Bupati Purwakarta Disomasi Buntut Lagu Kontroversial 'Lalaki Langit'

Purwakarta – Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein yang akrab disapa Om Zein tengah menjadi sorotan tajam setelah lagu ciptaannya berjudul "Lalaki Langit, Lalanang Bejat" memicu gelombang protes. Organisasi Jabar Bantuan Hukum (JBH) secara resmi melayangkan somasi terbuka kepada Om Zein pada Kamis (2/7/2026). Langkah hukum ini diambil sebagai respons atas lirik lagu berbahasa Sunda tersebut yang dinilai sarat dengan muatan misoginis dan merendahkan martabat perempuan secara vulgar.

Lagu yang belakangan viral di media sosial itu menuai kecaman luas dari berbagai kalangan, terutama pegiat hak-hak perempuan dan pemerhati budaya. Dalam somasinya, JBH menegaskan bahwa lirik lagu tersebut bukan sekadar ekspresi seni biasa, melainkan telah melampaui batas kepatutan dengan menggunakan diksi yang secara terbuka mendegradasi harkat dan martabat kaum perempuan.

Analisis Yuridis dan Semiotika Somasi

Ketua Umum Jabar Bantuan Hukum, Riyan Bintana Hasan, menjelaskan bahwa pihaknya tidak serta-merta melayangkan somasi. Timnya telah melakukan kajian mendalam yang meliputi transkripsi lengkap lirik, telaah yuridis, dan penerapan analisis semiotika hukum untuk membedah pesan-pesan yang terkandung di dalam karya Om Zein tersebut.

"Bahwa setelah melakukan transkripsi, telaah yuridis, dan analisis semiotika hukum terhadap muatan lirik dalam lagu tersebut, ditemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa lagu tersebut memuat diksi, narasi, dan substansi yang bersifat misoginis, merendahkan derajat eksistensial manusia, serta mendegradasi harkat dan martabat kaum perempuan secara vulgar,"

Pernyataan tegas Riyan tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima media kami. JBH mendesak agar Om Zein segera mengambil langkah konkret, termasuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan menarik lagu "Lalaki Langit, Lalanang Bejat" dari seluruh platform publikasi.

Kontroversi Seorang Kepala Daerah

Yang membuat polemik ini semakin memanas adalah status Om Zein sebagai Bupati Purwakarta. Sebagai kepala daerah, ia seharusnya menjadi figur teladan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan perlindungan terhadap seluruh warga, tanpa memandang gender. Sejumlah pegiat hak asasi manusia mempertanyakan bagaimana seorang pemimpin justru menghasilkan karya yang dianggap berpotensi melanggengkan stereotip negatif dan kekerasan simbolik terhadap perempuan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Om Zein belum memberikan tanggapan resmi atas somasi yang dilayangkan. Publik kini menanti apakah Bupati Purwakarta itu akan merespons dengan itikad baik atau justru bersikap defensif.

Pakar hukum menilai bahwa somasi ini dapat berujung pada gugatan perdata jika tidak ditanggapi dalam batas waktu yang wajar. Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan penghormatan terhadap martabat manusia di ruang publik.