Terminal LPG Tanjung Sekong Pertamina Raih Sertifikasi Hijau Dunia

Berdasarkan data PT Pertamina (Persero) per Agustus 2026, Terminal LPG Tanjung Sekong di Banten berhasil menjadi fasilitas penerimaan LPG pertama di dunia yang memperoleh sertifikasi Green Terminal Label bintang dua. Pencapaian ini menandai langkah signifikan dalam upaya transisi energi dan keberlanjutan operasional di sektor hilir migas nasional. Sertifikasi tersebut diberikan oleh lembaga internasional yang mengukur kepatuhan terhadap standar lingkungan, efisiensi energi, serta pengelolaan emisi karbon di fasilitas industri.

Komitmen Pertamina terhadap Keberlanjutan

Direktur Utama Pertamina menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan bukti nyata dari transformasi operasional yang berkelanjutan. Terminal yang berlokasi strategis di Selat Sunda ini telah mengadopsi berbagai inovasi hijau, mulai dari penggunaan energi surya untuk penerangan area, sistem pengelolaan air limbah tertutup, hingga pemantauan emisi secara real-time berbasis digital. "Kami menargetkan seluruh terminal utama dapat mencapai standar serupa dalam lima tahun ke depan," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. Proyeksi investasi untuk retrofit ramah lingkungan di terminal ini mencapai Rp 250 miliar, yang dialokasikan untuk teknologi pemulihan uap (vapor recovery unit) dan penggantian peralatan berbahan bakar fosil ke listrik.

Di sisi lain, capaian ini juga mencerminkan tekanan global yang meningkat terhadap industri energi untuk memenuhi kriteria Environmental, Social, and Governance (ESG). Berdasarkan laporan tahunan perusahaan, emisi karbon di Terminal Tanjung Sekong berhasil diturunkan sebesar 18,7% year-on-year pada semester pertama 2026, dari 42.500 ton CO2 ekuivalen menjadi 34.560 ton. Angka tersebut lebih baik dari rata-rata penurunan emisi terminal LPG global yang hanya 9,2% menurut data International Gas Union. Namun, para pengamat mencatat bahwa sertifikasi bintang dua masih menyisakan ruang perbaikan, terutama pada aspek penggunaan air dan keanekaragaman hayati di sekitar area pesisir.

Dampak Ekonomi dan Persaingan Industri

Pro: Sertifikasi ini memberikan nilai tambah kompetitif bagi Pertamina dalam menarik mitra dagang internasional, terutama dari negara-negara yang menerapkan pajak karbon ketat seperti Uni Eropa dan Jepang. Dengan status hijau, biaya logistik ekspor-impor LPG dapat turun hingga 5-8% karena insentif tarif yang diberikan pelabuhan ramah lingkungan. Kontra: Di sisi lain, biaya sertifikasi dan pemeliharaan standar hijau yang tinggi dapat membebani margin operasional, terutama jika harga LPG global sedang bergejolak. Analis energi dari Universitas Indonesia menyebutkan bahwa "investasi hijau harus diimbangi dengan efisiensi biaya jangka panjang, jika tidak, akan terjadi peningkatan harga jual ke konsumen."

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor LPG Indonesia mencapai 6,8 juta ton pada tahun 2025, dengan nilai US$ 4,2 miliar. Terminal Tanjung Sekong menangani sekitar 30% dari total volume tersebut, menjadikannya simpul penting dalam rantai pasok energi nasional. Dengan sertifikasi ini, Pertamina berharap dapat memperkuat posisi tawar dalam kontrak jangka panjang dengan pemasok dari Timur Tengah dan Australia. Namun, perlu dicatat bahwa kompetitor regional seperti Singapura dan Malaysia juga sedang mengejar sertifikasi serupa untuk terminal mereka, sehingga keunggulan ini mungkin hanya bertahan 2-3 tahun sebelum menjadi standar industri wajib.

Proyeksi dan Tantangan ke Depan

Ke depan, Pertamina menargetkan Terminal Tanjung Sekong dapat mencapai bintang tiga pada tahun 2028, yang mensyaratkan netralitas karbon penuh dan integrasi energi terbarukan dalam operasional harian. Untuk itu, perusahaan berencana memasang turbin angin lepas pantai berkapasitas 10 megawatt dan sistem penyimpanan baterai untuk mendukung kebutuhan listrik terminal. Proyeksi investasi tambahan mencapai Rp 400 miliar, yang sebagian besar akan dibiayai melalui green bond yang diterbitkan tahun ini.

Meski demikian, tantangan besar masih menghadang. Pertama, fluktuasi nilai tukar rupiah dapat meningkatkan biaya impor teknologi hijau. Kedua, keterbatasan tenaga kerja terampil di bidang energi terbarukan di Banten menjadi hambatan operasional. Ketiga, perubahan regulasi pemerintah tentang insentif pajak untuk industri hijau masih dalam pembahasan DPR, sehingga kepastian hukum belum final. Menanggapi hal ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan akan menerbitkan peraturan turunan yang mendukung percepatan sertifikasi hijau untuk seluruh terminal BBM dan LPG pada akhir tahun ini.

Secara keseluruhan, pencapaian Terminal LPG Tanjung Sekong merupakan sinyal positif bagi industri energi nasional dalam menghadapi era transisi. Namun, keberhasilan ini harus diikuti dengan pengawasan ketat terhadap dampak sosial bagi masyarakat sekitar, terutama nelayan yang menggantungkan hidup pada ekosistem laut. Keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial akan menjadi ujian sesungguhnya dari komitmen hijau Pertamina.