BGN Tapis Ulang Penerima MBG, Sekolah Swasta Elite Dicoret dari Daftar

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,47 persen atau setara 23,85 juta jiwa, sementara prevalensi stunting—kekerdilan akibat kekurangan gizi kronis—masih berada di kisaran 21 persen. Di tengah fundamental tersebut, pemerintah menggelontorkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pagu anggaran Rp71 triliun pada APBN 2025. Terbaru, Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mencoret sekolah swasta elite dari daftar penerima manfaat sebagai bagian dari penajaman sasaran program.

Langkah ini menegaskan bahwa penyaluran MBG tidak akan dipaksakan kepada sekolah yang menyatakan tidak membutuhkan. Pernyataan tersebut disampaikan pejabat BGN, Sudaryono, yang menekankan prinsip ketepatan sasaran dalam distribusi program. Dengan kebijakan ini, sekolah swasta berbiaya tinggi yang peserta didiknya berasal dari keluarga mampu secara ekonomi akan dikeluarkan dari daftar penerima, sementara kuotanya dialihkan ke sekolah lain yang dinilai lebih membutuhkan.

Analisis Fiskal: Efisiensi atau Sekadar Sinyal Tata Kelola?

Dari sisi anggaran, biaya per porsi MBG ditetapkan sekitar Rp10.000. Jika satu sekolah swasta elite memiliki 500 siswa, penghapusan sekolah tersebut berpotensi menghemat sekitar Rp5 juta per hari atau lebih dari Rp1 miliar per tahun ajaran. Bila dikalikan ratusan sekolah swasta premium di kota-kota besar, ruang fiskal yang terbuka dapat mencapai ratusan miliar rupiah—dana yang berpeluang direalokasi ke kantong-kantong kemiskinan.

Di satu sisi, kebijakan ini memperbaiki rasio manfaat per rupiah yang dikeluarkan negara. Subsidi yang tepat sasaran (targeted subsidy) dalam teori ekonomi publik menghasilkan efek pengganda lebih tinggi dibanding subsidi universal yang bocor ke kelompok mampu. Di sisi lain, penghematan dari pencoretan sekolah elite relatif kecil dibanding total pagu Rp71 triliun, sehingga dampaknya lebih bersifat sinyal perbaikan tata kelola ketimbang penghematan struktural yang signifikan.

Dua Perspektif Penargetan Ulang

Pro: penajaman sasaran memperkuat kredibilitas program di mata publik dan pasar. Sentimen pasar terhadap program berpagu besar seperti MBG kerap dipengaruhi persepsi efisiensi; semakin akurat sasaran, semakin kecil risiko pemborosan yang dapat menggerus kepercayaan investor terhadap disiplin fiskal. Apalagi, BGN mengajukan pagu indikatif 2026 yang jauh lebih besar, sehingga demonstrasi efisiensi menjadi modal legitimasi penting bagi portofolio program perlindungan sosial pemerintah.

Kontra: mekanisme verifikasi berbasis pernyataan sekolah rawan exclusion error, yakni kondisi ketika kelompok yang sebenarnya berhak justru terdepak dari daftar. Tidak semua siswa di sekolah swasta berasal dari keluarga mampu; banyak lembaga swasta menampung anak dari keluarga prasejahtera melalui jalur beasiswa. Tanpa data by-name by-address yang solid, kebijakan ini berisiko menimbulkan ketimpangan akses baru.

Ketepatan sasaran adalah jantung program subsidi. Namun, penargetan yang hanya mengandalkan deklarasi institusi tanpa pendataan rumah tangga yang akurat berpotensi mengorbankan kelompok rentan yang bersekolah di lembaga swasta, demikian penilaian sejumlah pengamat kebijakan publik.

Dampak Ekonomi Mikro dan Rantai Pasok

Realokasi kuota dari sekolah elite ke sekolah negeri dan daerah berkantong miskin berpotensi mengalami kenaikan efek ekonomi lokal. Dapur-dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah pinggiran akan menerima volume pesanan lebih besar, menggerakkan permintaan terhadap produk petani, peternak, dan UMKM pemasok bahan pangan. Secara year-on-year, konsumsi rumah tangga kelompok bawah—yang menyumbang sekitar 54 persen terhadap produk domestik bruto—dapat terdongkrak melalui penghematan belanja pangan keluarga penerima manfaat.

Namun di sisi lain, likuiditas program tetap menjadi perhatian serius. Keterlambatan pembayaran kepada mitra dapur sempat dilaporkan di sejumlah daerah, dan penambahan jangkauan tanpa penguatan sistem pembayaran dapat memicu capital outflow pada skala mikro: mitra kecil yang kehabisan modal kerja berisiko keluar dari rantai pasok program.

Proyeksi ke Depan

Ke depan, proyeksi jumlah penerima MBG ditargetkan menembus 82,9 juta jiwa, menjadikannya salah satu program bantuan pangan terbesar di dunia. Fundamental keberhasilannya akan ditentukan tiga hal: kualitas data sasaran, disiplin anggaran, dan tata kelola rantai pasok. Pencoretan sekolah swasta elite merupakan langkah awal penajaman, tetapi pemerintah perlu melengkapinya dengan pendataan berbasis kondisi ekonomi rumah tangga siswa, bukan sekadar status sekolah. Dengan pendekatan tersebut, valuasi sosial program berpeluang optimal dan tren efisiensi anggaran dapat berkelanjutan, sekaligus menjaga indeks kepercayaan publik terhadap belanja negara.