Rasio utang terhadap aset Danantara saat ini sudah berada di level 45%, dan penambahan investasi baru akan meningkatkan leverage," kata Yusuf Rendy Manilet, ekonom dari CORE Indonesia.

Kedua, sentimen politik dan geopolitik juga menjadi perhatian. Ketergantungan pada satu mitra asing untuk aset vital seperti bandara dapat menimbulkan kekhawatiran tentang kedaulatan operasional. Meskipun Arab Saudi adalah sekutu dekat, perubahan kebijakan internal atau tekanan internasional dapat memengaruhi nilai investasi. Sebagai perbandingan, investasi serupa oleh otoritas investasi Qatar di Bandara Heathrow London sempat mengalami penurunan valuasi hingga 18% ketika terjadi krisis diplomatik di kawasan Teluk pada 2017.

Perbandingan dengan Portofolio Global dan Proyeksi ke Depan

Jika dibandingkan dengan portofolio global, kepemilikan saham bandara oleh sovereign wealth fund (SWF) memang bukan hal baru. Dana Abha dari Abu Dhabi memiliki 30% saham Bandara Gatwick, sementara GIC Singapura menguasai 20% saham Bandara Changi. Namun, yang membedakan adalah tingkat keterlibatan manajemen. Untuk kasus Madinah, pemerintah Arab Saudi biasanya mensyaratkan mitra asing untuk berkontribusi pada peningkatan kapasitas dan teknologi, bukan sekadar pasif menerima dividen. "Ini bisa menjadi peluang transfer teknologi dan peningkatan standar operasional bandara Indonesia, yang selama ini masih tertinggal dari standar internasional," tambah Rosan, menegaskan bahwa Danantara akan membentuk tim due diligence khusus untuk mengkaji aspek teknis dan finansial.

Berdasarkan data Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi, bandara Madinah saat ini memiliki kapasitas 12 juta penumpang per tahun, namun beroperasi pada 70% kapasitas. Dengan rencana ekspansi terminal baru senilai US$800 juta, nilai saham yang ditawarkan kepada Danantara diperkirakan akan meningkat signifikan dalam lima tahun ke depan. Namun, proyeksi ini tetap bergantung pada stabilitas harga minyak global yang memengaruhi belanja infrastruktur Arab Saudi.

Dalam jangka pendek, pasar akan mencermati detail struktur kesepakatan, termasuk persentase saham yang ditawarkan, skema pembayaran, dan jangka waktu lock-up. Analis memperkirakan bahwa jika kesepakatan terealisasi, saham emiten konstruksi seperti PT PP (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan mengalami sentimen positif, mengingat potensi proyek turunan yang menyertainya. Sebaliknya, jika tawaran ini gagal karena negosiasi yang alot, sentimen pasar dapat berbalik negatif dan memicu capital outflow dari sektor infrastruktur.

Keputusan akhir akan diumumkan pada kuartal IV 2026 setelah melalui proses kajian komprehensif. Rosan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru, "Kami akan memastikan setiap investasi memberikan nilai tambah bagi negara, baik dari sisi finansial maupun strategis." Dengan demikian, langkah Danantara ini akan menjadi ujian bagi kematangan pengelolaan SWF Indonesia di mata investor global.