admin
Langkah mengejutkan diambil oleh orang nomor satu di Bank Indonesia. Perry Warjiyo, yang telah memegang kendali otoritas moneter sejak 2018, secara resmi menyerahkan jabatannya. Keputusan ini tidak hanya mengejutkan pasar keuangan, tetapi juga menandai titik akhir dari perjalanan karier selama 42 tahun di lembaga yang sama. Banyak kalangan menilai pengunduran diri ini sebagai kehilangan besar bagi BI, mengingat pengalaman dan rekam jejaknya yang panjang dalam merumuskan kebijakan moneter di berbagai siklus ekonomi.
Lelaki di Balik Layar Moneter
Perry Warjiyo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 1959. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) pada awal 1980-an, ia kemudian melanjutkan studi pascasarjana di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, tempat ia mendalami ilmu ekonomi moneter. Begitu menamatkan program master, Perry langsung pulang ke tanah air dan memulai karier sebagai peneliti di Bank Indonesia pada 1983.
Pria berkacamata ini perlahan menapaki jenjang karier. Keahliannya di bidang riset dan kebijakan moneter membuatnya kerap dipercaya memegang posisi strategis. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Biro Riset Ekonomi, Direktur Eksekutif Departemen Riset dan Kebijakan Moneter, hingga akhirnya dipercaya menjadi Deputi Gubernur BI pada 2003. Dalam perjalanan waktu, ia menjadi saksi dan pelaku utama dari berbagai babak penting perekonomian nasional.
Jam Terbang di Masa Genting
Nama Perry Warjiyo mulai mencuat ke permukaan publik saat Indonesia dihantam krisis moneter 1997-1998. Saat itu, ia menjadi bagian dari tim inti yang membantu Gubernur BI kala itu, Soedradjad Djiwandono. Meski harus menghadapi tekanan dahsyat dari pasar dan dana bantuan IMF, Perry tetap tenang menganalisis akar persoalan. Pengalaman ini membentuk karakternya sebagai moneteris yang sangat berhati-hati namun decisif ketika situasi menuntut.
Kemampuannya mengelola ekspektasi pasar kembali diuji pada saat krisis keuangan global 2008, dan lagi saat gejolak pasar akibat pengetatan moneter AS (taper tantrum) pada 2013. Ketika itu, sebagai Deputi Gubernur, ia tercatat menjadi arsitek di balik sejumlah kebijakan stabilitas yang membuat rupiah dan pasar keuangan Indonesia relatif lebih tangguh dibanding negara berkembang lain.
Nakhoda di Era Disrupsi
Dipercaya menggantikan Agus Martowardojo sebagai Gubernur BI pada 24 Mei 2018, Perry langsung dihadapkan pada tantangan baru: normalisasi kebijakan bank sentral global, perang dagang AS-China, dan kemudian pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan ekonomi dunia. Di bawah komandonya, BI menerapkan bauran kebijakan "quantitative easing" ala Indonesia dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana untuk membiayai defisit APBN—sebuah langkah yang sebelumnya tabu karena terkesan mencetak uang untuk pemerintah.
Selain menjadi "the man behind the gun" dalam menjaga inflasi tetap rendah di kisaran 2-3 persen, Perry juga dikenal sebagai motor penggerak digitalisasi sistem pembayaran. Standardisasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang kini menjadi tulang punggung transaksi non-tunai di seluruh negeri merupakan inisiatif yang ia dorong sejak awal. Program ini tidak hanya memudahkan jutaan UMKM dan pedagang kaki lima, tetapi juga memperkuat kedaulatan moneter di tengah gempuran platform pembayaran global.
Tantangan di Tengah Ketidakpastian Global
Salah satu periode paling berat yang dilewati birokrat ulung ini adalah sepanjang 2022 hingga 2024. Bank sentral global, terutama Federal Reserve AS, menaikkan suku bunga secara agresif untuk meredam inflasi. Perry harus memutar otak untuk menyeimbangkan antara kebutuhan mendukung pertumbuhan domestik dan menjaga stabilitas rupiah yang terus tertekan. Serangkaian kenaikan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) dilakukannya secara terukur, mencapai total 250 basis poin dalam periode tersebut, menjadikannya salah satu siklus pengetatan paling tajam dalam sejarah BI.
Tak hanya berhadapan dengan dinamika eksternal, Perry juga kerap bersinggungan dengan dinamika politik. Tekanan agar BI lebih akomodatif terhadap kebutuhan fiskal pemerintah menjadi ujian tersendiri. Meski demikian, ia tetap tegak pada prinsip independensi bank sentral—sesuatu yang ia tulis dan bicarakan dalam berbagai forum internasional. Hingga pada akhirnya, setelah 42 tahun mengabdi, ia memilih untuk mundur.
Warisan dan Masa Depan Moneter Indonesia
Pengunduran diri Perry Warjiyo meninggalkan warisan yang kompleks. Di satu sisi, ia meninggalkan institusi Bank Indonesia yang lebih modern, dengan kerangka kebijakan moneter yang fleksibel, pengelolaan stabilitas makroprudensial yang teruji, serta infrastruktur digital yang merata. Inflasi inti yang terjaga, cadangan devisa yang memadai, serta profil utang luar negeri yang lebih sehat menjadi beberapa indikator yang sering dikutip untuk menunjukkan keberhasilan masa jabatannya.
Di sisi lain, kritik menyoal derajat independensi BI yang dinilai makin tereduksi dan tingginya porsi kepemilikan SBN BI di pasar sekunder menjadi catatan yang perlu dijawab oleh penggantinya nanti. Pasar kini menanti siapa sosok yang mampu melanjutkan tantangan berat ke depan: mengembalikan kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global, sembari memastikan pemulihan ekonomi nasional tetap pada jalurnya.
Sosok Perry Warjiyo yang sederhana, kalem, dan sangat akademis akan sulit tergantikan dalam waktu dekat. Jeda panjang 42 tahun itu kini berakhir, namun jejak kebijakannya akan terus dikenang—baik sebagai pelajaran maupun inspirasi.
Comments (0)