Vietnam Godok Pemangkasan Pajak Penghasilan hingga 30 Persen

Berdasarkan data General Statistics Office (GSO) Vietnam, perekonomian negara itu membukukan pertumbuhan sekitar 7 persen sepanjang 2024, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan melampaui rata-rata ASEAN. Namun di balik performa tersebut, tekanan terhadap daya beli masyarakat serta biaya operasi pelaku usaha terus menjadi sorotan. Pemerintah Hanoi kini dilaporkan tengah menggodok usulan pemangkasan pajak penghasilan, baik untuk orang pribadi maupun badan usaha, dengan potensi pengurangan hingga 30 persen.

Konteks Makro: Mengapa Pemangkasan Dipertimbangkan

Saat ini, tarif pajak penghasilan badan (corporate income tax/CIT) Vietnam berada di level 20 persen, salah satu yang terendah di kawasan, sementara pajak penghasilan orang pribadi dikenakan secara progresif mulai 5 persen hingga tarif tertinggi 35 persen. Tarif progresif berarti semakin tinggi penghasilan wajib pajak, semakin besar porsi penghasilannya yang dipotong negara.

Usulan pemangkasan muncul di tengah keluhan kalangan bisnis mengenai beban kepatuhan pajak yang masih berat, ditambah perlunya stimulus bagi konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB) Vietnam. Fluktuasi harga energi dan biaya logistik juga membuat margin perusahaan manufaktur, tulang punggung ekspor Vietnam, terus tergerus.

Dua Sisi Mata Uang: Stimulus versus Pendapatan Negara

Di satu sisi, pemangkasan PPh orang pribadi akan langsung meningkatkan penghasilan riil pekerja. Dana yang selama ini masuk kas negara akan kembali ke kantong konsumen, sehingga berpotensi menaikkan konsumsi domestik dan mempercepat putaran roda ekonomi. Bagi perusahaan, tarif efektif yang lebih rendah dapat memperbaiki arus kas, mendorong reinvestasi, ekspansi kapasitas produksi, hingga penyerapan tenaga kerja baru.

Di sisi lain, konsekuensi fiskalnya tidak bisa diabaikan. Penerimaan perpajakan merupakan tulang punggung pendapatan negara Vietnam, dan pemotongan hingga 30 persen berisiko memperlebar defisit anggaran, yakni kondisi ketika pengeluaran pemerintah melebihi pemasukannya. Tanpa sumber kompensasi yang jelas, proyek infrastruktur dan belanja sosial bisa terancam.

'Kebijakan seperti ini adalah taruhan klasik antara stimulasi pertumbuhan jangka pendek dan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Jika elastisitas pajak bekerja, basis pajak yang lebih luas bisa mengompensasi tarif yang lebih rendah. Namun jika tidak, defisit akan menumpuk,' ujar seorang ekonom makro yang mengamati dinamika pasar Vietnam.

Risiko lain yang kerap dibahas adalah fenomena 'race to the bottom', yaitu kompetisi antarnegara yang saling memangkas tarif hingga terlalu rendah demi mengejar investasi, sehingga pada akhirnya mengikis kapasitas fiskal semua pihak yang terlibat.

Dinamika Regional dan Batas Pajak Minimum Global

Vietnam bukan satu-satunya negara yang bergerak agresif di ranah kebijakan fiskal. Singapura, Malaysia, hingga Indonesia rutin menawarkan insentif, mulai dari tax holiday hingga super deduction, untuk merebut arus investasi asing langsung (FDI). Realisasi FDI ke Vietnam sendiri sempat menyentuh kisaran 38 miliar dolar AS dalam satu tahun, dengan mayoritas mengalir ke sektor manufaktur elektronik.

Namun ada faktor pembatas penting: aturan pajak minimum global 15 persen dari kerangka kerja OECD Pillar Two yang sudah berlaku di Vietnam sejak awal 2024. Aturan ini memastikan multinasional berskala besar tetap membayar pajak efektif minimal 15 persen di mana pun beroperasi. Artinya, pemangkasan tarif domestik tidak serta-merta membuat Hanoi leluasa menawarkan tarif serendah apa pun kepada korporasi raksasa. Manfaat terbesar justru akan dirasakan usaha lokal dan perusahaan menengah yang berada di luar cakupan aturan global tersebut.

Implikasi bagi Indonesia dan Proyeksi ke Depan

Bagi Indonesia, langkah Vietnam patut dicermati sebagai sinyal ketatnya kompetisi kebijakan fiskal regional. Tarif PPh Badan Indonesia saat ini 22 persen, dengan berbagai fasilitas seperti tax allowance dan tax holiday di kawasan industri tertentu. Jika Vietnam benar-benar memangkas tarif efektifnya, tekanan bagi otoritas pajak ASEAN untuk menyesuaikan paket insentif kemungkinan akan menguat. Meski demikian, fundamental ekonomi Indonesia yang didukung konsumsi domestik besar dan stabilitas makro tetap menjadi daya tarik tersendiri, tidak semata bergantung pada tarif pajak.

Usulan ini masih dalam tahap kajian dan harus melalui proses legislasi sebelum resmi berlaku. Skenario yang dibicarakan mencakup penurunan tarif dasar, pelebaran penghasilan tidak kena pajak, hingga insentif tambahan bagi sektor prioritas. Sentimen pasar akan mengamati dua indikator utama ke depan: arah defisit anggaran Vietnam dan respons arus modal asing menjelang implementasi. Yang jelas, langkah Hanoi menegaskan bahwa persaingan ekonomi kini tidak hanya soal infrastruktur dan biaya tenaga kerja, melainkan juga presisi desain kebijakan fiskal. Bagi warga Vietnam, harapannya sederhana: beban pajak lebih ringan tanpa mengorbankan mutu layanan publik.