Bahlil Kenang Demo 1,5 Bulan di Awal Kepemimpinannya di BKPM

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per akhir 2023, nilai ekspor produk turunan nikel Indonesia mengalami kenaikan tajam hingga menembus US$22 miliar, melonjak berkali-kali lipat dibandingkan periode sebelum larangan ekspor bijih nikel yang hanya berkisar US$1,1 miliar pada 2017. Tren kenaikan nilai tambah tersebut tidak dapat dipisahkan dari kebijakan hilirisasi yang resmi berlaku per 1 Januari 2020, sebuah langkah struktural yang pada awal penerapannya justru memicu penolakan luas dari pelaku usaha maupun masyarakat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenang masa-masa awalnya menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada akhir 2019 yang langsung dihadapkan pada gelombang unjuk rasa selama kurang lebih 1,5 bulan. Aksi protes itu dipicu keputusan pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel mentah. Padahal, ketika demonstrasi pertama pecah, ia baru empat hari duduk di kursi Kepala BKPM. Tekanan bertubi-tubi tersebut menjadi ujian perdana baginya dalam mengawal agenda hilirisasi yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Latar Belakang dan Fundamental Kebijakan

Larangan ekspor bijih nikel merupakan inti dari strategi hilirisasi, yaitu kebijakan mengolah sumber daya mentah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi di dalam negeri agar nilai tambah tidak mengalir ke luar negeri. Indonesia menguasai cadangan nikel terbesar dunia, diperkirakan mencapai 21 juta ton atau sekitar 22 persen dari total cadangan global. Dengan fundamental sumber daya sekuat itu, pemerintah menilai posisi tawar nasional cukup kokoh untuk menarik industri pengolahan masuk ke dalam negeri, meski harus menghadapi resistensi jangka pendek seperti yang terjadi pada akhir 2019.

Di Satu Sisi: Nilai Tambah dan Investasi Melonjak

Di satu sisi, data menunjukkan hasil kebijakan ini cukup nyata. Realisasi investasi di sektor pengolahan nikel tercatat menembus ratusan triliun rupiah dalam lima tahun terakhir, dengan kawasan industri Morowali di Sulawesi Tengah dan Weda Bay di Maluku Utara menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Nilai ekspor produk turunan nikel, mulai dari feronikel, stainless steel, hingga prekursor baterai, mengalami kenaikan year-on-year secara konsisten sejak 2020. Kementerian Investasi mencatat sektor hilirisasi mineral menyumbang porsi signifikan terhadap realisasi investasi nasional yang menembus Rp1.400 triliun pada 2023. Neraca perdagangan pun membukukan surplus beruntun, salah satunya ditopang devisa dari komoditas olahan nikel.

Sejumlah ekonom menilai guncangan sosial di awal kebijakan hilirisasi merupakan biaya transisi yang lazim terjadi. "Setiap perubahan struktural selalu melahirkan resistensi dari pihak yang diuntungkan status quo. Kuncinya adalah konsistensi kebijakan dan kepastian hukum agar sentimen pasar tetap positif," demikian pandangan yang berkembang di kalangan pengamat ekonomi.

Di Sisi Lain: Risiko Hukum, Lingkungan, dan Harga Global

Di sisi lain, kebijakan ini menyimpan risiko yang tidak kecil. Uni Eropa menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui sengketa DS592, dan panel WTO pada 2022 memutuskan larangan ekspor bijih nikel tidak sejalan dengan ketentuan perdagangan internasional. Indonesia mengajukan banding, namun sengketa tersebut menggambarkan rapuhnya posisi hukum nasional di forum multilateral. Dari sisi lingkungan, ekspansi smelter berbasis listrik batu bara menuai kritik karena jejak karbon yang tinggi, sementara isu keselamatan kerja di sejumlah fasilitas pengolahan sempat mencoreng citra industri.

Dari sisi pasar, lonjakan pasokan nikel Indonesia justru menekan harga global. Harga nikel di London Metal Exchange (LME) yang sempat menyentuh level di atas US$48.000 per ton pada Maret 2022 melorot ke kisaran US$16.000 hingga US$17.000 per ton pada 2024. Penurunan harga ini menekan margin produsen dan berdampak pada valuasi saham emiten nikel di Bursa Efek Indonesia, yang sempat menjadi primadona portofolio investor pada 2021-2022. Indeks saham sektor pertambangan pun bergerak fluktuatif mengikuti siklus komoditas.

Proyeksi ke Depan

Ke depan, proyeksi permintaan nikel untuk baterai kendaraan listrik masih menjadi harapan utama. Sejumlah lembaga riset internasional memperkirakan permintaan nikel kelas baterai tumbuh dua digit per tahun hingga 2030. Namun, tantangan kelebihan pasokan atau oversupply dalam jangka pendek berpotensi menahan laju harga. Pemerintah perlu menyeimbangkan perluasan kapasitas dengan tata kelola lingkungan serta rasio penerimaan negara yang adil, agar likuiditas investasi asing tetap mengalir tanpa memicu capital outflow, yakni keluarnya dana asing secara massal, ketika siklus komoditas berbalik arah.

Pengalaman Bahlil menghadapi demonstrasi panjang di awal jabatannya mencerminkan mahalnya ongkos politik sebuah kebijakan struktural. Empat tahun berselang, data ekspor dan investasi menunjukkan arah positif. Namun, keberlanjutan hilirisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjawab kritik lingkungan, menjaga kepercayaan pasar, dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberpihakan kepada masyarakat lokal di daerah tambang.