Target Listrik 100 Persen 2029 dan 40 KK Jambi yang Masih Gelap

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per akhir 2024, rasio elektrifikasi nasional telah mencapai sekitar 99,7 persen, dengan target penuh 100 persen pada 2029. Namun di balik angka agregat itu, terdapat kantong-kantong wilayah yang belum tersentuh jaringan listrik. Salah satunya adalah Desa Lagan Ulu, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di mana sekitar 40 kepala keluarga (KK) masih menjalani aktivitas harian tanpa aliran listrik sama sekali.

Kondisi ini menjadi cermin bahwa pencapaian target rasio elektrifikasi nasional tidak serta-merta mencerminkan pemerataan akses energi di seluruh pelosok Nusantara. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Provinsi Jambi masih mencatat rasio elektrifikasi di bawah rata-rata nasional, dengan sejumlah desa terpencil terkendala kondisi geografis, biaya koneksi, dan keterbatasan infrastruktur distribusi.

Di Satu Sisi: Capaian Makro yang Mengalami Kenaikan Konsisten

Dari perspektif makro, perkembangan kelistrikan Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren positif. Rasio elektrifikasi yang pada 2015 masih berada di kisaran 88,3 persen terus mengalami kenaikan year-on-year hingga menembus 99 persen pada 2023. Pemerintah menargetkan elektrifikasi penuh pada 2029, sejalan dengan proyeksi pertumbuhan konsumsi listrik nasional sekitar 5-6 persen per tahun.

Menurut data PT PLN (Persero), kapasitas pembangkit nasional telah melampaui 90 gigawatt (GW), dengan tambahan pembangkit energi terbarukan yang terus tumbuh. Portofolio pembangkit pun kian beragam, mencakup PLTS, PLTA, PLTP, hingga PLTMH — yang secara fundamental menjadi solusi bagi daerah terisolasi yang sulit terhubung ke jaringan transmisi utama.

"Pemerataan akses energi bukan semata soal rasio elektrifikasi, tetapi menyangkut keadilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal," ujar seorang pejabat ESDM dalam sebuah forum energi nasional.

Dari sisi anggaran, pemerintah telah mengalokasikan dana melalui program Listrik Desa dan bantuan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) yang menjangkau ratusan ribu rumah tangga di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Skema ini menjadi instrumen penting untuk menekan kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Di Sisi Lain: Kualitas Akses dan Ketimpangan Wilayah

Namun, jika ditelaah lebih dalam, angka rasio elektrifikasi tinggi tidak identik dengan kualitas layanan yang merata. Sebagian wilayah masih mengandalkan listrik dari genset swasta berbiaya tinggi atau penerangan terbatas dari panel surya individu. Bagi 40 KK di Lagan Ulu, ketiadaan jaringan listrik berarti biaya operasional rumah tangga membengkak karena harus membeli bahan bakar atau baterai secara rutin.

Kendala utama umumnya bersifat teknis dan ekonomis: jarak desa yang jauh dari jaringan distribusi, kepadatan penduduk rendah sehingga biaya per sambungan menjadi tinggi, serta medan geografis yang menyulitkan pembangunan infrastruktur. Dalam bahasa teknis, cost to serve di daerah seperti ini jauh di atas rata-rata nasional, sehingga secara valuasi investasi menjadi kurang menarik bagi operator komersial tanpa dukungan subsidi atau skema penugasan khusus.

Anomali seperti ini juga menyoroti persoalan likuiditas anggaran daerah dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah kabupaten sering terkendala keterbatasan fiskal untuk membiayai sambungan listrik, sementara program pusat membutuhkan waktu perencanaan dan pengadaan yang tidak singkat.

Proyeksi dan Sentimen Pasar Energi

Dari kacamata pasar, target elektrifikasi 100 persen pada 2029 memberi sentimen positif bagi sektor energi terbarukan. Pengembang PLTS tersebar dan PLTMH memiliki peluang memperluas portofolio di wilayah off-grid. Proyeksi permintaan listrik yang terus tumbuh juga menarik minat investor pada instrumen obligasi dan saham sektor utilitas.

Meski demikian, sentimen pasar tidak selalu menjawab kebutuhan masyarakat paling bawah. Tanpa intervensi kebijakan yang terarah, celah akses listrik di wilayah seperti Tanjung Jabung Timur berpotensi bertahan lebih lama dari tenggat 2029. Indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten tersebut masih tertinggal dibanding rata-rata provinsi, dan akses energi menjadi salah satu variabel penentu.

Fundamental Pembangunan yang Perlu Dibaca Utuh

Kasus 40 KK tanpa listrik di Jambi bukan sekadar catatan pinggiran, melainkan indikator bahwa pembangunan infrastruktur energi masih menyisakan pekerjaan rumah. Di satu sisi, capaian makro dan komitmen transisi energi layak diapresiasi. Di sisi lain, ketimpangan akses dan kualitas layanan menuntut pendekatan yang lebih presisi, termasuk pemetaan berbasis data, skema pendanaan inovatif, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha.

Tanpa itu, target 100 persen pada 2029 berisiko hanya menjadi angka statistik di atas kertas, sementara sebagian warga di pelosok tetap menunggu terang yang tak kunjung datang. Bagi pembaca, isu ini penting dicermati karena menyangkut arah fundamental pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.