Warisan R. Soeprapto dan Ongkos Ekonomi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan data Transparency International per Februari 2025, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami kenaikan ke skor 37 dari skala 0-100 dan menduduki peringkat 99 dari 180 negara, membaik dari skor 34 pada 2023. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5, sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Rangkaian angka ini menunjukkan tren perbaikan yang belum sepenuhnya solid, sehingga pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi fundamental ekonomi nasional. Di tengah situasi tersebut, publik kembali mengingat sosok jaksa agung di era awal kemerdekaan yang nyaris kehilangan nyawa karena keberaniannya membongkar praktik korupsi para pejabat.

Jejak Integritas Jaksa Agung Era Awal Republik

R. Soeprapto memimpin Korps Adhyaksa pada periode 1950 hingga 1959, masa ketika republik yang masih muda menghadapi persoalan ekonomi sekaligus penyalahgunaan wewenang di berbagai kementerian. Ia dikenal sebagai penegak hukum yang tidak pandang bulu: sejumlah perkara korupsi yang menyeret nama pejabat tinggi tetap diproses meski berisiko secara politik. Berbagai catatan sejarah menyebutkan ia menerima ancaman pembunuhan, bahkan berhadapan dengan upaya percobaan pembunuhan, karena langkahnya mengusut kasus yang melibatkan pihak berpengaruh. Alih-alih mundur, ia justru menegaskan bahwa jabatan jaksa agung bukan alat tawar-menawar kekuasaan.

Keteladanan Soeprapto juga tercermin dari gaya hidupnya yang sederhana. Alih-alih menumpuk kekayaan dari jabatan, ia dikenal hidup bersahaja hingga akhir hayatnya. Bagi kalangan penegak hukum, warisannya menjadi semacam standar moral: integritas adalah modal utama lembaga kejaksaan dalam menjaga kepercayaan publik, termasuk kepercayaan pelaku pasar terhadap kepastian hukum yang menjadi prasyarat stabilitas likuiditas di pasar keuangan.

Biaya Ekonomi Korupsi: Dua Sisi Penegakan Hukum

Dari sudut pandang ekonomi, korupsi menimbulkan apa yang disebut distorsi alokasi sumber daya, yakni kondisi ketika anggaran publik dan peluang usaha tidak mengalir ke pihak yang paling produktif, melainkan ke pihak yang memiliki kedekatan kekuasaan. Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkirakan potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai puluhan triliun rupiah per tahun dalam beberapa tahun terakhir. Dana sebesar itu setara dengan kebutuhan pembangunan ribuan sekolah atau ratusan kilometer jalan.

Di satu sisi, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi memperbaiki iklim investasi. Investor, baik domestik maupun asing, menilai kepastian hukum sebagai bagian dari perhitungan risiko portofolio. Semakin rendah persepsi korupsi, semakin kecil premi risiko yang dibebankan, sehingga biaya modal untuk berinvestasi di suatu negara menjadi lebih murah. Realisasi investasi Indonesia yang menembus Rp1.714 triliun pada 2024 menurut catatan Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan sentimen pasar masih positif, tetapi banyak analis menilai angka itu bisa lebih tinggi bila tata kelola semakin bersih.

Di sisi lain, penegakan hukum yang agresif juga menyimpan risiko jangka pendek. Pertama, aparatur sipil negara cenderung menjadi lebih hati-hati hingga berlebihan dalam mengambil keputusan anggaran karena khawatir dikriminalisasi; fenomena ini dapat memperlambat rasio penyerapan belanja negara dan menahan laju pertumbuhan ekonomi. Kedua, bila proses hukum dipandang bermuatan politik, pasar dapat merespons dengan capital outflow, yakni keluarnya dana asing dari pasar saham dan obligasi, yang menekan nilai tukar rupiah serta indeks harga saham. Karena itu, kualitas proses hukum sama pentingnya dengan kuantitas perkara yang diusut.

Transparansi dan penegakan hukum yang konsisten merupakan prasyarat bagi kepercayaan publik dan investor; tanpa keduanya, biaya ekonomi korupsi akan terus membebani pertumbuhan jangka panjang, demikian inti berbagai kajian lembaga pemantau tata kelola internasional.

Relevansi bagi Fundamental Ekonomi Saat Ini

Kisah Soeprapto relevan dengan kondisi terkini. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen year-on-year, tetapi target pembangunan yang lebih tinggi menuntut perbaikan kualitas tata kelola. Korupsi yang sistemik menciptakan ekonomi berbiaya tinggi: biaya logistik, perizinan, dan transaksi menjadi lebih mahal dibandingkan negara tetangga, sehingga daya saing nasional menurun.

Pro: penguatan kelembagaan antikorupsi, digitalisasi layanan publik, dan transparansi pengadaan barang dan jasa berpotensi menaikkan peringkat IPK Indonesia, yang secara historis berkorelasi dengan membaiknya valuasi aset dan arus investasi asing langsung. Kontra: bila pemberantasan korupsi kehilangan independensi dan menjadi instrumen politik, kepercayaan pasar justru tergerus, tercermin dari pelebaran imbal hasil obligasi dan volatilitas indeks.

Pada akhirnya, warisan jaksa agung era awal republik itu menegaskan satu hal: pemberantasan korupsi bukan sekadar agenda hukum, melainkan fondasi ekonomi. Keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu, seperti yang ditunjukkan Soeprapto meski nyawanya terancam, adalah prasyarat agar fundamental ekonomi tidak rapuh oleh bocornya anggaran dan memburuknya sentimen pasar. Bagi pembaca, memahami kaitan keduanya membantu menilai arah kebijakan secara jernih tanpa terjebak pada hiruk-pikuk politik semata.