BULOG Tembus Pengadaan Beras 4 Juta Ton, Rekor Baru atau Beban Fiskal?

Berdasarkan data Perum BULOG per Oktober 2026, pengadaan beras domestik menembus angka 4 juta ton untuk pertama kalinya dalam sejarah perseroan. Capaian ini dirayakan dalam acara tasyakuran bersama Komisi IV DPR RI di Ambon, menandai titik balik setelah bertahun-tahun pengadaan hanya berkisar 1,5-2,5 juta ton per tahun. Angka ini setara dengan sekitar 15 persen dari total produksi beras nasional yang diproyeksikan mencapai 26-27 juta ton sepanjang 2026.

Bagi pembaca awam, pengadaan beras adalah proses pembelian gabah atau beras dari petani oleh BULOG, yang kemudian disimpan sebagai cadangan pangan pemerintah (CBP). Cadangan ini menjadi instrumen utama stabilisasi harga saat panen raya maupun paceklik. Kenaikan pengadaan secara year-on-year (YoY) mencapai sekitar 60-70 persen dibanding periode 2025, sebuah lonjakan yang signifikan dalam konteks tata niaga pangan nasional.

Di Satu Sisi: Penguatan Fundamental Ketahanan Pangan

Dari kacamata fundamental, lonjakan pengadaan ini memperkuat bantalan fiskal negara dalam menghadapi gejolak harga global. Indeks Harga Pangan FAO (FFPI) sepanjang 2026 masih bergerak di kisaran 120-125, level yang rentan terhadap gangguan pasokan akibat El Nino dan ketegangan geopolitik. Dengan cadangan 4 juta ton, pemerintah memiliki ruang intervensi lebih lebar untuk operasi pasar beras medium (SPHP) yang menyasar 22 juta rumah tangga penerima bantuan.

Rasio cadangan terhadap konsumsi nasional kini menyentuh sekitar 14-15 persen, mendekati standar keamanan pangan ASEAN yang lazim di kisaran 15-20 persen. Likuiditas pasokan ini berpotensi menekan volatilitas harga beras di tingkat konsumen, yang pada 2025 sempat mengalami kenaikan 12-18 persen YoY di sejumlah daerah.

"Pengadaan di atas 4 juta ton adalah sinyal positif bahwa infrastruktur serapan gabah kita mulai berfungsi lebih baik, terutama di sentra produksi luar Jawa," ujar seorang ekonom pertanian dari IPB dalam diskusi panel di Jakarta.

Di Sisi Lain: Beban Fiskal dan Risiko Kualitas Cadangan

Namun, di sisi lain, lonjakan pengadaan memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan anggaran. Dengan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sekitar Rp6.500 per kilogram dan beras medium Rp9.950 per kilogram, nilai transaksi 4 juta ton setara Rp26-40 triliun. Angka ini membebani APBN melalui penyertaan modal negara (PMN) dan subsidi selisih harga yang diproyeksikan mencapai Rp15-20 triliun pada 2026.

Kontra argumen lain menyorot risiko penurunan kualitas cadangan. Beras memiliki masa simpan optimal 6-12 bulan di gudang konvensional. Dengan volume 4 juta ton tersebar di ratusan gudang, risiko susut (shrinkage) dan penurunan mutu dapat mencapai 2-3 persen atau setara 80.000-120.000 ton per tahun, yang berpotensi menjadi kerugian negara jika tidak dikelola dengan rotasi stok yang ketat.

Sentimen pasar pun terbelah. Di satu sisi, petani diuntungkan karena harga gabah lebih stabil di atas HPP. Di sisi lain, pedagang dan penggilingan swasta mengeluh karena BULOG menyerap pasokan secara agresif, mempersempit ruang likuiditas mereka dan berpotensi mendistorsi mekanisme pasar.

Proyeksi dan Catatan Kritis

Ke depan, proyeksi pengadaan 2027 akan bergantung pada tiga variabel: cuaca, anggaran, dan kapasitas gudang. Jika produksi nasional tumbuh 2-3 persen sesuai proyeksi Kementerian Pertanian, target pengadaan 4 juta ton masih realistis. Namun, jika capital outflow dan pelemahan rupiah berlanjut, biaya impor pupuk dan benih dapat menekan margin petani, yang pada akhirnya mengurangi pasokan ke BULOG.

Valuasi kinerja BULOG tidak semata diukur dari volume, melainkan dari rasio efisiensi antara harga beli, biaya penyimpanan, dan dampak stabilisasi harga di pasar. Tanpa perbaikan tata kelola gudang dan digitalisasi rantai pasok, rekor 4 juta ton bisa berubah dari prestasi menjadi beban. Analisis dua sisi ini menegaskan satu hal: capaian pengadaan adalah fondasi, bukan tujuan akhir dari ketahanan pangan nasional.