BGN Dorong MBG Disantap di Sekolah, Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Keuangan per awal 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami peningkatan cakupan secara bertahap dengan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025, menjadikannya salah satu program sosial terbesar dalam sejarah fiskal Indonesia. Di tengah skala belanja negara yang masif tersebut, Kepala BGN Sudaryono mengeluarkan arahan agar para guru turut membimbing siswa menyantap makanan MBG di lingkungan sekolah, bukan membawanya pulang ke rumah.

Kebijakan ini menarik dicermati dari kacamata ekonomi publik. Dengan biaya per porsi berkisar Rp 10.000 hingga Rp 15.000 dan target jangkauan mencapai 82,9 juta penerima manfaat, akurasi penyaluran menjadi variabel penentu efektivitas program. Setiap porsi yang tidak dikonsumsi oleh sasaran utama—yakni anak usia sekolah, ibu hamil, dan balita—berpotensi menciptakan apa yang dalam ilmu ekonomi disebut leakage atau kebocoran manfaat, yakni kondisi ketika sumber daya publik tidak sampai secara utuh kepada penerima yang dituju.

Rasionalitas Fiskal di Balik Arahan Konsumsi di Sekolah

Dari perspektif anggaran, arahan BGN dapat dibaca sebagai upaya menjaga efisiensi belanja negara. Program MBG dirancang bukan sekadar bantuan pangan, melainkan investasi sumber daya manusia jangka panjang. Data Survei Status Gizi Indonesia menunjukkan prevalensi stunting nasional masih berada di kisaran 21,5 persen, jauh dari target pemerintah sebesar 14 persen pada 2029. Karena itu, memastikan makanan bergizi benar-benar dikonsumsi anak yang menjadi sasaran merupakan prasyarat agar belanja triliunan rupiah menghasilkan imbal hasil berupa perbaikan kualitas generasi penerus.

"Edukasi kepada siswa menjadi kunci agar manfaat gizi program ini diterima secara langsung dan terukur, sejalan dengan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia," demikian inti arahan yang disampaikan Kepala BGN.

Di Satu Sisi: Penguatan Akuntabilitas dan Pengendalian Mutu

Di satu sisi, konsumsi di sekolah memungkinkan pengawasan kualitas dan kuantitas asupan gizi secara langsung. Guru dan penyelenggara dapur dapat memantau apakah menu yang disiapkan benar-benar habis disantap, apakah ada keluhan kesehatan, serta apakah porsi sudah sesuai standar kecukupan gizi. Mekanisme ini memperkuat akuntabilitas program yang selama ini menjadi sorotan publik, terutama setelah sejumlah insiden gangguan kesehatan massal di beberapa daerah pada semester pertama 2025.

Selain itu, dari sisi ekonomi makro, konsumsi di tempat menjaga putaran efek pengganda (multiplier effect) tetap terkonsentrasi pada ekosistem sekolah: dapur satuan pelayanan, pemasok UMKM lokal, dan petani setempat. Ribuan dapur MBG yang telah beroperasi menyerap tenaga kerja lokal, sehingga setiap rupiah yang berputar di dalam sistem menghasilkan aktivitas ekonomi turunan yang terukur dan menopang likuiditas usaha kecil di daerah.

Di Sisi Lain: Realitas Sosial dan Tantangan Implementasi

Di sisi lain, kebiasaan siswa membawa pulang makanan tidak bisa dipandang semata sebagai penyimpangan. Dalam banyak kasus, perilaku tersebut mencerminkan kerawanan pangan rumah tangga—anak menyisihkan makanan untuk adik atau anggota keluarga lain di rumah. Jika fenomena ini meluas, ia justru menjadi sinyal bahwa kebutuhan pangan keluarga rentan belum sepenuhnya tertangani oleh program perlindungan sosial lain seperti BPNT dan PKH.

Ada pula risiko beban tambahan bagi guru. Tenaga pendidik kini harus mengemban fungsi pengawasan konsumsi di samping tugas utama mengajar. Tanpa dukungan sistem pelaporan yang sederhana, kebijakan ini berisiko menambah beban administratif yang justru menurunkan kualitas pembelajaran—input penting lain bagi pembangunan sumber daya manusia. Sentimen di kalangan pendidik perlu dikelola agar kebijakan tidak kontraproduktif.

Proyeksi dan Catatan ke Depan

Ke depan, efektivitas arahan ini akan sangat bergantung pada pendekatan edukasi yang dipilih. Pendekatan persuasif berbasis pemahaman gizi cenderung lebih berkelanjutan dibanding larangan kaku. Pemerintah juga perlu melengkapi kebijakan ini dengan penguatan program pendamping bagi keluarga rentan, agar insentif membawa makanan pulang berkurang secara alami tanpa menimbulkan resistensi di tingkat sekolah.

Dari sisi fiskal, konsistensi pelaksanaan MBG akan menentukan kredibilitas belanja sosial pemerintah di mata investor dan lembaga pemeringkat. Dengan proyeksi kebutuhan anggaran yang terus meningkat seiring perluasan cakupan, prinsip tepat sasaran bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Arahan konsumsi di sekolah, sekecil apa pun terlihat, merupakan bagian dari ikhtiar besar menjaga agar setiap rupiah belanja negara benar-benar berkonversi menjadi gizi, bukan sekadar distribusi tanpa evaluasi.