BRAN Matangkan Kelembagaan, Reforma Agraria Masuk Fase Baru

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) per Agustus 2025, pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) memasuki tahap pemantapan kelembagaan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria. Langkah ini menandai pergeseran dari sekadar wacana kebijakan menjadi arsitektur institusi yang konkret, meski sejumlah pertanyaan mengenai efektivitas dan pembagian kewenangannya masih mengemuka di kalangan pengamat.

Pembagian Tugas dan Kewenangan Antarlembaga

Pemantapan kelembagaan BRAN mencakup penataan tugas, fungsi, dan relasi kerja dengan kementerian yang selama ini menangani urusan pertanahan. Dalam kerangka ini, BRAN diproyeksikan menjadi badan yang menangani aspek penyelesaian konflik agraria, penataan akses, serta distribusi sumber daya lahan kepada masyarakat. Di satu sisi, pemisahan fungsi ini diharapkan mempercepat penanganan sengketa agraria yang selama ini menumpuk di berbagai daerah, dengan angka konflik lahan yang menurut catatan berbagai lembaga independen masih menunjukkan tren kenaikan year-on-year.

Di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai potensi tumpang tindih kewenangan antara BRAN dan ATR/BPN. Kedua lembaga sama-sama bersinggungan dengan urusan pertanahan, mulai dari sertifikasi, penataan ruang, hingga penyelesaian sengketa. Tanpa pembagian tugas yang tegas, duplikasi kebijakan berpotensi memperlambat proses yang justru ingin dipercepat. Rasio penyelesaian konflik agraria terhadap jumlah pengaduan yang masuk masih menjadi indikator kunci yang perlu dicermati dalam beberapa tahun ke depan.

Dasar Hukum dan Urgensi Pembentukan

Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria menjadi fondasi hukum yang memberi legitimasi bagi pembentukan BRAN. Regulasi ini mengamanatkan perlunya lembaga khusus yang menangani reforma agraria secara terintegrasi, mencakup aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Pro: pembentukan badan khusus dinilai memberi fokus dan akuntabilitas yang lebih jelas dibandingkan penanganan yang tersebar di banyak instansi. Kontra: sebagian kalangan menilai penambahan lembaga justru berpotensi memperbesar beban birokrasi dan anggaran, terutama jika tidak dibarengi dengan perampingan struktur yang ada.

Dari perspektif fundamental, keberhasilan reforma agraria tidak semata ditentukan oleh keberadaan lembaga baru, melainkan oleh kualitas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen politik yang berkelanjutan. Sentimen pasar terhadap isu agraria umumnya tidak langsung terasa di pasar modal, namun berdampak pada sektor riil, khususnya pertanian, perkebunan, dan properti, yang menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja di daerah.

Dampak bagi Sektor Riil dan Proyeksi ke Depan

Jika berjalan sesuai rencana, kepastian kelembagaan BRAN dapat memperbaiki iklim investasi di sektor berbasis lahan. Likuiditas lahan yang lebih tertata berpotensi mendorong valuasi aset dan menarik capital inflow ke daerah-daerah yang selama ini terhambat konflik agraria. Pemerintah menargetkan penataan aset dan akses yang lebih merata, sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan dukungan sektor pertanian dan perkebunan.

"Reforma agraria pada akhirnya diukur dari seberapa besar akses masyarakat kecil terhadap lahan meningkat, bukan hanya dari banyaknya lembaga yang dibentuk," demikian pandangan yang kerap dikemukakan pengamat kebijakan pertanahan.

Yang perlu dicermati adalah bagaimana BRAN mengelola portofolio penyelesaian konflik yang sudah berjalan lama sambil membangun sistem baru. Transparansi data, termasuk publikasi berkala mengenai jumlah konflik yang diselesaikan, menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Tanpa itu, pembentukan lembaga baru berisiko dipersepsikan sebagai langkah simbolik semata. Dengan demikian, pemantapan kelembagaan BRAN merupakan titik awal yang penting, namun ujian sesungguhnya terletak pada implementasi di lapangan dan konsistensi kebijakan dalam jangka panjang.