Surat Cemas Eks Wapres, Ekonomi RI di Persimpangan

Jakarta - Suara-sumur dari masa lalu kembali bergaung di Istana. Seorang mantan wakil presiden mengirimkan surat yang menggetarkan, melukiskan kegelisahannya atas arah perjalanan bangsa, khususnya kemunduran di ranah ekonomi. Surat itu bukan sekadar nostalgia, melainkan kritik keras yang membedah kondisi terkini: dari melambatnya pertumbuhan, menipisnya daya beli, hingga melebarnya ketimpangan. Di tengah narasi resmi yang seringkali menekankan ketangguhan, surat ini menjadi koreksi yang menuntut perhatian serius.

Lalu, apakah kenyataan sejalan dengan kecemasan itu? Ataukah sinyalemen suram tersebut hanya mencerminkan pandangan sepihak? Untuk membacanya, kita perlu menelusuri data makro sekaligus memahami benturan perspektif yang membentuk wajah ekonomi Indonesia saat ini.

Angka-Angka di Balik Kegelisahan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal pertama 2023, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 persen secara tahunan. Angka itu memang masih di atas ambang psikologis lima persen, namun lajunya melambat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat 5,01 persen dan kian menjauh dari puncak pemulihan 2022. Perlambatan ini terasa ketika kita membongkar sumber pertumbuhannya: konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB), hanya tumbuh 4,54 persen — lebih rendah dari ekspektasi pasar yang memproyeksikan sekitar 4,8 persen.

Sementara itu, inflasi inti masih bertahan di kisaran 3,35 persen year-on-year per Mei 2023, menunjukkan bahwa tekanan harga belum sepenuhnya jinak meski inflasi headline mereda. Di sisi lain, indeks keyakinan konsumen Bank Indonesia memang masih berada di zona optimis di atas 120, tetapi komponen pembelian barang tahan lama menunjukkan penurunan. Indikasi dini ini menandakan bahwa sebagian masyarakat mulai menahan belanja besar, sebuah sinyal klasik dari melemahnya kemampuan beli.

Data ketenagakerjaan juga memberikan isyarat yang tak bisa diabaikan. Tingkat pengangguran terbuka memang turun ke 5,45 persen pada Februari 2023, tetapi jumlah pekerja informal masih mendominasi di atas 60 persen. Ini berarti pemulihan lapangan kerja lebih banyak terjadi di sektor yang rentan dan berpenghasilan rendah, alih-alih di industri padat modal yang menyerap tenaga kerja formal. Kemunduran struktural inilah yang kemungkinan menjadi pangkal kecemasan eks wapres.

Pro-Kontra: Kemunduran atau Transisi yang Wajar?

Di satu sisi, kritik yang disampaikan melalui surat itu menemukan justifikasinya. Perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik memang memukul ekspor manufaktur Indonesia. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur sempat anjlok ke zona kontraksi pada beberapa bulan awal 2023, menandakan lemahnya permintaan luar negeri. Capital outflow dari pasar obligasi sempat menekan rupiah ke level Rp15.200 per dolar AS, meskipun kemudian pulih. Surplus neraca dagang yang sempat menjadi benteng, menipis karena harga komoditas andalan seperti batu bara dan minyak sawit mentah tidak lagi setinggi tahun lalu.

Di sisi lain, banyak ekonom melihat bahwa apa yang terjadi bukanlah kemunduran, melainkan fase normalisasi setelah lonjakan luar biasa di masa pemulihan pascapandemi. Pertumbuhan di atas lima persen tetap menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara G20. Cadangan devisa masih kokoh di US$139 miliar, dan rasio utang terhadap PDB yang di bawah 40 persen memberi ruang fiskal yang aman. Pemerintah pun menunjuk pada realisasi investasi yang mencapai rekor Rp328,9 triliun pada kuartal pertama 2023, terutama dari hilirisasi nikel yang menjadi andalan baru. Bagi kubu ini, kecemasan eks wapres adalah bentuk trauma historis yang kurang memperhitungkan transformasi fundamental yang sedang berlangsung.

Kemunduran di Bidang Lain: Jaring Pengaman Kian Rapuh?

Surat itu tidak hanya menyoal pertumbuhan semata; kekhawatiran menjalar ke berbagai bidang yang saling terkait. Salah satu yang paling kentara adalah kemunduran di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, yang secara langsung berdampak pada efisiensi ekonomi. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia versi Transparency International stagnan di skor 34 pada 2022, turun dari 38 pada 2019. Biaya ekonomi tinggi yang muncul dari ketidakpastian hukum dan pungutan liar menggerogoti daya saing, terutama di mata investor jangka panjang.

Dari perspektif sosial, koefisien Gini sebagai ukuran ketimpangan memang turun tipis ke 0,381 pada Maret 2023, tetapi angka ini menyembunyikan disparitas yang dalam antara pulau Jawa dan kawasan timur. Program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai memang menahan laju kemiskinan ekstrem, namun jumlah penduduk miskin masih bertahan di atas 25 juta jiwa. Ketika harga pangan bergejolak, golongan rentan inilah yang pertama kali terseret ke jurang yang lebih dalam. Kecemasan eks wapres seakan membaca gelagat bahwa jaring pengaman sosial kita mulai robek di sana-sini.

Apa Langkah Selanjutnya?

Surat dari seorang negarawan senior tak bisa dibaca sekadar sebagai ekspresi emosional. Ia adalah cermin yang memantulkan keprihatinan masyarakat dan sinyal bagi pasar. Investor institusional, terutama asing, sangat mencermati konsistensi kebijakan dan stabilitas politik. Ketika friksi antara elite masa lalu dan masa kini mengemuka, risk premium yang harus ditanggung oleh surat utang Indonesia berpotensi naik. Sudah ada tanda-tanda kenaikan yield obligasi tenor 10 tahun ke level 6,8 persen, lebih tinggi dari rata-rata regional, meskipun Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di 5,75 persen.

Terlepas dari siapa yang benar, satu hal yang pasti: ekonomi Indonesia sedang berada di persimpangan. Diperlukan keberanian untuk mengakui bahwa di balik pencapaian ada celah-celah yang harus segera ditambal. Kritik keras dalam surat itu, bila disikapi dengan lapang dada, bisa menjadi katalis bagi evaluasi kebijakan yang lebih tajam. Sebaliknya, bila hanya ditanggapi dengan defensif, kita mungkin akan kehilangan momentum emas untuk membenahi fundamental sebelum gelombang resesi global berikutnya benar-benar menerjang.

Baca juga:

• Pelaku Penusukan Acak di Tangerang Merengek Minta Ampun Saat Ditangkap
• Kesepakatan Haru Shandy Tumiwa dan Tessa Kaunang Demi Anak