Bank Syariah Indonesia Garap Pemulihan Ekonomi Desa Wisata Sade Lombok

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat per kuartal III 2026, sektor pariwisata menyumbang sekitar 22,4 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) NTB, menjadikannya salah satu pilar fundamental ekonomi daerah. Angka ini menempatkan NTB pada posisi strategis sebagai destinasi unggulan setelah Bali, dengan kunjungan wisatawan mancanegara yang mengalami kenaikan 18,7 persen year-on-year dibanding periode yang sama tahun 2025. Namun, di balik tren positif tersebut, sejumlah desa wisata di Lombok masih bergulat dengan proses pemulihan pascabencana yang melanda kawasan tersebut beberapa waktu lalu.

Salah satu desa yang terdampak cukup signifikan adalah Desa Wisata Sade, sebuah permukiman tradisional Suku Sasak di Kabupaten Lombok Tengah yang selama ini menjadi ikon wisata budaya. PT Bank Syariah Indonesia (BSI) kemudian meluncurkan program bertajuk 'Satu Benang untuk Sade', sebuah inisiatif pemulihan ekonomi lokal yang menyasar pengrajin tenun, pelaku usaha mikro, serta komunitas adat setempat. Program ini menjadi salah satu bentuk intervensi korporasi terhadap pemulihan ekonomi kawasan yang sempat mengalami kontraksi.

Pro: Intervensi Korporasi Dorong Likuiditas Pelaku Usaha Mikro

Di satu sisi, program ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi desa wisata. Berdasarkan data OJK per September 2026, penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di NTB mencapai Rp18,3 triliun, tumbuh 9,2 persen year-on-year. Angka ini menunjukkan bahwa likuiditas sektor riil mulai kembali menggeliat, meskipun masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan seperti Mataram dan Praya.

Program 'Satu Benang untuk Sade' menyasar celah tersebut dengan mendorong pengrajin tenun tradisional untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas akses pasar. Dalam konteks ekonomi, intervensi semacam ini berpotensi menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap pendapatan rumah tangga, terutama karena sektor tenun menyerap tenaga kerja perempuan yang selama ini berada di sektor informal. World Bank dalam laporannya mencatat bahwa setiap 1 persen kenaikan pendapatan rumah tangga pedesaan berpotensi mendorong konsumsi lokal hingga 0,6 persen.

"Pemulihan desa wisata tidak bisa hanya mengandalkan kunjungan turis. Harus ada penguatan rantai nilai lokal agar masyarakat punya sumber pendapatan yang berkelanjutan," ujar seorang ekonom pembangunan yang meneliti kawasan Lombok, dalam sebuah diskusi akademik belum lama ini.

Kontra: Tantangan Fundamental dan Sentimen Pasar Masih Jadi Ujian

Di sisi lain, sejumlah analis mengingatkan bahwa program pemulihan berbasis komunitas kerap menghadapi tantangan struktural. Pertama, keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan dan listrik di kawasan pedesaan Lombok masih menjadi hambatan distribusi hasil produksi. Kedua, kapasitas manajemen keuangan pelaku usaha mikro masih rendah, dengan rasio literasi keuangan di NTB yang menurut data OJK baru mencapai 58,4 persen pada 2025, di bawah rata-rata nasional sebesar 65,4 persen.

Ketiga, risiko capital outflow dari sektor pariwisata masih mengintai jika pemulihan tidak diimbangi dengan diversifikasi produk wisata. Selama ini, valuasi ekonomi desa wisata Sade sangat bergantung pada kunjungan wisatawan, yang rentan terhadap fluktuasi sentimen pasar global maupun kondisi geopolitik. Proyeksi Bank Indonesia menempatkan pertumbuhan ekonomi NTB pada kisaran 4,8-5,2 persen untuk 2026, namun sektor pariwisata masih menghadapi tantangan pemulihan kapasitas pasca-krisis.

Fundamental Ekonomi dan Proyeksi ke Depan

Dari perspektif makro, program pemulihan desa wisata seperti 'Satu Benang untuk Sade' mencerminkan pergeseran paradigma pembangunan ekonomi dari pendekatan top-down menjadi community-driven. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka ekonomi syariah yang menekankan keadilan distributif dan keberlanjutan. Dalam konteks portofolio pembiayaan, alokasi dana untuk sektor mikro di kawasan wisata memiliki rasio risiko yang relatif terkendali, mengingat sektor ini memiliki keterkaitan langsung dengan konsumsi domestik.

Namun, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada konsistensi pendampingan, monitoring, serta integrasi dengan rantai pasok pariwisata yang lebih luas. Tanpa itu, inisiatif semacam ini berisiko menjadi proyek seremonial tanpa dampak fundamental terhadap indeks kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah daerah bersama pelaku industri perlu memastikan bahwa pemulihan ekonomi tidak sekadar bersifat jangka pendek, melainkan membangun fondasi ketahanan ekonomi komunitas yang mampu bertahan menghadapi guncangan eksternal di masa depan.

Dengan demikian, kisah Desa Wisata Sade menjadi cerminan bagaimana pemulihan ekonomi pascabencana membutuhkan sinergi antara likuiditas keuangan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta keberpihakan kebijakan yang berkelanjutan.