Tiga Syarat Infrastruktur Indonesia Jadi Pusat Data AI

Berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam forum ekonomi nasional pekan ini, Indonesia memerlukan setidaknya tiga prasyarat fundamental sebelum dapat direalisasikan sebagai basis data center kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) berskala regional. Ketiga syarat tersebut mencakup ketersediaan lahan strategis, pasokan listrik yang stabil dan masif, serta akses air dalam volume besar untuk sistem pendinginan. Pernyataan ini muncul di tengah tren global di mana kebutuhan infrastruktur komputasi AI tumbuh eksponensial, dengan proyeksi konsumsi listrik pusat data dunia yang diprediksi naik dari sekitar 460 terawatt-hour (TWh) pada 2022 menjadi lebih dari 1.000 TWh pada 2026 menurut International Energy Agency (IEA).

Lahan, Listrik, dan Air: Fondasi yang Tidak Bisa Ditawar

Dalam paparannya, Airlangga menekankan bahwa lahan yang dibutuhkan bukan sekadar hamparan luas, melainkan lokasi dengan konektivitas jaringan fiber optik, kedekatan dengan sumber energi, dan status tata ruang yang jelas. Pemerintah mencatat beberapa kawasan industri seperti Batam, Karawang, dan Sei Mangkei sebagai kandidat potensial karena memiliki koneksi kabel laut internasional.

Soal listrik, ini menjadi variabel paling krusial. Sebuah hyperscale data center modern menyerap daya antara 100 megawatt (MW) hingga 1 gigawatt (GW), setara konsumsi listrik sebuah kota menengah. Dengan kapasitas terpasang nasional sekitar 81 gigawatt per akhir 2024 dan bauran energi yang masih didominasi batu bara (61%), pertanyaan tentang keandalan dan keberlanjutan pasokan menjadi sorotan. Airlangga menyebut perlunya jaminan power purchase agreement jangka panjang agar investor tidak ragu menanamkan modal.

Adapun air, sistem pendinginan konvensional pusat data memerlukan jutaan liter per hari. Sebuah fasilitas 100 MW bisa mengonsumsi hingga 2,5 juta liter air per hari—setara kebutuhan air bersih untuk sekitar 30.000 rumah tangga. Ini menimbulkan dilema karena sebagian wilayah Indonesia justru mengalami defisit air pada musim kemarau.

Di Satu Sisi: Peluang Ekonomi dan Kedaulatan Digital

Dari perspektif optimistis, keberhasilan menarik investasi pusat data AI dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang saat ini menyumbang sekitar 7,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, atau setara Rp1.400 triliun pada 2024. Setiap dolar investasi pusat data berpotensi menciptakan efek berganda (multiplier effect) 3–5 kali lipat melalui penciptaan lapangan kerja teknis, transfer teknologi, dan pengembangan ekosistem startup AI lokal.

"Infrastruktur digital bukan lagi barang mewah, melainkan prasyarat untuk tetap kompetitif. Tanpa itu, kita hanya jadi pasar, bukan pemain," ujar Airlangga dalam forum tersebut.

Selain itu, kepemilikan pusat data domestik memperkuat kedaulatan data, mengurangi ketergantungan pada yurisdiksi asing, dan memangkas latensi (latency) untuk aplikasi AI yang menuntut respons milidetik. Dari kacamata capital outflow, selama ini perusahaan Indonesia membayar jasa komputasi ke luar negeri; dengan fasilitas lokal, aliran devisa dapat ditekan.

Di Sisi Lain: Beban Energi dan Risiko Lingkungan

Namun, kritik datang dari kalangan ekonom lingkungan dan pengamat energi. Mereka mengingatkan bahwa ambisi pusat data AI berpotensi membentur komitmen transisi energi. Jika pasokan listrik dipenuhi dari pembangkit fosil, maka emisi karbon nasional bisa meningkat signifikan. Hitungan kasar: tambahan beban 1 GW dari batu bara menghasilkan sekitar 7–8 juta ton CO₂ per tahun.

Tekanan terhadap sumber daya air juga menjadi perhatian. Di kawasan industri yang sudah berkompetisi dengan kebutuhan irigasi dan rumah tangga, kehadiran pusat data berisiko memicu konflik sumber daya. Tren global menunjukkan beberapa operator mulai beralih ke pendinginan cair imersi (immersion cooling) atau sistem tertutup yang mendaur ulang air, tetapi teknologi ini menambah biaya modal awal hingga 20–30%.

Dari sisi fiskal, insentif yang mungkin diberikan—pembebasan pajak, subsidi listrik, atau kemudahan lahan—perlu dihitung cermat agar tidak menciptakan opportunity cost bagi sektor lain. Rasio antara insentif dan penerimaan negara harus transparan.

Proyeksi dan Sentimen Pasar

Pasar pusat data Asia Pasifik diproyeksikan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (compound annual growth rate/CAGR) sekitar 12–15% hingga 2030. Indonesia, dengan populasi 280 juta jiwa dan penetrasi internet di atas 78%, memiliki daya tarik tersendiri. Namun, tanpa perbaikan fundamental di tiga area yang disebut Airlangga, investor cenderung memilih Malaysia, Singapura, atau Vietnam yang lebih dulu menyiapkan ekosistem.

Valuasi sektor properti industri di kawasan yang ditetapkan sebagai zona pusat data diperkirakan mengalami kenaikan indeks harga lahan hingga 25% dalam dua tahun pertama, mencerminkan sentimen pasar yang positif. Akan tetapi, likuiditas investasi dan kepastian regulasi tetap menjadi penentu.

Kesimpulannya, tiga syarat yang diungkap Airlangga adalah peta jalan yang realistis, namun eksekusinya menuntut koordinasi lintas kementerian dan komitmen jangka panjang. Tanpa itu, narasi besar AI hanya akan berhenti sebagai wacana, bukan fondasi ekonomi digital yang kokoh.