Geger Sepehi 1812: Keraton Yogyakarta Dijarah, Harta dan Arsip Raib

Berdasarkan catatan arsip kolonial per 20 Juni 1812, kompleks Keraton Yogyakarta mengalami penjarahan besar-besaran oleh pasukan Hindia Timur Britania Raya dalam peristiwa yang dikenal sebagai Geger Sepehi. Sejumlah besar uang tunai, emas, dan benda berharga dibawa keluar dari istana, sementara koleksi perpustakaan beserta arsip kesultanan dirampas. Sultan Hamengkubuwana II turun dari takhta secara paksa dan diasingkan ke Pulau Penang, menjadikan peristiwa ini salah satu titik balik politik sekaligus ekonomi di tanah Jawa pada awal abad ke-19.

Kronologi Serangan Fajar dan Kejatuhan Takhta

Latar belakangnya tak lepas dari posisi Jawa yang saat itu berada di bawah kendali Britania antara 1811 hingga 1816, setelah Inggris merebut pulau ini dari tangan Belanda. Thomas Stamford Raffles, letnan gubernur yang memegang kendali administrasi, menilai Hamengkubuwana II berpihak pada unsur-unsur yang menentang kekuasaan baru. Ketegangan memuncak ketika pasukan sekitar 1.200 prajurit mengepung dan menembus benteng keraton pada dini hari. Perlawanan para abdi dalem tidak mampu menahan laju serangan; sejumlah catatan menyebut korban jiwa dari pihak istana mencapai ratusan orang. Beberapa jam setelah benteng jatuh, sultan ditangkap, diturunkan, lalu dikapalkan ke Penang. Putranya kemudian dilantik sebagai penguasa baru dengan dukungan penuh administrasi Britania, pola yang dalam literatur kolonial kerap disebut sebagai penataan ulang kekuasaan lokal demi kepentingan metropolitan.

Valuasi Jarahan: Kas Tebal dan Portofolio Harta yang Hilang

Dari sudut pandang ekonomi, komposisi jarahan memuat pesan penting. Uang tunai dalam jumlah besar menandakan tingginya likuiditas kas keraton pada masa itu—istana memang menyimpan cadangan dana yang mudah dicairkan untuk kebutuhan upacara, penggajian abdi, dan kesiapan perang. Likuiditas semacam itu lazim bagi entitas politik pra-modern yang belum mengenal sistem perbankan formal. Selain uang, pasukan Britania membawa emas, perak, dan permata yang merupakan bagian portofolio harta kesultanan. Berbagai historiografi memberi estimasi nilai berbeda-beda, namun keseluruhannya menunjukkan skala yang sangat besar; bila dikonversi ke daya beli hari ini, nilainya diperkirakan setara miliaran rupiah. Aset yang tak kalah vital justru bersifat tak berwujud: ribuan naskah dan dokumen arsip yang kini banyak tersimpan di British Library di London serta Bodleian Library di Oxford. Dalam terminologi modern, ini adalah capital outflow murni—kekayaan fisik dan pengetahuan mengalir keluar dari Jawa tanpa imbalan apa pun bagi pemilik aslinya.

Dua Sisi Mata Uang: Argumen Stabilisasi versus Pelanggaran Kedaulatan

Di satu sisi, administrasi Raffles membenarkan aksi itu sebagai langkah stabilisasi. Menurut versi resmi Britania, sultan dianggap mengancam keamanan dan jalur perdagangan di Jawa, sehingga pergantian kepala daerah dipandang perlu untuk menjaga fundamental pemerintahan. Raffles sendiri kemudian menuliskan versi peristiwa ini dalam buku The History of Java terbitan 1817, yang menyajikan operasi militer tersebut sebagai pemulihan ketertiban. Argumentasi pendukungnya: penaklukan cepat mencegah perang lebih luas yang berpotensi merusak ekonomi pulau secara keseluruhan. Di sisi lain, kritikus—baik sejarawan Indonesia maupun internasional—menilai peristiwa itu sebagai pelanggaran kedaulatan sekaligus penjarahan sistematis. Tidak ada mekanisme hukum yang sah dalam proses penggantian sultan, dan pengangkutan harta keraton ke Eropa lebih mencerminkan logika ekstraksi kolonial daripada agenda pembangunan. Sentimen pasar lokal sempat goyah; kepercayaan terhadap institusi pemerintahan baru harus dibangun ulang dari nol.

Dampak Fundamental Jangka Panjang bagi Kesultanan

Konsekuensi ekonomi jangka panjang terasa nyata. Kas kesultanan yang terkuras melemahkan kapasitas fiskal istana untuk membiayai aparatur dan kegiatan kenegaraan. Pascaperistiwa, penguasa baru juga menyerahkan sebagian wilayah kepada pemerintah kolonial, memangkas basis pendapatan dari pajak dan hasil bumi. Hilangnya arsip menambah luka lain: memori institusional kesultanan mengenai hak, batas wilayah, dan tradisi administratif ikut raib, sehingga posisi tawar istana dalam negosiasi dengan kolonialis semakin lemah. Tren penurunan otonomi ini berlanjut hingga akhir abad ke-19, ketika perjanjian-perjanjian berikutnya semakin mempersempit ruang gerak kesultanan dalam mengelola urusan ekonominya sendiri.

Relevansi Hari Ini: Neraca Aset Budaya Bangsa

Peristiwa dua abad silam itu kembali relevan karena sejumlah negara Eropa tengah memperdebatkan restitusi koleksi kolonial. Bagi Indonesia, naskah-naskah Yogyakarta di perpustakaan luar negeri bukan sekadar artefak, melainkan bagian dari neraca aset budaya bangsa yang valuasinya sulit digantikan. Pengalaman Geger Sepehi mengingatkan bahwa kelemahan pertahanan dan sentralisasi kekayaan pada satu titik dapat membuat sebuah entitas politik rentan terhadap guncangan eksternal. Dari perspektif ekonomi, pelajaran utamanya sederhana: kekayaan yang tidak dilindungi kedaulatan hukum dapat berpindah tangan dalam hitungan jam, sementara pemulihannya bisa memakan waktu lebih dari dua abad.