BGN Minta MBG Dikonsumsi di Sekolah, Begini Kalkulasi Ekonominya

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Oktober 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap anggaran puluhan triliun rupiah dari total alokasi Rp71 triliun pada APBN 2025, dengan realisasi serapan diperkirakan menembus 70 persen hingga akhir tahun. Di tengah skala fiskal sebesar itu, arahan terbaru Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono agar para guru mengedukasi siswa untuk menyantap makanan MBG di sekolah—bukan dibawa pulang—membuka diskusi baru mengenai efektivitas belanja negara dan akurasi sasaran program.

Arahan tersebut disampaikan dalam konteks memastikan manfaat gizi benar-benar diterima oleh anak yang menjadi target utama. Dengan jumlah penerima manfaat yang dibidik mencapai 82,9 juta jiwa—meliputi pelajar, ibu hamil, dan balita—setiap porsi yang tidak dikonsumsi langsung oleh penerima berpotensi menggerus rasio efektivitas belanja publik yang telah dikucurkan negara.

Skala Fiskal dan Logika Efisiensi Program

Dari kacamata ekonomi publik, MBG merupakan salah satu belanja sosial terbesar dalam sejarah APBN. Alokasi Rp71 triliun pada 2025 setara dengan sekitar 2 persen dari total belanja negara, sementara proyeksi kebutuhan 2026 sempat dibicarakan di kisaran Rp171 triliun hingga lebih dari Rp300 triliun bila cakupan penuh tercapai. Dengan asumsi biaya per porsi Rp10.000 hingga Rp15.000, setiap 1 persen kebocoran distribusi setara dengan potensi inefisiensi ratusan miliar rupiah per tahun.

Di satu sisi, kebijakan mengonsumsi makanan di sekolah memperkuat prinsip targeting, yakni ketepatan sasaran: gizi yang dibiayai negara benar-benar masuk ke tubuh anak sasaran. Data BPS mencatat prevalensi stunting nasional masih berada di kisaran 21,5 persen pada 2023, sehingga akurasi konsumsi menjadi variabel penting dalam proyeksi perbaikan indeks pembangunan manusia. Konsumsi di tempat juga meminimalkan risiko keamanan pangan, karena makanan yang dibawa pulang berjam-jam berpotensi rusak dan justru menambah biaya kesehatan masyarakat.

Di Sisi Lain: Fungsi Berbagi dan Ekonomi Rumah Tangga

Di sisi lain, sebagian pengamat pembangunan menilai praktik membawa pulang makanan tidak otomatis berarti inefisiensi. Bagi rumah tangga miskin—yang menurut BPS per Maret 2024 mencakup 9,03 persen penduduk—makanan yang dibagi kepada adik atau anggota keluarga tetap menciptakan nilai gizi agregat di level rumah tangga. Fenomena ini mencerminkan fungsi transfer in-kind, yaitu bantuan berupa barang yang manfaatnya bisa melampaui sasaran individual.

"Dalam ekonomi kesejahteraan, efektivitas program tidak hanya diukur dari siapa yang mengonsumsi, tetapi juga dari perbaikan hasil gizi secara keseluruhan. Meski demikian, akuntabilitas tetap menuntut sasaran primer terpenuhi lebih dulu," ujar sejumlah pengamat kebijakan publik dalam berbagai diskusi anggaran.

Tantangan implementasinya terletak pada kapasitas sekolah dan guru. Mengedukasi jutaan siswa membutuhkan waktu, sementara jadwal pembelajaran sudah padat. Ada pula risiko moral hazard—perilaku menyimpang akibat insentif yang keliru—bila penegakan aturan dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi murid.

Dampak terhadap Ekonomi Lokal dan Sentimen Pasar

Terlepas dari perdebatan tersebut, fundamental ekonomi MBG tetap signifikan. Ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan rantai pasok pangan, mulai dari petani, peternak, hingga UMKM katering. Estimasi awal menunjukkan setiap dapur MBG dapat menyerap 30 hingga 50 pekerja, menciptakan multiplier effect—efek berantai dari satu belanja terhadap aktivitas ekonomi lain—di tingkat kabupaten dan kota.

Dari sisi pasar, belanja besar semacam ini menambah likuiditas di sektor riil, khususnya industri makanan dan minuman yang menurut BPS tumbuh sekitar 5 hingga 6 persen year-on-year. Sentimen pasar terhadap sektor konsumsi pun cenderung positif. Namun investor juga mencermati rasio defisit APBN yang dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB; perluasan MBG tanpa efisiensi berisiko menekan ruang fiskal untuk infrastruktur dan belanja produktif lain.

Proyeksi ke Depan

Ke depan, tren kebijakan mengarah pada pengetatan tata kelola: digitalisasi distribusi, audit gizi, dan edukasi konsumsi di tempat sebagaimana arahan terbaru BGN. Bila efektivitas penyaluran mengalami kenaikan, proyeksi manfaat jangka panjang berupa produktivitas tenaga kerja dan penurunan biaya kesehatan berpotensi menutupi biaya fiskal awal. Sebaliknya, tanpa pengawasan ketat, program sebesar ini rawan berubah menjadi beban anggaran struktural.

Bagi pembaca, pesan utamanya cukup jelas: keberhasilan MBG tidak ditentukan semata oleh besaran anggaran, melainkan oleh seberapa akurat setiap porsi mencapai tujuan gizinya. Di titik itulah peran guru, sekolah, dan pengawasan publik menjadi penentu apakah belanja triliunan rupiah ini berbuah modal manusia yang sehat, atau sekadar angka di laporan keuangan negara.