Kopdes Merah Putih dan Cita-cita Ekonomi Tanpa Sekat Kelas

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi dan UKM per akhir 2025, jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 128.456 unit dengan total volume usaha menembus Rp183,7 triliun. Kontribusi sektor koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih bertengger di kisaran 4,8 persen, meskipun menyerap lebih dari 22 juta tenaga kerja langsung. Dalam konteks inilah inisiatif Kopdes Merah Putih—koperasi desa berbasis partisipasi lintas golongan—muncul sebagai wacana kebijakan yang menyedot perhatian publik. Secara prinsip, gagasan ini bukanlah barang baru. Ia merupakan gaung dari semangat para pendiri bangsa yang membayangkan pembangunan ekonomi berjalan di atas asas kekeluargaan, tanpa memilah warga berdasarkan kelas sosial, latar belakang pendidikan, atau afiliasi politik.

Akar Sejarah dan Relevansi Masa Kini

Konsep ekonomi kerakyatan yang menolak dominasi modal dan pembedaan golongan telah menjadi fondasi pemikiran sejak era prakemerdekaan. Mohammad Hatta, sang Bapak Koperasi Indonesia, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus dijalankan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Itu bukan sekadar retorika; di dalamnya terkandung desain institusi yang memungkinkan petani kecil, buruh tani, pedagang pasar, hingga pemilik modal desa duduk dalam satu wadah pengambilan keputusan. Kopdes Merah Putih, yang digagas dengan semangat serupa, mencoba menerjemahkan cita-cita itu ke dalam lanskap ekonomi desa abad ke-21—di mana akses digital dan keuangan inklusif menjadi keniscayaan. Di satu sisi, ide ini berpotensi menjadi katalisator pemerataan karena menyatukan kekuatan kolektif desa. Di sisi lain, sejarah mencatat tidak sedikit koperasi di Indonesia yang terjerembab menjadi alat elite lokal memperkuat dominasi ekonomi.

Pro: Jembatan Inklusi dan Efisiensi Kolektif

Para pendukung program ini menyodorkan sejumlah argumen berbasis data. Pertama, konsentrasi koperasi pada level desa memungkinkan agregasi produksi komoditas unggulan lokal, seperti kopra, kakao, atau perikanan tangkap, sehingga nilai tawar petani terhadap tengkulak meningkat. Kedua, pengelolaan simpanan pokok dan simpanan wajib lintas golongan—tanpa membedakan kelas—berpotensi menciptakan pooling fund yang likuid untuk pembiayaan mikro, mengurangi ketergantungan pada rentenir yang rata-rata membebankan bunga 20–40 persen per bulan. Ketiga, struktur keanggotaan yang terbuka memungkinkan redistribusi pengetahuan dan teknologi; petani gurem dapat belajar praktik pascapanen dari anggota yang lebih mapan, sementara pemilik lahan luas memperoleh akses tenaga kerja terampil secara kolektif. Keempat, dari perspektif fiskal, keberadaan koperasi desa yang sehat dapat menjadi saluran penyaluran subsidi pemerintah—seperti pupuk bersubsidi atau bantuan langsung tunai—yang lebih tepat sasaran karena berbasis data anggota yang terverifikasi.

Kontra: Risiko Elite Capture dan Tata Kelola

Namun, pandangan kontra tidak kalah kuat. Berdasarkan kajian Otoritas Jasa Keuangan, rasio kredit bermasalah pada segmen koperasi simpan pinjam di perdesaan mencapai 8,3 persen pada triwulan III-2025, lebih tinggi dibanding rata-rata perbankan yang berada di level 2,1 persen. Ini menunjukkan lemahnya kapasitas manajemen risiko, terutama di wilayah dengan infrastruktur pengawasan minim. Tanpa mekanisme check and balances yang ketat, Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi kendaraan bagi segelintir elite desa untuk mengeruk sumber daya atas nama kebersamaan. Praktik demikian bukan isapan jempol: banyak koperasi desa sebelumnya yang hanya menjadi papan nama untuk mengakses dana bergulir pemerintah, lalu mati suri ketika dana habis. Kekhawatiran lain muncul dari sisi modal. Karena skema ini menekankan non-diskriminasi golongan, diperlukan suntikan modal awal yang besar dari pusat. Jika tidak diimbangi dengan pendampingan dan audit independen, dana tersebut rawan bocor. Alih-alih menciptakan ekonomi tanpa sekat kelas, program ini justru dapat melahirkan ketimpangan baru: antara desa yang dikelola secara profesional dan desa yang terperangkap dalam lingkaran patronase.

Angka dan Proyeksi: Antara Harapan dan Realita

Melihat data historis, tren peningkatan jumlah koperasi tidak selalu linear dengan kesejahteraan anggota. Pada periode 2020–2025, jumlah koperasi naik 12 persen, tetapi median pendapatan anggota hanya tumbuh 3,5 persen secara riil. Artinya, pertumbuhan kuantitas belum sepenuhnya mencerminkan kualitas. Proyeksi Bank Indonesia menyebutkan bahwa jika 10 persen dari total 74.000 desa berhasil mengimplementasikan koperasi desa inklusif dengan skala ekonomi minimal Rp2 miliar per unit, maka tambahan perputaran uang di pedesaan bisa mencapai Rp14,8 triliun—cukup untuk mendorong kenaikan indeks gini dari level saat ini 0,38 menjadi lebih rendah. Namun, hitungan itu sangat bergantung pada tiga variabel kunci: kesiapan sumber daya manusia pengelola, integritas pengurus, dan konsistensi kebijakan lintas kementerian.

Menerjemahkan Cita-cita ke Dalam Tata Kelola Modern

Secara fundamental, gagasan Kopdes Merah Putih memang selaras dengan fondasi ekonomi bangsa yang ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menawarkan cetak biru pembangunan yang tidak mempertentangkan si kaya dan si miskin dalam ruang usaha bersama. Namun, benang merah dari sejarah ke lembar realisasi kebijakan adalah soal eksekusi. Diperlukan kerangka regulasi yang memastikan transparansi laporan keuangan berbasis standar akuntansi, pengangkatan pengawas independen, serta digitalisasi pencatatan agar setiap transaksi dapat diaudit secara real-time. Tanpa itu, semangat luhur para founding fathers hanya akan menjadi hiasan dinding di kantor-kantor koperasi—sementara ketimpangan tetap berdenyut di pelosok negeri. Sebagai analis, saya melihat Kopdes Merah Putih sebagai eksperimen besar ekonomi kerakyatan yang hasilnya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mau belajar dari kegagalan masa lalu, bukan sekadar mengulanginya dengan bungkus baru.

Baca juga:

• Maling Bobol Tiga Rumah Sekaligus Saat Penghuni Tertidur Lelap
• Presiden Prabowo Hadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79