Oct 13, 2026
Bisnis

Agen BRILink Bandung Daftarkan 7.215 Pekerja Informal ke Jaminan Sosial

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024, sekitar 59,31 persen dari total penduduk bekerja di Indonesia terserap di sektor informal—setara lebih dari 80 juta orang. Kelompok in...

Agen BRILink Bandung Daftarkan 7.215 Pekerja Informal ke Jaminan Sosial

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024, sekitar 59,31 persen dari total penduduk bekerja di Indonesia terserap di sektor informal—setara lebih dari 80 juta orang. Kelompok ini mencakup pedagang pasar, pengemudi ojek daring, buruh harian lepas, hingga pekerja rumahan yang selama puluhan tahun nyaris tak tersentuh jaring pengaman sosial. Di tengah celah struktural inilah seorang pemuda asal Bandung, Narsun, mencatatkan capaian yang jarang terdengar: mendaftarkan 7.215 pekerja informal ke program BPJS Ketenagakerjaan melalui perannya sebagai agen layanan keuangan digital.

Dari Warung ke Perlindungan Sosial

Narsun mengawali aktivitasnya sebagai agen BRILink—layanan keuangan tanpa kantor yang memungkinkan masyarakat di pelosok melakukan transaksi perbankan lewat warung atau kios kecil. Jaringan agen semacam ini tumbuh pesat dalam satu dekade terakhir; Bank Indonesia mencatat jumlah agen layanan keuangan digital telah menembus ratusan ribu titik tersebar hingga tingkat kelurahan. Menurut Narsun, awalnya warga datang hanya untuk kirim uang, bayar listrik, atau tarik tunai. Pola interaksi harian itulah yang kemudian membuka pintu pendekatan berbeda: memperkenalkan iuran jaminan sosial dengan nilai terjangkau, mulai dari Rp16.800 untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian per bulan.

"Yang susah bukan mendaftarkan, tapi meyakinkan bahwa iuran kecil ini akan kembali saat mereka paling membutuhkan," ujar Narsun menggambarkan tantangan di lapangan.

Pendekatan personal menjadi kunci. Ia tidak sekadar menawarkan produk, melainkan menjelaskan manfaat klaim, mendampingi proses pendaftaran, hingga membantu pengajuan santunan. Hasilnya, ribuan pekerja informal kini memiliki perlindungan dasar yang sebelumnya hanya dinikmati pekerja formal.

Pro: Model Inklusi Keuangan yang Terukur

Di satu sisi, pencapaian ini menunjukkan sinergi nyata antara literasi keuangan dan perluasan cakupan jaminan sosial. Rasio kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal masih tergolong rendah—di bawah 20 persen dari total pekerja informal nasional. Artinya, satu agen di Bandung saja mampu menyumbang ribuan peserta baru, sebuah angka yang signifikan jika direplikasi di ribuan titik lain. Pemerintah sendiri menargetkan penambahan puluhan juta pekerja informal sebagai peserta aktif dalam beberapa tahun ke depan. Kehadiran agen seperti Narsun mempercepat penetrasi program tanpa harus membangun kantor cabang baru—efisiensi biaya yang besar bagi negara. Atas kinerjanya, ia menerima penghargaan berupa kendaraan dan pengakuan sebagai agen teladan, insentif yang diharapkan memicu efek penularan di komunitas agen lain.

Kontra: Tantangan Keberlanjutan dan Data

Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa keberhasilan individu tidak otomatis menjamin keberlanjutan sistem. Pertama, tingkat kepatuhan iuran menjadi persoalan klasik. Banyak pekerja informal berpenghasilan harian yang fluktuatif, sehingga iuran bulanan rentan menunggak saat musim sepi atau saat kebutuhan mendesak muncul. Kedua, kapasitas agen sebagai perpanjangan tangan program sosial perlu diimbangi tata kelola dan pengawasan, agar tidak terjadi pendaftaran semu demi mengejar target komisi. Ketiga, tanpa basis data tunggal yang akurat, risiko tumpang tindih kepesertaan—misalnya penerima bantuan sosial yang juga terdaftar sebagai pekerja formal—masih membayangi. Dari perspektif fiskal, perluasan cakupan berarti kewajiban klaim di masa depan meningkat, sehingga rasio dana jaminan sosial harus dijaga tetap sehat.

Proyeksi dan Sentimen Pasar

Meski demikian, tren inklusi keuangan digital memberi angin segar. Nilai transaksi agen laku pandai secara nasional terus mengalami kenaikan year-on-year, sementara indeks literasi keuangan masyarakat naik dari 38,03 persen pada 2019 menjadi 65,43 persen pada 2022. Kombinasi kenaikan literasi dan kemudahan akses ini menjadi fundamental kuat bagi perluasan kepesertaan jaminan sosial. Bagi pelaku pasar, kebijakan semacam ini turut memperkuat sentimen terhadap sektor jasa keuangan dan asuransi sosial, kendati valuasi tetap bergantung pada kapasitas klaim dan likuiditas dana. Yang jelas, kisah Narsun menegaskan satu hal: inklusi tidak lahir dari gedung megah, melainkan dari warung kecil yang dipercaya warga.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
PENULIS arif-budianto

Reporter Energi. Fokus pada kebijakan energi, transisi hijau, dan industri ekstraktif.

Comments (0)

User