Perry Warjiyo Dipercaya Presiden: Tantangan Gubernur BI di Tengah Gejolak Global

Berdasarkan data Bank Indonesia per awal 2025, cadangan devisa negara tercatat di kisaran USD 155 miliar, sementara inflasi year-on-year bertahan di level rendah 1,57 persen. Angka-angka tersebut menjadi latar mengapa nama Perry Warjiyo kembali dipercaya presiden untuk menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia, posisi yang kerap disebut sebagai salah satu kursi paling strategis dalam arsitektur pemerintahan karena menentukan arah kebijakan moneter, stabilitas nilai tukar, dan likuiditas sistem keuangan nasional.

Mandat Kedua dan Jejak Karier Panjang

Perry Warjiyo resmi menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sejak Mei 2018, sebelum menerima mandat kedua untuk periode 2023 hingga 2028. Lelaki kelahiran Jepara ini membangun karier di bank sentral selama lebih dari tiga dekade, dimulai sejak 1991, sebelum akhirnya dipercaya menjabat sebagai Deputi Gubernur yang membidangi kebijakan moneter.

Kredibilitasnya juga ditopang latar belakang akademik yang kuat. Ia merampungkan gelar doktor ilmu ekonomi dari Iowa State University, Amerika Serikat, setelah sebelumnya menempuh pendidikan magister di University of Illinois. Kombinasi pengalaman birokrasi moneter dan ketajaman analisis akademik itulah yang membuat namanya hampir selalu muncul setiap kali pembicaraan menyentuh kepemimpinan bank sentral.

Rekam Jejak Menjaga Fundamental Ekonomi

Di satu sisi, para pendukung menilai kepemimpinannya berhasil menjaga fundamental ekonomi tetap kokoh. Selama masa jabatannya, inflasi nasional mampu dikendalikan jauh di bawah titik tengah sasaran 2,5 persen plus-minus 1 persen. Ketika pandemi melanda pada 2020, ia juga berani mengambil langkah tidak konvensional berupa pelonggaran likuiditas berskala besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang sempat terkontraksi hingga minus 2,07 persen.

Inovasi sistem pembayaran digital menjadi catatan tersendiri. Adopsi QRIS yang kini digunakan puluhan juta pengguna dinilai memperluas inklusi keuangan hingga ke pelosok desa. Sementara itu, ketersediaan cadangan devisa di atas USD 150 miliar memberikan ruang intervensi yang cukup lega setiap kali nilai tukar rupiah tertekan sentimen pasar global.

Sisi Lain: Rupiah Terdepresiasi dan Biaya Kredit Mahal

Di sisi lain, kritik tidak bisa diabaikan begitu saja. Sepanjang 2024, rupiah sempat melemah hingga menembus level Rp16.400 per dolar AS, salah satu titik terlemah dalam beberapa tahun terakhir. Para pengamat menilai ekspektasi suku bunga The Fed yang bertahan tinggi memicu capital outflow dari pasar berkembang, termasuk Indonesia, sehingga tekanan depresiasi sulit dihindari sepenuhnya.

Respons berupa kenaikan BI Rate hingga 6 persen pada April 2024 memang membantu menstabilkan nilai tukar, tetapi memunculkan kekhawatiran baru. Suku bunga tinggi membuat biaya pinjaman mahal sehingga ekspansi kredit UMKM dan sektor properti melambat. Baru pada Januari 2025 bank sentral menunjukkan sikap berbeda dengan memangkas suku bunga acuan menjadi 5,75 persen.

Ada pula sorotan terhadap kemandirian institusi. Sebagian ekonom menilai keterlibatan bank sentral dalam pembiayaan program pemerintah, meski dilakukan melalui skema legal, tetap patut dijaga agar tidak mengikis kredibilitas kebijakan moneter di mata pelaku pasar internasional.

"Kepemimpinan bank sentral selalu berhadapan dengan dilema antara pertumbuhan dan stabilitas. Yang dibutuhkan bukan sekadar popularitas, melainkan konsistensi menjaga ekspektasi inflasi serta kredibilitas institusi," ujar seorang ekonom senior yang memantau kebijakan moneter nasional.

Tantangan Menuju 2028

Ke depan, pekerjaan rumah Perry Warjiyo tidak ringan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang masih lesu, gejolak geopolitik, serta tren transisi energi menuntut bank sentral semakin lincah membaca dinamika pasar. Di ranah domestik, menjaga daya beli masyarakat dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke kisaran 5 persen atau lebih menjadi ukuran keberhasilan yang akan dinilai publik secara year-on-year.

Dengan mandat hingga Mei 2028, ruang waktu memang tersedia luas. Namun sebagaimana sejarah kebijakan moneter kerap mengajarkan, kepercayaan presiden dan kepercayaan pasar sama-sama harus dijaga berimbang. Keduanya hanya akan bertahan selama fundamental tetap kuat, valuasi aset wajar, dan komunikasi kebijakan berjalan transparan.