KENDARI — DPD RI Puji Pembinaan Produktif Warga Binaan Kendari

Dibalik tembok tinggi dan jeruji besi yang membatasi pergerakan fisik, suara deru mesin jahit dan aroma kayu terpotong terdengar riuh dari area bengkel kerja. Lembaga Pemasyarakatan di Kendari, Sulawesi Tenggara, kini tidak lagi sekadar tempat pengasingan bagi para pelanggar hukum, melainkan telah bertransformasi menjadi bengkel kreativitas dan tempat rekayasa sosial. Fenomena ini menarik perhatian jajaran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang turun langsung memantau dinamika pembinaan di kawasan tersebut.

Dalam kunjungan kerja investigatifnya, Wakil Ketua Komite II DPD RI La Ode Umar Bonte melihat dari dekat bagaimana puluhan hingga ratusan warga binaan mengasah keterampilan produktif. Pembinaan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi ini dinilai menjadi salah satu langkah nyata untuk mengikis stigma negatif sekaligus menyiapkan warga binaan agar siap kembali berbaur dengan masyarakat tanpa mengulangi kesalahan masa lalu.

Transformasi Lapas Menjadi Pusat Kemandirian Ekonomi

Kunjungan peninjauan ini menyingkap fakta bahwa keterbatasan ruang gerak tidak memadamkan potensi ekonomi. Berbagai sektor usaha kreatif dijalankan oleh para warga binaan, mulai dari pertukangan kayu, kerajinan tangan khas daerah, hingga sektor pertanian urban dan perikanan skala terbatas di lingkungan dalam instansi pemasyarakatan.

"Lapas bukan lagi sekadar tempat penghukuman fisik, melainkan kawah candradimuka yang melahirkan kemandirian baru. Kami melihat warga binaan di Kendari tidak hanya mengisi waktu, tetapi menghasilkan produk bernilai jual tinggi. Ini adalah indikator suksesnya fungsi pemasyarakatan yang berlandaskan kemanusiaan."

Menurut pemantauan di lapangan, program pembinaan produktif ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga menyalurkan premi atau upah kerja yang sebagian disimpan sebagai tabungan bagi warga binaan ketika masa pidananya berakhir. Pola ini dinilai mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab moral dan finansial.

Analisis Efektivitas dan Tantangan Pembinaan Produktif

Meski menunjukkan capaian positif, efektivitas pembinaan warga binaan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural, seperti keterbatasan anggaran modal usaha dan akses pemasaran produk ke pasar luar yang lebih luas. Berikut adalah gambaran umum efektivitas program produktif yang berjalan:

Menembus Tembok Stigma Sosial

DPD RI menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah daerah, serta sektor swasta untuk menampung hasil karya warga binaan. Tanpa adanya jembatan pemasaran dan penerimaan masyarakat, keterampilan yang telah dibangun di dalam lapas berisiko menjadi sia-sia saat mereka menghirup udara bebas.

Pemberdayaan ini adalah bentuk restitusi sosial yang hakiki, di mana mantan narapidana dihargai atas karya dan keahliannya, bukan terus-menerus dihakimi atas masa lalunya, pungkas Umar Bonte saat mengakhiri peninjauannya. Komite II DPD RI berjanji akan membawa temuan positif ini ke tingkat pusat guna mendorong alokasi anggaran dan regulasi yang lebih memihak pada program pembinaan kemandirian di seluruh Indonesia.