BANDA ACEH — Eggi Sudjana Cs Disebut Cemas Hadapi Panggilan Pengadilan Soal Ijazah Jokowi

Sejumlah tokoh yang terus menyuarakan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo—Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Hasiholan Sianipar—kini dihadapkan pada situasi hukum yang pelik. Meski kasus yang mereka usung telah resmi dihentikan penyidikannya melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), trio ini tetap melanjutkan manuver hukum dan kampanye publik. Terbaru, Advokat Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis, Ahmad Khozinudin, menyebut Eggi Sudjana dan rekan-rekannya justru menunjukkan gelagat ketakutan menghadapi potensi panggilan pengadilan yang mungkin berbalik kepada mereka.

Pernyataan Khozinudin ini mencuat setelah terlihat eskalasi serangan balik Eggi cs terhadap pihak-pihak yang dianggap menghalangi pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, serangan itu bukan lagi semata perjuangan hukum, melainkan sebuah respons defensif terhadap kemungkinan proses hukum yang kini mengancam posisi mereka sendiri. “Mereka belum bisa lepas dari bayang-bayang pemanggilan oleh pengadilan, karena justru tindakan mereka bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum baru,” ujar Khozinudin dalam keterangannya di Banda Aceh, mengisyaratkan adanya potensi gugatan balik atau pelaporan atas tuduhan yang selama ini dilontarkan.

SP3 dan Perang Narasi yang Tak Kunjung Usai

Penerbitan SP3 sejatinya menjadi penanda bahwa aparat penegak hukum tidak menemukan cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi. Namun bagi Eggi Sudjana dan tim, SP3 justru diartikan sebagai bentuk intervensi kekuasaan. Mereka mengklaim memiliki bukti baru dan saksi yang tidak diperiksa secara maksimal. Narasi ini terus digaungkan melalui berbagai forum dan media sosial, menciptakan dua kubu yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, pendukung transparansi menganggap SP3 adalah tameng politik. Di sisi lain, pihak yang kontra menilai Eggi cs hanya mencari panggung dan kini terancam jerat hukum karena pencemaran nama baik.

Yang menarik adalah pernyataan Khozinudin yang secara spesifik menyebut “ketakutan dipanggil pengadilan”. Frasa ini menjadi kunci karena mengubah fokus dari posisi penyerang menjadi pihak yang berpotensi diserang. Eggi Sudjana sendiri pada tahun-tahun sebelumnya pernah terjerat kasus dugaan makar dan menghabiskan waktu di tahanan, sehingga kepekaannya terhadap ancaman panggilan pengadilan diyakini tinggi. “Riwayat mereka yang berhadapan dengan sistem peradilan membuat unsur kekhawatiran itu tidak bisa diabaikan begitu saja,” kata Khozinudin.

Analisis Dua Perspektif: Antara Advokasi dan Pembalikan Hukum

Untuk memahami dinamika ini, penting menimbang dua sudut pandang yang sama-sama memiliki dasar argumentasi. Pertama, perspektif Eggi Sudjana cs yang berangkat dari keyakinan bahwa ijazah Jokowi cacat secara administratif dan hukum. Mereka mengklaim dokumen asli tidak pernah diperlihatkan secara utuh ke publik dan proses verifikasi akademik di Universitas Gadjah Mada mengandung kejanggalan. Dari kacamata ini, SP3 adalah bentuk kegagalan sistem yang justru harus dilawan, sekalipun risiko hukum menghadang. Kedua, perspektif pendukung proses hukum yang telah final, di mana SP3 adalah keputusan sah yang menutup segala celah. Bagi mereka, melanjutkan tuduhan tanpa dasar hukum baru bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang patut diproses.

Mengapa Ketakutan Atas Panggilan Pengadilan Menjadi Isu Sentral?

Kekhawatiran Eggi Sudjana terhadap panggilan pengadilan bukanlah sekadar isu permukaan. Jika benar mereka dipanggil dalam kapasitas sebagai terlapor atas dugaan pencemaran nama baik atau membuat keonaran, maka mekanisme hukum bisa berjalan cepat. Apalagi, Pasal 317 KUHP tentang pengaduan fitnah dan Pasal 14 UU ITE tentang berita bohong kerap digunakan untuk menjerat pihak yang menyebarluaskan tuduhan tanpa alat bukti yang cukup. Di titik inilah, kata Khozinudin, “ketakutan” yang dimaksud tidak lagi sekadar rasa, melainkan kalkulasi rasional terhadap ancaman pidana yang nyata.

Sementara itu, dari sudut pandang pendukung kebebasan berpendapat, ketakutan semacam ini justru dianggap sebagai bentuk tekanan psikologis untuk meredam suara kritis. “Jika setiap orang yang menggugat kebenaran formal lalu diancam dengan pasal pidana, maka ruang demokrasi kita sedang dipertaruhkan,” ujar seorang pengamat hukum tata negara yang enggan disebut namanya. Pernyataan ini menggarisbawahi dilema antara menegakkan hukum dan melindungi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat.

Terlepas dari siapa yang benar, gelombang baru ketegangan ini memperlihatkan bahwa penerbitan SP3 sama sekali tidak menyelesaikan polemik. Sebaliknya, ia menciptakan babak lanjutan di mana para penggugat kini berada dalam posisi defensif. Eggi Sudjana dan koleganya barangkali tengah memperhitungkan langkah hukum berikutnya sambil terus membangun opini publik agar panggilan pengadilan tidak benar-benar terjadi. Bagi publik, kasus ini menjadi ujian bagi sistem peradilan untuk membuktikan independensinya, tanpa memandang siapa yang sedang berkuasa.