Ulza Apresiasi Presiden Kawal Penegakan Hukum, Ingatkan Jangan Alihkan Isu

Kepercayaan publik terhadap supremasi hukum kembali menguat setelah pernyataan tegas dari Presiden bahwa proses hukum tidak boleh diintervensi. Di tengah sorotan terhadap sejumlah perkara besar yang t...

Jul 13, 2026 - 06:17

0 0

Kepercayaan publik terhadap supremasi hukum kembali menguat setelah pernyataan tegas dari Presiden bahwa proses hukum tidak boleh diintervensi. Di tengah sorotan terhadap sejumlah perkara besar yang tengah bergulir, sosok Ulza muncul mengapresiasi komitmen kepala negara dalam menjaga independensi penegakan hukum. Namun, Ulza juga menyampaikan catatan penting agar tidak ada pihak yang mencoba membelokkan fokus utama melalui isu-isu baru yang tidak relevan.

Apresiasi Langkah Konkret Presiden

Dalam beberapa pekan terakhir, Presiden secara terbuka menyatakan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk bekerja tanpa tekanan dari manapun. Sikap ini dinilai sebagai angin segar bagi upaya penuntasan perkara-perkara yang sebelumnya sempat terganjal. "Langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir dan serius dalam menegakkan keadilan," ungkap Ulza, yang dikenal sebagai pemerhati masalah hukum dan kebijakan publik. Apresiasi tersebut bukan tanpa alasan. Sejak kepemimpinan saat ini berkomitmen mengawal proses hukum secara langsung, terlihat peningkatan kepercayaan pasar terhadap stabilitas legalitas. Indikator-indikator sentimen positif seperti penguatan rupiah dan masuknya kembali modal asing ke portofolio obligasi negara menunjukkan bahwa investor merespon baik komitmen ini. Data Bursa Efek Indonesia mencatat arus modal masuk bersih sebesar Rp8,2 triliun pada kuartal terakhir, sebagian didorong oleh ekspektasi perbaikan iklim hukum.

Di sisi lain, Ulza menyoroti bahwa komitmen politik semacam ini harus diikuti dengan konsistensi. Ia mengingatkan bahwa publik pernah melihat jaminan serupa di masa lalu tetapi kemudian meredup ketika sudah tidak lagi menjadi perhatian. Oleh karena itu, pengawasan masyarakat sipil dan media menjadi sangat penting agar komitmen ini tidak sekadar menjadi retorika.

Bahaya Pengalihan Isu

Fokus utama perkara besar seperti korupsi lintas sektor dan kejahatan keuangan yang merugikan negara mencapai puluhan triliun rupiah harus dijaga agar tidak tercerai-berai. Ulza secara khusus mengingatkan agar berbagai pihak tidak membangun isu-isu baru yang justru mengalihkan perhatian dari substansi perkara. "Kita sering melihat pola yang sama: ketika penyidikan mulai mengarah ke aktor-aktor penting, tiba-tiba muncul riuh-rendah isu lain yang tidak ada hubungannya," ujarnya. Strategi pengalihan ini, menurut Ulza, bisa berbentuk serangan personal, penyebaran narasi permusuhan antarkelompok, hingga kampanye hitam di media sosial.

Dampaknya sangat merugikan. Selain memperlambat proses hukum karena energi aparat tersedot merespons isu yang tidak perlu, pengalihan ini juga mengaburkan mata publik terhadap fakta-fakta utama perkara. Dari perspektif ekonomi, ketidakpastian yang timbul akibat distorsi informasi ini dapat mengganggu keputusan investasi. Laporan Bank Indonesia menunjukkan bahwa ketidakpastian regulasi dapat mengurangi potensi pertumbuhan investasi hingga 1,2% per tahun. Itulah mengapa menjaga agar diskursus tetap pada jalurnya menjadi krusial.

Konsistensi Penegakan Hukum dan Stabilitas Ekonomi

Keterkaitan antara penegakan hukum dan stabilitas ekonomi jarang disadari secara langsung oleh publik. Padahal, ketika proses hukum berjalan transparan dan tanpa intervensi, biaya korupsi akan meningkat dan iklim bisnis menjadi lebih adil. World Economic Forum dalam laporan terbarunya menekankan bahwa indikator independensi lembaga hukum merupakan salah satu faktor penentu daya saing. Peningkatan satu poin pada indeks tersebut berkorelasi dengan kenaikan investasi langsung asing hingga 0,8% dari PDB.

Ulza mendorong agar momentum ini tidak disia-siakan. Pemerintah perlu memastikan tidak ada upaya pelemahan terhadap lembaga penegak hukum, termasuk dengan memberikan dukungan anggaran yang memadai. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan bersama Kejaksaan Agung tengah memperkuat kerja sama penindakan kejahatan perbankan dan pasar modal. Kolaborasi ini diproyeksikan mampu memulihkan kerugian negara hingga Rp15 triliun dalam dua tahun ke depan jika tidak diintervensi oleh isu pengalihan.

Menjaga Soliditas Publik

Terakhir, Ulza mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi. "Kita harus cerdas memilah informasi. Jangan sampai energi kita habis bereaksi terhadap isu-isu buatan yang secara sengaja dihembuskan untuk melindungi kepentingan segelintir pihak," tegasnya. Peran media massa yang berbasis fakta dan jurnalisme investigatif menjadi benteng utama melawan upaya pengalihan isu. Publik pun diharapkan semakin kritis dan tidak serta merta menyebarkan informasi tanpa verifikasi.

Dengan komitmen Presiden yang tetap kuat mengawal penegakan hukum, didukung oleh kewaspadaan terhadap potensi pengalihan, harapan terhadap sistem peradilan yang bersih dan berwibawa semakin besar. Itulah fondasi yang akan mengokohkan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang.

Baca juga: