Transjakarta Bentangkan Layanan Laut ke Kepulauan Seribu Mulai 2027

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis per Februari 2025, perekonomian DKI Jakarta tercatat tumbuh 4,90 persen secara year-on-year pada 2024, ditopang antara lain oleh sektor transportasi dan pergudangan yang mengalami kenaikan sekitar 6 persen. Di tengah tren ekspansi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan langkah strategis baru: memperluas cakupan layanan transportasi publik hingga ke perairan Kepulauan Seribu mulai 2027.

Rencana tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta ditunjuk sebagai pengelola angkutan laut yang menghubungkan wilayah utama Jakarta dengan gugusan pulau di utara Teluk Jakarta. Langkah ini menandai transformasi Transjakarta dari operator bus darat menjadi penyedia layanan transportasi multimoda—istilah untuk sistem angkutan yang memadukan lebih dari satu moda, seperti bus, kereta, dan kapal, dalam satu jaringan terintegrasi.

Dari Jalan Raya Menuju Perairan

Secara fundamental, Transjakarta memiliki modal operasional yang tidak kecil. Per akhir 2024, layanan ini mengangkut lebih dari 1 juta penumpang per hari dengan total penumpang tahunan menembus sekitar 360 juta orang, naik signifikan dibandingkan masa sebelum pandemi yang berkisar 260 juta penumpang per tahun. Armadanya mencapai lebih dari 4.000 unit bus yang melayani ratusan koridor di wilayah Jakarta dan kota-kota penyangga.

Ekspansi ke segmen laut akan menjadikan Transjakarta pengelola rute penyeberangan dari dermaga di Jakarta Utara—seperti kawasan Marina Ancol dan Muara Angke—menuju pulau-pulau permukiman dan destinasi wisata di Kepulauan Seribu. Saat ini, rute tersebut dilayani kapal milik Dinas Perhubungan serta operator swasta dengan tarif dan jadwal yang bervariasi, sehingga konsolidasi di bawah satu operator diharapkan menciptakan standar layanan yang seragam.

Sisi Positif: Pariwisata dan Efek Pengganda

Di satu sisi, integrasi angkutan laut berpotensi mengerek ekonomi Kepulauan Seribu. Data Dinas Pariwisata DKI Jakarta menunjukkan kunjungan wisatawan ke wilayah ini berada di kisaran 1 juta hingga 1,5 juta orang per tahun, dengan belanja wisatawan rata-rata Rp1 juta hingga Rp2 juta per kunjungan. Jika konektivitas membaik dan tarif lebih terjangkau, volume kunjungan diproyeksikan dapat mengalami kenaikan 15 hingga 20 persen dalam tiga tahun pertama operasi.

Dari kacamata ekonomi, setiap rupiah yang dibelanjakan wisatawan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal—mulai dari penginapan, kuliner, hingga jasa pemandu wisata. Kepastian jadwal dan tarif yang terkendali juga dapat menurunkan biaya mobilitas bagi sekitar 28.000 jiwa penduduk Kepulauan Seribu, yang selama ini bergantung pada kapal dengan ongkos relatif tinggi dan jadwal yang tidak menentu.

Sisi Tantangan: Subsidi dan Risiko Operasional

Di sisi lain, model bisnis angkutan laut menuntut struktur biaya yang jauh lebih berat dibandingkan angkutan darat. Biaya perolehan kapal, perawatan mesin marine, bahan bakar, hingga pembangunan dan pemeliharaan dermaga membutuhkan belanja modal (capital expenditure) yang besar. Sebagai gambaran, subsidi tahunan untuk Transjakarta saat ini sudah berada di kisaran Rp3 triliun per tahun dalam APBD DKI Jakarta. Penambahan moda laut berpotensi menaikkan beban subsidi tersebut, sehingga rasio ketergantungan terhadap anggaran daerah perlu dikelola secara hati-hati.

Faktor cuaca dan keselamatan pelayaran juga menjadi variabel risiko yang tidak dimiliki angkutan darat. Gangguan operasional akibat gelombang tinggi dapat menekan tingkat keterisian penumpang (load factor), yang pada gilirannya memengaruhi pendapatan tarif dan valuasi layanan secara keseluruhan.

Proyeksi dan Sentimen Pasar

Dari sisi sentimen pasar, rencana ini dinilai sejalan dengan tren integrasi transportasi publik yang menjadi sorotan pelaku industri infrastruktur. Sejumlah daerah lain, seperti Kepulauan Riau, telah lebih dulu mengembangkan angkutan laut bersubsidi. Keberhasilan Transjakarta menjaga likuiditas operasional—kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek—akan menjadi penentu apakah ekspansi ini berkelanjutan tanpa menggerogoti kinerja layanan darat yang sudah mapan.

"Integrasi moda laut ke dalam sistem transportasi publik perkotaan merupakan langkah maju, asalkan disertai tata kelola subsidi yang transparan dan standar keselamatan pelayaran yang ketat," ujar seorang pengamat transportasi perkotaan dari universitas di Jakarta.

Menuju 2027, publik dan pelaku usaha akan mencermati tiga indikator: realisasi pengadaan armada kapal, kesiapan infrastruktur dermaga, serta skema tarif yang ditetapkan. Proyeksi keberhasilan inisiatif ini pada akhirnya akan diukur dari seberapa besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kepulauan Seribu, tanpa menambah tekanan berlebih pada fundamental fiskal ibu kota.