Hotel Sultan Kini Milik Negara, Sengketa Berakhir

Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) resmi mengambil alih penguasaan Hotel Sultan pada akhir pekan ini. Langkah pengosongan yang dilakukan menandai babak akhir dari sengketa hukum berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dan pihak pengelola hotel yang telah berlangsung lebih dari dua dasawarsa. Eksekusi ini menjadi titik kulminasi dari serangkaian putusan pengadilan yang menegaskan bahwa tanah dan bangunan hotel bintang lima di kawasan Senayan, Jakarta Pusat itu adalah aset negara.

Proses transisi berjalan kondusif meskipun sempat diwarnai ketegangan. Tim dari PPKGBK bersama aparat keamanan memasuki area hotel untuk memastikan pengosongan berjalan sesuai prosedur hukum. Seluruh aktivitas operasional hotel resmi dihentikan, dan aset inventaris yang menjadi milik negara mulai didata. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan menolak seluruh upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh pihak pengelola sebelumnya.

Warisan Ambisius Ibnu Sutowo

Hotel Sultan bukan sekadar bangunan komersial biasa. Hotel ini menyimpan sejarah panjang yang bermula dari era keemasan minyak Indonesia pada dekade 1970-an. Kala itu, Direktur Utama Pertamina, Ibnu Sutowo, meluncurkan proyek ambisius membangun hotel bertaraf internasional yang akan menjadi kebanggaan nasional. Proyek tersebut dibiayai menggunakan anggaran Pertamina yang sedang surplus besar akibat ledakan harga minyak dunia. Tanah seluas lebih dari 13 hektare di kawasan Senayan yang kini menjadi lokasi hotel, pada faktanya merupakan lahan milik negara yang dikelola oleh Sekretariat Negara dan dikhususkan untuk kompleks olahraga Gelora Bung Karno.

Ibnu Sutowo membangun Hotel Hilton International Jakarta yang kemudian berubah nama menjadi Hotel Sultan pada masa reformasi. Pembangunannya memakan biaya sangat besar dan melibatkan arsitek serta manajemen operator kelas dunia. Struktur megah dengan arsitektur modern khas era itu berdiri sebagai simbol kejayaan Pertamina di bawah kendali Ibnu Sutowo. Namun, setelah badai korupsi dan mismanajemen di tubuh Pertamina terungkap pada akhir 1970-an, status aset-aset yang dibangun dengan dana perusahaan minyak negara itu pun mulai dipertanyakan. Pemerintah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa banyak aset Pertamina, termasuk hotel ini, dibangun di atas tanah negara tanpa dasar hak pengelolaan yang sah menurut aturan keuangan negara.

Pada tahun 1980-an, pemerintah mulai merapikan status hukum aset-aset tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986, pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno termasuk tanah Hotel Sultan diserahkan kepada PPKGBK. Namun, pihak pengelola hotel yang telah mengantongi perjanjian pengelolaan jangka panjang dengan PT Indobuildco (perusahaan yang didirikan oleh keluarga dan rekanan Ibnu Sutowo) menolak mengakui kepemilikan negara dan terus mengoperasikan hotel seolah-olah sebagai hak milik pribadi. Di sinilah benih sengketa yang akan berlangsung puluhan tahun mulai tumbuh.

Sengketa Hukum yang Tak Berujung

Di satu sisi, pemerintah melalui PPKGBK berpegang pada fakta bahwa tanah lokasi Hotel Sultan adalah barang milik negara yang dikuasai berdasarkan hak pengelolaan. Argumentasi ini didukung oleh bukti dokumen agraria berupa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Gelora yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat. Pemerintah menegaskan bahwa perjanjian sewa-menyewa antara Indobuildco dengan PPKGBK telah berakhir pada tahun 2000, dan sejak saat itu tidak ada lagi dasar hukum bagi pengelola untuk menguasai aset. PPKGBK juga menolak perpanjangan karena tidak adanya itikad baik dari pihak pengelola untuk mengakui kepemilikan negara dan membayar kewajiban keuangan yang terus menumpuk.

Di sisi lain, pihak pengelola melalui PT Indobuildco berargumen bahwa mereka telah menginvestasikan dana sangat besar dalam membangun dan mengembangkan hotel, termasuk renovasi dan peningkatan standar internasional, sehingga memiliki hak ekonomi yang sah untuk terus mengelola. Mereka menuding pemerintah melakukan tindakan sepihak dan merugikan investor. Indobuildco juga menggugat ke pengadilan dengan berbagai macam dalil, termasuk somasi perdata, gugatan tata usaha negara, hingga permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Berbagai celah hukum dimanfaatkan untuk memperpanjang masa penguasaan, sehingga sengketa ini seolah tanpa ujung.

Rangkaian putusan pengadilan akhirnya menunjukkan konsistensi hukum yang jelas. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 96 PK/TUN/1999 menguatkan status tanah sebagai aset negara. Putusan MA No. 2496 K/PDT/2004 menolak gugatan perdata Indobuildco. Bahkan, upaya terakhir berupa Peninjauan Kembali dalam perkara perdata No. 15 PK/PDT/2013 juga ditolak mentah-mentah. Puncaknya, MA mengeluarkan fatwa bahwa penguasaan oleh Indobuildco tanpa kontrak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum dan negara berhak melakukan eksekusi langsung atas asetnya sendiri. Dengan kekuatan hukum tetap ini, PPKGBK bergerak melakukan pengosongan yang sudah tertunda lebih dari satu dekade.

Pengosongan Hotel Sultan yang berlangsung damai namun penuh arti ini menutup lembaran kisruh hukum yang telah menguras energi bangsa. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersama PPKGBK akan segera menyusun rencana pemanfaatan aset strategis ini. Beberapa opsi yang mengemuka antara lain melanjutkan operasional hotel dengan operator baru di bawah kendali BUMN, mengalihfungsikan menjadi pusat konvensi dan bisnis terintegrasi kawasan GBK, atau bahkan menjadikannya sebagai aset yang dapat disewakan kepada pihak ketiga melalui lelang terbuka dengan kontrak yang jauh lebih transparan. Semua rencana itu akan diukur dengan prinsip optimalisasi penerimaan negara dan akuntabilitas publik.

Bagi publik, eksekusi ini juga menjadi pembelajaran berharga tentang tata kelola aset negara yang selama ini kerap dibajak untuk kepentingan segelintir pihak. Warisan Ibnu Sutowo yang semula dibangun dengan dana rakyat melalui Pertamina akhirnya benar-benar kembali menjadi milik rakyat, meski harus menempuh jalan panjang selama hampir setengah abad. Sejarah Hotel Sultan kini memasuki babak baru sebagai simbol kemenangan hukum dan kedaulatan aset bangsa.

Baca juga:

• Aksi Sayangi Rentan Disabilitas Bantu Ibu Tak Berjuang Sendiri
• Kejuaraan Voli Asia U18 2026: Siaran Langsung Moji TV dan Jadwal Lengkap