CEO Krealogi: Program Keberlanjutan Gagal akibat Obsesi pada Angka

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per kuartal I 2025, portofolio pembiayaan berkelanjutan perbankan nasional tercatat menembus lebih dari Rp 1.400 triliun, tumbuh secara year-on-year seiring menguatnya adopsi prinsip environmental, social, dan governance (ESG) di kalangan korporasi. Meski demikian, di tengah tren positif tersebut, muncul suara kritis mengenai efektivitas implementasi program keberlanjutan di lapangan.

Azalea Ayuningtyas, CEO Krealogi, mengemukakan pandangan kritis terhadap maraknya inisiatif hijau yang berujung kegagalan. Menurutnya, persoalan utama terletak pada orientasi korporasi yang lebih sibuk memburu target kuantitatif ketimbang menjamin manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan dalam horizon waktu yang panjang. Akibatnya, banyak program yang tampak berhasil dalam laporan, namun tidak meninggalkan perubahan berarti.

"Tidak sedikit inisiatif yang terlihat sukses di atas kertas, tetapi ketika dievaluasi lima hingga sepuluh tahun kemudian, manfaatnya menguap karena sejak awal dirancang untuk memenuhi target pelaporan, bukan mengubah kondisi riil di lapangan," ujar Azalea.

Tren Pembiayaan Berkelanjutan Terus Menguat

Dari sisi makroekonomi, sektor keuangan berkelanjutan menunjukkan fundamental yang solid. Penerbitan obligasi hijau (green bond) dan sukuk lingkungan oleh korporasi maupun pemerintah terus mengalami kenaikan. Pemerintah Indonesia sendiri telah menerbitkan global green sukuk dengan nilai kumulatif mencapai miliaran dolar AS sejak 2018, menjadikannya salah satu pionir di pasar pembiayaan hijau global.

Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC)—komitmen penurunan emisi gas rumah kaca—berada di kisaran Rp 3.000 triliun hingga 2030. Angka ini mencerminkan besarnya peluang sekaligus tantangan dalam memastikan dana tersebut benar-benar berdampak, bukan sekadar tercatat sebagai statistik dalam laporan tahunan perusahaan.

Di Satu Sisi: Target Terukur Tetap Diperlukan

Di satu sisi, para pendukung pendekatan kuantitatif berargumen bahwa indikator berbasis angka merupakan instrumen akuntabilitas yang tidak bisa ditinggalkan. Tanpa target terukur—misalnya penurunan intensitas emisi sebesar 31,89 persen sesuai komitmen nasional atau penambahan kapasitas energi terbarukan dalam satuan gigawatt—program keberlanjutan sulit dievaluasi dan berisiko berhenti sebagai retorika tanpa arah.

Bagi investor institusional, metrik kuantitatif juga menjadi dasar penilaian valuasi dan keputusan alokasi portofolio. Indeks bertema ESG di Bursa Efek Indonesia, seperti IDX ESG Leaders, menggunakan kriteria terukur untuk menyaring emiten berkinerja baik. Likuiditas saham-saham berperingkat ESG tinggi cenderung lebih terjaga karena diminati dana global yang menganut mandat investasi berkelanjutan, sehingga keberadaan angka tetap relevan sebagai bahasa komunikasi antara emiten dan pasar.

Di Sisi Lain: Jebakan Formalitas yang Menggerus Substansi

Di sisi lain, kritik yang disampaikan Azalea menyentuh persoalan mendasar: ketika angka diperlakukan sebagai tujuan akhir, perusahaan berpotensi terjerumus ke dalam praktik greenwashing—upaya menampilkan citra ramah lingkungan tanpa perubahan operasional yang berarti. Fenomena ini telah menjadi perhatian regulator, termasuk OJK yang menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia untuk memperjelas klasifikasi aktivitas ekonomi yang benar-benar berkelanjutan.

Dari perspektif ekonomi, program yang gagal menciptakan dampak jangka panjang pada akhirnya merugikan fundamental bisnis itu sendiri. Biaya yang dikeluarkan untuk inisiatif tanpa hasil berkelanjutan akan menekan rasio efisiensi, membebani struktur biaya, dan pada gilirannya memengaruhi sentimen pasar terhadap kredibilitas manajemen. Dalam jangka panjang, kepercayaan investor jauh lebih mahal daripada sekadar capaian statistik sesaat.

Implikasi bagi Korporasi dan Pasar Modal

Bagi pelaku pasar, perdebatan ini relevan dalam konteks penilaian risiko jangka panjang. Perusahaan dengan program keberlanjutan yang substantif cenderung lebih tahan terhadap risiko regulasi dan pergeseran preferensi konsumen. Sebaliknya, entitas yang sekadar mengejar target pelaporan berisiko menghadapi capital outflow—keluarnya dana asing—ketika investor global memperketat uji tuntas (due diligence) ESG mereka.

Proyeksi ke depan, integrasi antara target kuantitatif dan dampak kualitatif akan menjadi pembeda utama di pasar. Pendekatan yang sehat menempatkan angka sebagai alat ukur kemajuan, bukan sebagai tujuan akhir. Dengan kerangka tersebut, program keberlanjutan berpeluang menciptakan nilai ekonomi yang bertahan lintas generasi, sekaligus memperkuat daya saing korporasi Indonesia di kancah global.