AMBON — Pertamina Minta SPBU Buka Lebih Awal Guna Urai Antrean

Deru mesin kendaraan bermotor merayap perlahan menyusuri aspal Kota Ambon ketika fajar belum sepenuhnya menyingsing. Di beberapa sudut kota, garis antrean kendaraan mengular hingga memakan sebagian bahu jalan utama, menciptakan kemacetan dini hari yang menyesakkan. Pemandangan ini bukan lagi fenomena asing bagi warga ibu kota Provinsi Maluku tersebut. Menanggapi lonjakan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang kian meresahkan masyarakat, PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua-Maluku akhirnya mengambil langkah intervensi darurat dengan meminta seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Ambon untuk beroperasi lebih awal.

Kebijakan ini dikeluarkan guna memurai penumpukan kendaraan yang kerap terjadi bahkan sebelum pintu gerbang SPBU resmi dibuka. Langkah taktis ini diambil setelah evaluasi lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara jam operasional SPBU dengan pola konsumsi serta waktu keberangkatan para pengemudi angkutan umum dan armada logistik lokal.

Strategi Taktis Menjinakkan Antrean Panjang

Keputusan mendesak SPBU agar memajukan jam buka bukan sekadar imbauan administratif biasa. Pihak Pertamina menegaskan bahwa percepatan operasional ini ditujukan untuk membagi beban distribusi BBM, khususnya jenis Pertalite dan Bio Solar, agar penyalurannya tidak terkonsentrasi penuh pada jam-jam sibuk pagi hari.

Dalam penjelasannya, manajemen Pertamina Patra Niaga wilayah Maluku menekankan pentingnya kesiapan pengelola SPBU dalam merespons dinamika lapangan yang kian memanas.

"Kami telah meminta seluruh pengelola SPBU di Kota Ambon untuk memajukan jam operasional mereka. Langkah ini krusial untuk mencegah penumpukan kendaraan di jalan utama yang memicu kelumpuhan lalu lintas kota,"

Pengamatan di lapangan mengonfirmasi bahwa antrean paling parah kerap melanda SPBU di kawasan strategis seperti Kebun Cengkeh, Passo, dan Wayame. Pengemudi angkutan kota (angkot) serta armada pengangkut barang inter-kabupaten terpaksa mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM subsidi—sebuah kondisi yang menguras produktivitas harian warga.

Benang Kusut Distribusi BBM di Wilayah Kepulauan

Meski kebijakan buka lebih awal diapresiasi, sejumlah pengamat ekonomi daerah menilai masalah BBM di Maluku tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengubah jam operasional. Karakteristik wilayah Maluku yang berbasis kepulauan memberikan tantangan logistik yang ekstrem. Keterlambatan kapal tanker akibat cuaca buruk sering kali menjadi pemicu utama rantai pasok terputus, yang kemudian direspons masyarakat dengan aksi panic buying.

Seorang sopir angkot jalur Laha, Roni (42), menuturkan kelelahan psikologis yang dialaminya setiap hari. "Kami ini mengejar waktu dan setoran. Kalau dari jam enam pagi sudah harus berdiri di antrean selama dua jam, habis waktu kami di jalan tanpa menghasilkan uang," keluhnya saat ditemui di area antrean SPBU. Fenomena antrean hingga lebih dari 1 kilometer di beberapa titik utama membuktikan bahwa pasokan dan manajemen waktu layanan sebelumnya masih belum seimbang.

Pertamina sendiri mengklaim bahwa stok BBM untuk wilayah Ambon dan sekitarnya berada dalam kondisi aman hingga 15–20 hari ke depan. Namun, letak persoalan sebenarnya berada pada efisiensi penyaluran di tingkat nozzle dan ketepatan waktu kedatangan armada tengker dari terminal BBM menuju SPBU.

Ujian Konsistensi dan Pengawasan Lapangan

Pertamina Patra Niaga menegaskan tidak akan ragu memberikan sanksi tegas bagi SPBU yang membandel atau sengaja memperlambat pelayanan. Pengawasan melekat bersama pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan setempat ditingkatkan guna memastikan SPBU benar-benar buka sesuai instruksi baru dan tidak ada praktik pelangsiran BBM oleh oknum tak bertanggung jawab.

Ke depan, transparansi penyaluran BBM berbasis digital melalui MyPertamina dan penguatan armada distribusi menjadi kunci utama. Mampukah keputusan memajukan jam buka SPBU ini menjadi penawar manjur bagi krisis antrean di Ambon, ataukah ini sekadar solusi sementara di atas kerapuhan sistem logistik kepulauan? Waktu dan konsistensi pengawasan yang akan menjawabnya.