Tarik 1.800 Ton Emas ke Sistem Keuangan, Dua Lembaga Ditugaskan

Berdasarkan estimasi yang kerap dikutip pelaku industri dan akademisi, masyarakat Indonesia diperkirakan menyimpan sekitar 1.800 ton emas di luar sistem keuangan — di lemari rumah, brankas pribadi, hingga yang populer disebut 'bawah bantal'. Dengan harga emas dunia yang dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan hingga sempat menembus rekor di atas US$3.000 per troy ons, stok emas tersebut bernilai lebih dari US$170 miliar atau setara lebih dari Rp2.700 triliun. Angka itu jauh melampaui cadangan emas resmi yang dikelola Bank Indonesia. Dalam konteks itulah pemerintah menugaskan dua lembaga jasa keuangan untuk merancang skema agar masyarakat makin percaya menitipkan aset emasnya ke sistem keuangan formal.

Skala Emas yang 'Menganggur'

Untuk pembaca awam, satu troy ons setara dengan sekitar 31,1 gram, standar yang dipakai pasar emas dunia. Jika 1.800 ton dikonversi, volumenya melampaui 57 juta troy ons — cukup besar untuk memengaruhi pasar domestik bila suatu saat bergerak serentak. Yang menjadi perhatian para ekonom bukan semata nilainya, melainkan fungsinya: emas yang disimpan di rumah tidak produktif. Aset itu tidak menghasilkan bunga, tidak tercatat dalam sistem, tidak bisa dijadikan agunan kredit, dan tidak terukur dalam statistik keuangan nasional. Sementara itu, tren harga emas global terus menunjukkan kenaikan year-on-year, didorong fundamental berupa permintaan bank sentral dunia serta sentimen pasar terhadap ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Kondisi ini membuat nilai 'emas bawah bantal' ikut membesar, sekaligus menimbulkan pertanyaan besar: mengapa aset senilai ratusan miliar dolar itu berada di luar sistem keuangan resmi?

Mengapa Masyarakat Memilih Menyimpan Sendiri

Di satu sisi, kebijakan ini masuk akal secara ekonomi. Menarik emas ke sistem keuangan berarti mengubah aset pasif menjadi instrumen produktif: bisa diagunkan, dipinjamkan, atau dikelola sebagai portofolio investasi. Di sisi lain, kebiasaan menyimpan emas di rumah bukan tanpa alasan. Bagi sebagian masyarakat, emas adalah jaring pengaman darurat yang paling likuid dan paling mudah diakses tanpa perantara. Kekhawatiran terhadap biaya penyimpanan, prosedur administrasi, hingga urusan perpajakan kerap menjadi penghambat. Ada pula faktor psikologis: kepemilikan langsung dianggap lebih aman daripada menitipkan ke pihak lain, terutama di tengah riwayat keluhan layanan lembaga keuangan yang masih menghantui kepercayaan publik. Karena itu, tugas dua lembaga tersebut bukan sekadar menawarkan produk, melainkan membangun kepercayaan — sesuatu yang membutuhkan waktu dan tidak bisa dipaksakan.

Dua Sisi Kebijakan: Peluang dan Risiko

Dari sisi peluang, masuknya emas masyarakat ke sistem keuangan dapat memperdalam likuiditas domestik, memperkuat pembiayaan ekonomi, dan mengurangi kebutuhan impor emas yang berujung pada capital outflow. Bagi lembaga jasa keuangan, emas yang dititipkan bisa menjadi basis instrumen tabungan, deposito berjaminan emas, hingga produk investasi terstruktur. Seorang analis pasar komoditas yang dihubungi Beritadua menilai, "Potensinya besar, tetapi keberhasilannya bergantung pada desain skema dan kredibilitas lembaga penerima titipan." Dari sisi risiko, ada sejumlah catatan. Pertama, fluktuasi harga emas membuat valuasi simpanan masyarakat bisa mengalami penurunan tajam dalam waktu singkat, sehingga lembaga harus menyiapkan manajemen risiko yang matang. Kedua, jika skema dirancang sebagai jaminan simpanan, rasio kecukupan modal dan likuiditas lembaga akan teruji. Ketiga, ada risiko moral hazard bila masyarakat menitipkan emas karena iming-iming imbal hasil, bukan karena kesadaran. Di sinilah pengawasan otoritas menjadi penentu. Jika berhasil, kebijakan ini juga berpeluang memperbaiki rasio inklusi keuangan dan memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional.

Proyeksi dan Ukuran Keberhasilan

Keberhasilan kebijakan ini sebaiknya diukur bukan dari seremonial, melainkan dari indikator terukur: jumlah rekening emas baru, volume emas yang benar-benar masuk sistem, dan rasio kepemilikan emas masyarakat yang tercatat secara resmi. Proyeksi jangka pendek masih penuh tantangan karena membangun kepercayaan butuh waktu; jangka menengah, tren ini berpeluang berjalan seiring edukasi dan perbaikan layanan. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa emas baru mengalir deras ke sistem keuangan setelah ada kombinasi insentif, kepastian hukum, dan stabilitas harga. Pemerintah pun dinilai perlu memastikan dua lembaga yang ditugaskan memiliki kapasitas penyimpanan, asuransi, dan transparansi yang mumpuni. Pada akhirnya, angka 1.800 ton hanyalah cermin dari satu hal: kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal, dan kebijakan ini akan diuji dari seberapa jauh kepercayaan itu berhasil dibangun.