Bakom Ungkap 2 Modal Dasar Jadi Komisaris BUMN

Jakarta - Pemilihan sejumlah komisaris di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan menjadi perbincangan publik. Beberapa figur yang menjabat dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan inti bisnis perusahaan, baik dari sisi pengalaman teknis maupun rekam jejak kompetensi. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari memberikan penjelasan mengenai prinsip di balik penunjukan tersebut.

Dalam keterangannya kepada media kami, Qodari menekankan bahwa komisaris BUMN tidak semata-mata dipilih berdasarkan kesamaan latar belakang industri. Keberagaman justru menjadi kunci untuk mengawal agenda pemerintah melalui perspektif yang lebih segar dan solutif.

Dua Modal Dasar: Perspektif Baru dan Alternatif Solusi

Qodari memaparkan dua modal dasar yang menjadi pertimbangan utama dalam menunjuk komisaris BUMN. Pertama, kemampuan membawa perspektif baru. Seorang komisaris, meskipun bukan berasal dari sektor usaha yang sama, dapat memberikan sudut pandang berbeda yang memperkaya proses pengawasan dan perumusan strategi. Kedua, kapasitas menawarkan alternatif solusi. Modal ini memungkinkan dewan komisaris untuk turut membantu direksi melihat masalah dari banyak sisi dan merumuskan jalan keluar yang inovatif.

Ia mencontohkan pengalamannya sendiri saat menjabat sebagai komisaris di salah satu BUMN. Secara latar belakang, ia mengakui tidak memiliki pengalaman langsung di bidang inti perusahaan tersebut. Namun, kehadirannya justru diharapkan untuk membawa cara pandang non-konvensional yang memperkuat tata kelola.

“Saya dulu juga menjadi komisaris di salah satu BUMN. Saya tidak memiliki pengalaman persis dengan inti bisnisnya, tapi saya tetap bisa memberikan alternatif solusi. Perusahaan pun memiliki banyak perspektif dalam memandang masalah dan mencari solusi,” ujar Qodari.

Dengan pendekatan ini, diharapkan BUMN tidak hanya beroperasi secara korporatif tetapi juga mampu menjadi alat strategis negara dalam mewujudkan sasaran pembangunan. Melalui laporan ini, media kami akan terus memantau dinamika tata kelola BUMN ke depan.