Studi ITB: Jakarta Sulit Bebas Polusi Meski Emisi Nol

Berdasarkan data pemantauan kualitas udara per Agustus 2026, konsentrasi partikel halus PM2.5 di DKI Jakarta masih kerap berada di kisaran 40–60 mikrogram per meter kubik, jauh melampaui rekomendasi harian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 15 mikrogram per meter kubik. Di tengah lonjakan polusi musim kemarau itu, studi simulasi terbaru dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menghadirkan temuan yang mengejutkan: Jakarta akan tetap sulit terbebas dari kepungan polusi udara, bahkan jika seluruh sumber emisi di dalam kota berhenti berproduksi sama sekali.

Dalam skenario ekstrem tanpa emisi domestik, para peneliti mensimulasikan kondisi atmosfer dan pergerakan massa udara di kawasan Jabodetabek. Hasilnya, kualitas udara di ibu kota memang membaik secara signifikan, tetapi tidak sampai pada level yang bisa disebut bersih. Polutan dari wilayah sekitarnya tetap masuk dan menumpuk di Jakarta, menjadikan kota ini lebih berperan sebagai wilayah penerima polusi daripada sekadar sumbernya.

Geografi dan Cuaca Menjadi Penentu Utama

Penjelasan paling sederhana adalah fenomena polusi lintas batas atau transboundary pollution. Partikel dari kawasan industri di Jawa Barat dan Banten terbawa angin lalu menumpuk di cekungan Jakarta yang dikelilingi daratan, sementara pola sirkulasi angin laut pada siang hari justru mendorong polutan kembali ke darat. Pada hari-hari tertentu, sejumlah estimasi menunjukkan kontribusi sumber di luar DKI bisa melebihi separuh konsentrasi PM2.5 yang terukur di ibu kota.

Faktor meteorologi juga menjelaskan pola musiman: konsentrasi polutan mengalami kenaikan tajam pada musim kemarau dan turun saat musim hujan yang membersihkan atmosfer. Artinya, perbaikan kualitas udara tidak semata-mata bergantung pada kebijakan di dalam kota, melainkan pada kondisi cuaca, musim, dan aktivitas pembakaran di daerah penyangga. Bagi pembaca awam, analoginya sederhana: membersihkan satu ruangan di rumah tidak akan banyak berarti bila jendela tetap terbuka dan udara di luar masih kotor.

Di Satu Sisi: Bukti Perbaikan dan Minat Investor Hijau

Optimisme tetap memiliki dasar. Jumlah hari dengan kategori udara tidak sehat di Jakarta memperlihatkan tren penurunan year-on-year dalam beberapa tahun terakhir, seiring elektrifikasi transportasi umum, kenaikan jumlah pengguna kereta rel listrik dan MRT, serta pemberlakuan standar emisi kendaraan yang lebih ketat. Penggunaan transportasi massal tercatat mengalami kenaikan signifikan dan berhasil mengurangi kepadatan kendaraan di sejumlah jalan utama.

Dari sisi ekonomi, komitmen pengendalian polusi turut memengaruhi sentimen pasar. Instrumen keuangan hijau seperti obligasi berkelanjutan semakin menarik minat investor domestik maupun asing, dan portofolio energi terbarukan di sekitar Jakarta terus bertambah. Bagi analis, valuasi proyek lingkungan yang transparan menjadi daya tarik tersendiri di tengah perburuan aset ramah lingkungan. Perbaikan kualitas udara juga berarti menekan biaya kesehatan masyarakat dan kehilangan produktivitas tenaga kerja, yang ditaksir bernilai miliaran rupiah per tahun.

Di Sisi Lain: Batas Yurisdiksi dan Ruang Fiskal

Namun, sisi kontra tidak bisa diabaikan. Sumber emisi terbesar kini berada di luar kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga efektivitas kebijakan sangat bergantung pada koordinasi lintas provinsi yang kerap berjalan lambat. Pembangunan kawasan industri baru di daerah penyangga, kebiasaan membakar lahan, dan pertumbuhan kendaraan di Bodetabek berpotensi menambah beban polusi yang masuk ke ibu kota.

Belanja pengendalian polusi juga bersaing dengan kebutuhan lain yang sama mendesaknya. Ruang fiskal pemerintah daerah terbatas, sementara likuiditas untuk membiayai proyek transportasi massal dan energi bersih belum tentu sebanding dengan kebutuhan. Di sisi lain, tekanan ekonomi mendorong sebagian daerah menempatkan pertumbuhan industri di atas pertimbangan lingkungan. Risiko jangka panjangnya nyata: bila respons kebijakan dinilai lambat, investor yang sensitif terhadap risiko lingkungan berpotensi melakukan capital outflow, melemahkan prospek pendanaan hijau nasional.

Proyeksi: Target Bebas Polusi Perlu Didefinisikan Ulang

Proyeksi para peneliti menunjukkan bahwa mencapai status bebas polusi dalam satu hingga dua dekade ke depan hampir mustahil, kecuali ada pengendalian emisi serentak di seluruh kawasan Jabodetabek. Jalan tengah yang lebih realistis adalah menetapkan target terukur: menurunkan rata-rata tahunan PM2.5, memperpendek durasi episode udara tidak sehat, dan memperluas jaringan pemantauan agar data dapat diakses publik secara terbuka.

Kesimpulannya, temuan ini bukan alasan untuk pesimisme, melainkan ajakan menata ulang ekspektasi. Fundamental perbaikan kualitas udara bergantung pada kerja sama antarwilayah, penegakan baku mutu emisi, dan pembiayaan yang konsisten dari tahun ke tahun. Yang perlu diawasi publik bukan sekadar angka harian, tetapi arah tren dan konsistensi komitmen lintas daerah dalam jangka panjang.