Besi di JPO hingga Taman Dicuri, Pram Akan Cabut KJP hingga Bansos Pelaku

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan peringatan keras kepada para pelaku pencurian besi di fasilitas umum, termasuk jembatan penyeberangan orang (JPO) dan taman-taman kota. Ancaman tegas ini disampaikan menyusul meningkatnya aksi pencurian komponen besi yang merusak infrastruktur publik di beberapa wilayah ibu kota.

Pramono menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi sosial-ekonomi bagi para pelaku. Bagi pelajar yang terbukti terlibat, status kepesertaan mereka dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan langsung dicabut. Tidak hanya itu, keluarga pelaku juga akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial (bansos).

Sanksi Sosial-Ekonomi bagi Pelaku

Kebijakan ini merupakan respons cepat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap keresahan warga. Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, aksi pencurian pagar dan komponen besi kian marak terjadi, khususnya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, serta Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pramono menyadari bahwa kota sebesar Jakarta tidak bisa sepenuhnya steril dari tindak kriminal, namun ia menolak toleransi terhadap aksi yang merugikan masyarakat luas ini.

"Jakarta ini sebagai kota yang terbuka, tentunya tidak bisa 100 persen tidak terjadi apa-apa. Saya sudah mengecek dan juga mendapatkan laporan mengenai adanya pencurian besi-besi di beberapa JPO," ungkap Pramono di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).

"Saya sudah perintahkan kepada Satpol PP, kepada jajaran terkait, bahkan kepada Pak Wali Kota, kalau pencurian besi dilakukan oleh masyarakat yang masih punya KJP, apalagi dia penerima bansos, bukan hanya akan dicabut KJP-nya, tetapi juga bansos-nya akan kita coret," tegas Pramono.

Langkah pencabutan KJP dan bansos ini dinilai sebagai strategi preventif yang memberikan efek jera berlapis. Selama ini, pencurian besi di JPO dan taman tidak hanya merugikan dari sisi material, tetapi juga membahayakan pengguna fasilitas umum. Beberapa JPO kehilangan pegangan tangan dan pijakan anak tangga, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan bagi pejalan kaki.

Perintah Tegas kepada Jajaran

Pramono mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan instruksi langsung kepada seluruh jajaran pemerintah daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan para wali kota diminta untuk meningkatkan pengawasan serta penindakan di lapangan. Ia menekankan bahwa pencurian fasilitas publik ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan warga ibu kota.

Lebih jauh, Pemprov DKI juga akan memperkuat koordinasi dengan pihak kepolisian untuk membongkar jaringan pengepul besi bekas yang diduga menjadi muara dari hasil kejahatan ini. Tanpa permintaan dari pengepul, aksi pencurian diyakini tidak akan terjadi secara masif. Oleh karena itu, pengawasan terhadap tempat-tempat penampungan barang bekas juga akan diperketat sebagai bagian dari solusi menyeluruh.

Langkah Pramono ini mendapatkan beragam respons dari masyarakat. Sebagian besar mendukung sikap tegas tersebut, mengingat fasilitas umum dibangun menggunakan uang pajak yang seharusnya dinikmati bersama. Pencabutan bantuan sosial bagi pelaku dianggap sebagai bentuk keadilan, karena dana bansos berasal dari negara untuk membantu warga kurang mampu, bukan untuk mereka yang justru merusak aset negara.