Pelibatan Warga dalam Program Sosial Dinilai Kunci Keberlanjutan Pemberdayaan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,03 persen atau setara 25,22 juta jiwa. Angka ini memang mengalami penurunan dibandingkan Maret 2023 yang berada di level 9,36 persen secara year-on-year, namun secara absolut jumlah penduduk miskin masih sangat besar. Sementara itu, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial hampir Rp 500 triliun dalam APBN 2024, menjadikannya salah satu pos belanja terbesar negara. Di tengah dana sebesar itu, pertanyaan mendasar mencuat: mengapa banyak program pemberdayaan berhenti ketika bantuan berakhir? Corporate Secretary EWINDO, Faisal Reza, menilai akar persoalannya terletak pada minimnya pelibatan masyarakat sejak tahap perancangan program.

Partisipasi Warga sebagai Fondasi Keberlanjutan

Faisal Reza menekankan bahwa pendekatan partisipatif, yakni melibatkan warga sebagai perancang dan bukan sekadar penerima manfaat, merupakan prasyarat keberlanjutan program pemberdayaan. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, pendekatan ini dikenal sebagai pembangunan berbasis komunitas, di mana masyarakat lokal memegang kendali atas identifikasi masalah, perumusan solusi, hingga evaluasi hasil. Secara fundamental, program yang lahir dari kebutuhan riil warga cenderung memiliki tingkat kepemilikan lebih tinggi sehingga tidak bergantung pada pendamping eksternal dalam jangka panjang.

Menurut Faisal Reza, masyarakat harus diajak merancang sejak awal karena program yang hanya menempatkan warga sebagai penerima akan sulit berkelanjutan lantaran tidak tumbuh rasa memiliki. Pandangan ini sejalan dengan tren global. Berbagai studi lembaga pembangunan internasional mencatat proyek pemberdayaan berbasis partisipasi komunitas memiliki tingkat keberhasilan jangka panjang lebih tinggi dibandingkan model top-down konvensional yang sepenuhnya ditetapkan dari pusat.

Di Satu Sisi: Efisiensi Anggaran dan Ketepatan Sasaran

Di satu sisi, pelibatan warga berpotensi memperbaiki rasio efektivitas belanja sosial. Data Kementerian Sosial menunjukkan Program Keluarga Harapan menjangkau sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat, sementara bantuan pangan non-tunai menyasar lebih dari 18 juta keluarga. Namun persoalan klasik berupa salah sasaran masih kerap ditemukan di lapangan. Dengan melibatkan warga dalam pendataan dan perancangan, informasi lokal yang lebih rinci dapat menekan kebocoran anggaran dan memperbaiki indeks ketepatan sasaran penyaluran bantuan.

Selain itu, dari sisi efek pengganda terhadap perekonomian, program yang dirancang sesuai potensi lokal cenderung menciptakan aktivitas ekonomi berkelanjutan. Pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja setempat, misalnya, akan lebih produktif dibandingkan program seragam berskala nasional. Tren ini juga sejalan dengan upaya pemerintah menurunkan rasio gini, indikator ketimpangan pendapatan, yang per Maret 2024 berada di level 0,379.

Di Sisi Lain: Tantangan Implementasi di Lapangan

Di sisi lain, pendekatan partisipatif bukan tanpa biaya. Proses musyawarah warga membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan penetapan program secara sentralistik, sehingga berisiko memperlambat penyaluran bantuan yang sifatnya mendesak. Ada pula risiko dominasi elit lokal, yakni ketika proses partisipasi justru dibajak oleh tokoh berpengaruh sehingga suara kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan lansia kembali tersisih dari pengambilan keputusan.

Tantangan lain adalah kesenjangan kapasitas. Tidak semua desa memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk merancang program berbasis data. Indeks Desa Membangun menunjukkan masih ada ribuan desa berstatus tertinggal yang memerlukan pendampingan intensif. Tanpa fasilitasi yang memadai, partisipasi bisa berhenti pada formalitas: warga hadir dalam rapat, tetapi keputusan tetap ditentukan dari atas.

Proyeksi: Dari Penerima Menjadi Pelaku Ekonomi

Ke depan, proyeksi keberhasilan program pemberdayaan akan sangat ditentukan oleh kemauan pemangku kebijakan mengubah paradigma, dari warga sebagai objek menjadi subjek pembangunan. Pemerintah sendiri menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem yang per 2024 masih berada di kisaran 0,83 persen atau sekitar 2,3 juta jiwa melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis kebutuhan lokal.

Pada akhirnya, keberlanjutan adalah ujian sesungguhnya dari setiap rupiah anggaran sosial yang dikeluarkan negara. Program yang dirancang bersama warga memang menuntut investasi waktu dan energi lebih besar di awal, tetapi berpotensi menghasilkan kemandirian jangka panjang. Sebaliknya, program yang hanya menjadikan warga sebagai penerima berisiko menciptakan ketergantungan berulang, dan pada gilirannya membebani kapasitas fiskal negara dari tahun ke tahun.