Biaya Tersembunyi dan Dampak Fiskal MBG

Berdasarkan data BPS, Bank Indonesia, dan OJK per 30 September 2025, belanja pemerintah untuk program perlindungan sosial (perlindungan bagi masyarakat rentan yang bersumber dari anggaran negara) mengalami kenaikan year-on-year sebesar 12,3%, dari Rp167,2 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp187,8 triliun pada tahun 2025. Kenaikan ini turut mendorong rasio (perbandingan antara dua nilai ekonomi untuk mengukur kinerja) belanja sosial terhadap total belanja negara menjadi 15,7%, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Di tengah tren (arah pergerakan data secara berkelanjutan) perluasan program prioritas, perhatian publik kini beralih pada efisiensi pelaksanaan, khususnya terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi memengaruhi fundamental (kondisi ekonomi dasar, bukan gejolak sesaat) fiskal jangka menengah.

Perspektif Ekonomi: Efisiensi Fiskal dan Multiplikator

Di satu sisi, perluasan akses gizi melalui program berskala nasional dapat menjadi instrumen stimulus yang terarah. Berdasarkan proyeksi (perkiraan kondisi ekonomi berdasarkan data dan asumsi) Kementerian Keuangan tahun 2025, setiap Rp1 triliun belanja konsumsi terarah berpotensi mendorong Produk Domestik Bruto (PDB, nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara) hingga Rp1,4 triliun melalui efek pengganda, dengan asumsi likuiditas (ketersediaan dana yang siap digunakan) terserap oleh pelaku usaha lokal. Selain itu, perbaikan status gizi dapat berdampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja dalam jangka panjang, yang berpotensi menahan laju capital outflow (keluarnya dana asing dari pasar domestik) secara tidak langsung melalui peningkatan daya saing. Dari sisi valuasi (penilaian kewajaran harga atau biaya suatu program terhadap manfaatnya), manfaat sosial ini menjadi argumen kuat untuk menjaga alokasi anggaran, asalkan biaya operasional per penerima tetap terkendali sesuai standar yang telah ditetapkan.

Namun, efektivitas pengganda tersebut sangat bergantung pada struktur biaya. Apabila sebagian dana operasional beralih ke pos yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan, maka rasio manfaat terhadap biaya akan mengalami penurunan. Hal ini berpotensi menekan ruang fiskal untuk program prioritas lain tanpa menambah beban utang, terutama mengingat indeks (ukuran statistik untuk memantau perubahan) harga pangan tahun-on-year masih tercatat sebesar 4,9% per Agustus 2025, yang turut membebani proyeksi belanja barang dan jasa pemerintah.

Perspektif Tata Kelola: Risiko Biaya Tersembunyi

Di sisi lain, temuan terkait adanya permintaan setoran per unit produksi dari pihak yang menaungi sejumlah dapur MBG menjadi sorotan dari sisi tata kelola anggaran. Praktik semacam ini berpotensi menciptakan biaya tersembunyi yang tidak tercantum dalam kontrak, sehingga menaikkan biaya riil per porsi di luar perhitungan awal. Berdasarkan data pelaporan internal yang dihimpun hingga September 2025, dari total dapur yang menjalankan operasional, sekitar 17% di antaranya sempat mengalami kendala kelengkapan syarat higiene dan sanitasi, yang berujung pada penutupan sementara untuk memenuhi standar. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas antara perencanaan biaya dan realisasi di lapangan, yang dapat mengikis kepercayaan pelaksana terhadap struktur pembiayaan.

Sentimen pasar (persepsi pelaku ekonomi terhadap kondisi terkini, yang bisa memengaruhi keputusan) terhadap kredibilitas pelaksanaan program juga perlu diperhatikan. Ketika biaya operasional tidak transparan, risiko moral hazard (kecenderungan mengambil risiko karena tidak menanggung seluruh konsekuensinya) dapat meningkat, sehingga menurunkan efisiensi alokasi dana. Hal ini berbeda dengan skema yang menegakkan harga satuan tetap berbasis volume terverifikasi, di mana setiap rupiah dapat dilacak untuk menjaga likuiditas (ketersediaan dana yang siap digunakan) mitra sesuai jadwal pembayaran.

“Transparansi harga satuan dan verifikasi output adalah dua pilar untuk menjaga kredibilitas belanja prioritas tanpa mengorbankan akuntabilitas publik.” - Pengamat Kebijakan Fiskal

Implikasi Jangka Menengah Terhadap Fundamental Ekonomi

Secara makro, dampak dari persoalan tata kelola ini tidak terbatas pada sektor pangan. Apabila terjadi pembengkakan biaya secara sistemik, pemerintah dapat terdorong untuk merealokasi anggaran, yang berpotensi memperlambat realisasi belanja produktif lainnya. Dengan proyeksi defisit anggaran (selisih antara belanja dan pendapatan negara) tahun 2025 berada di kisaran 2,53% terhadap PDB berdasarkan asumsi APBN, setiap kenaikan biaya operasional sebesar 5% pada program berskala besar akan membutuhkan efisiensi setara untuk menjaga target defisit tersebut. Selain itu, dalam konteks portofolio (kumpulan aset atau alokasi sumber daya) belanja negara, tekanan terhadap ruang fiskal dapat memengaruhi prioritas pembiayaan, termasuk belanja infrastruktur yang berkontribusi terhadap pertumbuhan jangka panjang.

Di sisi lain, perbaikan tata kelola justru dapat memperkuat fundamental program. Dengan menegakkan rasio biaya terhadap porsi, memperkuat audit berbasis risiko, serta memastikan kepatuhan higiene dan sanitasi, efisiensi yang terjaga dapat dialihkan untuk memperluas jangkauan tanpa menambah alokasi secara signifikan. Langkah ini berpotensi menstabilkan sentimen pasar terhadap konsistensi kebijakan fiskal, sekaligus menjaga indeks kepercayaan pelaksana usaha mikro yang terlibat dalam rantai pasok program.

Kesimpulan: Menyeimbangkan Tujuan dan Efisiensi

Program MBG memiliki tujuan strategis yang selaras dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial. Di satu sisi, manfaat jangka panjang terhadap produktivitas dan stabilitas sosial dapat menjadi pendorong pertumbuhan yang inklusif. Di sisi lain, tanpa penguatan tata kelola, biaya tersembunyi berpotensi menggerus efisiensi fiskal, menambah tekanan terhadap likuiditas pelaksana, serta melemahkan valuasi manfaat program secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan transparansi biaya, verifikasi output, dan kepatuhan standar menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar berkontribusi terhadap tujuan yang telah ditetapkan, tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal di tengah tren kenaikan belanja prioritas tahun 2025.