lukman-hakim
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, perekonomian Indonesia masih mencatat laju pertumbuhan yang positif. Pada kuartal II-2026, produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,05 persen year-on-year (yoy), sementara inflasi umum terjaga pada kisaran 2,5 persen — masih berada di dalam sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5 persen plus minus satu persen. Rasio utang pemerintah terhadap PDB pun dilaporkan tetap di bawah 40 persen. Sejumlah angka ini menjadi rujukan utama pemerintah dalam menepis narasi bahwa ekonomi nasional sedang lesu.
Belakangan, frasa "in this economy" ramai menjadi perbincangan di media sosial. Ungkapan tersebut lazim dipakai warganet untuk menyindir situasi yang dianggap tidak memungkinkan mereka melakukan pengeluaran tertentu — mulai dari membeli kopi di kafe, berlangganan layanan streaming, hingga merencanakan liburan ke luar negeri. Menanggapi keresahan yang meluas itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah tegas anggapan bahwa fundamental perekonomian nasional sedang melemah.
Data Makro yang Jadi Andalan Pemerintah
Airlangga merujuk pada sederet indikator yang, menurut pemerintah, menunjukkan kesehatan ekonomi. Selain pertumbuhan kuartal II-2026 yang masih di atas lima persen, neraca perdagangan Indonesia juga mencatatkan surplus beruntun. Sepanjang tahun berjalan, nilai ekspor masih unggul dibandingkan impor dengan surplus yang diperkirakan di atas 20 miliar dolar AS hingga semester pertama 2026. Cadangan devisa pun dilaporkan berada di kisaran 150 miliar dolar AS, atau setara dengan pembiayaan impor lebih dari enam bulan — jauh di atas standar kecukupan internasional.
Dari sisi harga, inflasi yang terkendali menjadi modal penting. Dengan inflasi inti yang stabil, daya beli masyarakat secara agregat dianggap tetap terjaga. Pemerintah juga menyoroti penyerapan tenaga kerja yang ditopang investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada semester I-2026 dilaporkan mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Indikator ekonomi kita tumbuh, inflasi terkendali, dan ekspor masih surplus. Kalau membaca data, tidak ada alasan menyebut ekonomi lesu. Sentimen di media sosial berbeda dengan realitas angka," ujar Airlangga dalam keterangan resminya.
Di Sisi Lain: Keresahan Kelas Menengah Tak Bisa Diabaikan
Di sisi lain, narasi "in this economy" tidak muncul dari ruang hampa. Tren ini merepresentasikan keresahan nyata sebagian masyarakat, terutama kelas menengah yang merasakan tekanan biaya hidup. Berdasarkan data BPS, kelompok pengeluaran menengah mengalami perubahan pola konsumsi dalam beberapa tahun terakhir. Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari separuh PDB, tumbuh melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya — meski tetap positif.
Fenomena yang kerap disorot adalah maraknya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor padat karya, khususnya industri tekstil dan garmen, serta teknologi. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ribuan pekerja terdampak efisiensi perusahaan sepanjang 2026. Indeks PMI manufaktur Indonesia juga sempat berada di bawah ambang 50 pada beberapa bulan, yang secara teknis mengindikasikan kontraksi aktivitas pabrik — istilah yang perlu dipahami sebagai penurunan volume produksi dibandingkan bulan sebelumnya.
Padahal, sektor manufaktur adalah penopang lapangan kerja formal terbesar. Ketika pabrik memangkas produksi, efeknya menjalar ke upah, konsumsi, hingga sentimen rumah tangga. Inilah yang menjelaskan mengapa persepsi masyarakat bisa berbeda jauh dari angka makro yang dirilis pemerintah.
Dua Narasi, Satu Realitas Ekonomi
Perbedaan antara data agregat dan pengalaman individu ini lazim terjadi dalam ilmu ekonomi. Pertumbuhan PDB adalah angka rata-rata (average) yang tidak menggambarkan distribusi, alias pemerataan, di dalamnya. Jika pertumbuhan ditopang konsumsi kelompok atas dan belanja pemerintah, sementara kelompok menengah bawah stagnan, maka angka makro tetap terlihat sehat meski mayoritas rumah tangga merasakan tekanan.
Di satu sisi, pemerintah memiliki dasar data yang kuat: pertumbuhan di atas lima persen, inflasi rendah, surplus dagang, dan cadangan devisa yang tebal adalah kombinasi yang jarang dimiliki banyak negara berkembang saat ini. Di sisi lain, indikator kesejahteraan yang lebih luas — seperti daya beli upah riil, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan optimisme konsumen — menunjukkan perlambatan yang tidak bisa direduksi hanya sebagai "persepsi semata".
Sentimen Pasar dan Proyeksi ke Depan
Dari kacamata pelaku pasar, data makro tetap menjadi kompas utama. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih diperdagangkan pada level yang relatif stabil, sementara likuiditas pasar keuangan domestik dinilai memadai. Namun, arus modal asing (capital outflow) tetap menjadi risiko yang dipantau ketat, terutama jika ketidakpastian global meningkat. Capital outflow sendiri berarti keluarnya dana asing dari portofolio investasi dalam negeri, yang berpotensi menekan nilai tukar rupiah.
Proyeksi lembaga internasional pun terbelah. Sebagian mempertahankan estimasi pertumbuhan Indonesia di kisaran lima persen untuk 2026, didukung konsumsi dan investasi. Sebagian lain memangkas proyeksi karena risiko daya beli kelas menengah dan normalisasi harga komoditas. Untuk pasar domestik, faktor penentu berikutnya adalah musim belanja akhir tahun dan kebijakan fiskal pemerintah, termasuk insentif yang menyasar konsumsi rumah tangga.
Terlepas dari pro dan kontra, perdebatan "in this economy" menjadi pengingat bahwa kesehatan ekonomi tidak cukup diukur dari satu angka. Data agregat dan pengalaman riil masyarakat adalah dua sisi mata uang yang sama — keduanya perlu dibaca bersama, bukan saling menafikan.
Comments (0)