9.000 Hektare Disiapkan, Target PLTS 30 GW Masih Butuh Jalan Panjang

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipublikasikan tahun ini, pemerintah mengidentifikasi sekitar 9.000 hektare lahan yang dinilai siap dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 30 gigawatt (GW). Angka ini menjadi pijakan awal pemerintah mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025, padahal realisasinya baru berkisar 13 persen pada 2023. Jarak antara ambisi dan realisasi masih lebar, dan ketersediaan lahan hanyalah satu dari sekian variabel yang harus dibereskan.

Hitungan Kebutuhan Lahan: 9.000 Hektare Baru Sepertiga

Untuk memahami arti 9.000 hektare, kita perlu menghitung kebutuhan lahan sebuah PLTS darat. Berdasarkan perhitungan umum di industri, membangun PLTS darat skala utilitas membutuhkan sekitar 1 hingga 1,5 hektare per megawatt (MW). Dengan asumsi itu, 9.000 hektare hanya cukup untuk membangun sekitar 6 hingga 9 GW, atau 20-30 persen dari target 30 GW. Dengan kata lain, lahan yang sudah dikantongi pemerintah baru memenuhi sepertiga kebutuhan ideal, belum termasuk kebutuhan gardu induk, jalur transmisi, dan fasilitas penyimpanan energi.

Untuk menutup sisa 21-24 GW, pemerintah masih harus mencari tambahan lahan sekitar 20.000-30.000 hektare atau memaksimalkan skema PLTS terapung di waduk dan bendungan. Pengalaman PLTS terapung Cirata di Jawa Barat berkapasitas 192 MWp menunjukkan skema itu layak secara teknis, meski biaya pemasangannya lebih tinggi dibandingkan PLTS darat. Potensi teknisnya besar, tetapi hanya sebagian kecil waduk yang siap secara komersial.

Di Satu Sisi: Kepastian Lahan Mempercepat Proyek

Langkah memetakan lahan sejak dini layak diapresiasi. Di banyak negara, hambatan terbesar pembangunan PLTS bukan teknologi, melainkan sengketa lahan dan perizinan yang berlarut-larut. Dengan daftar lahan siap pakai, calon pengembang bisa memangkas waktu studi kelayakan dan negosiasi, sehingga masa persiapan proyek dapat mengalami penurunan dari rata-rata tiga hingga empat tahun menjadi lebih singkat.

Dari sisi fundamental, indeks harga modul surya global terus mengalami penurunan year-on-year seiring melimpahnya pasokan produsen. Meski begitu, komponen non-modul seperti struktur, instalasi, dan koneksi jaringan masih mendominasi struktur biaya proyek. Hal itu membuat ekonomi proyek PLTS semakin menarik dibandingkan pembangkit fosil, terutama jika emisi karbon mulai diperhitungkan dalam valuasi proyek.

"Dengan harga modul yang turun dan kepastian lahan, keekonomian PLTS darat kini jauh lebih baik dibanding lima tahun lalu. Momentum ini harus dimanfaatkan," ujar seorang pengamat energi di Jakarta kepada Beritadua.

Di Sisi Lain: Lokasi, Jaringan, dan Pendanaan

Optimisme itu perlu diimbangi catatan. Pertama, ketersediaan lahan belum menjawab persoalan lokasi. Jika lahan-lahan itu tersebar jauh dari jaringan transmisi utama, biaya koneksi melonjak dan menggerus keekonomian proyek. Kedua, PLTS bersifat intermiten, hanya menghasilkan listrik saat matahari bersinar. Integrasi 30 GW ke jaringan Jawa-Bali yang sudah padat menuntut investasi besar pada transmisi dan baterai; tanpa itu, rasio kapasitas terpakai PLTS rendah dan proyek tidak efisien.

Ketiga, soal pendanaan. Sebagian besar komponen PLTS, dari sel surya hingga inverter, masih diimpor, sehingga proyek sensitif terhadap nilai tukar rupiah. Jika tekanan capital outflow kembali terjadi dan likuiditas global menyusut, biaya pendanaan infrastruktur mengalami kenaikan. Rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi membuat proyek padat modal seperti PLTS sangat rentan terhadap pergerakan suku bunga.

"Ini soal struktur biaya. Saat rupiah melemah dan bunga tinggi, imbal hasil proyek bisa turun drastis, dan pengembang akan memilih portofolio lain yang lebih pasti," kata seorang analis investasi yang memantau sektor energi.

Proyeksi: dari Peta Lahan ke Peletakan Batu Pertama

Dengan asumsi biaya pembangunan sekitar 0,6-0,8 juta dolar AS per MW, kebutuhan investasi untuk 30 GW mencapai 18-24 miliar dolar AS. Dana sebesar itu hanya akan masuk jika regulasi, skema lelang, dan tarif listrik PLTS jelas sejak awal. Komitmen iklim Indonesia, yang menargetkan penurunan emisi 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030, serta net zero emission pada 2060, menjadi kerangka yang mendorong percepatan ini.

Proyeksi para ekonom tetap terbelah. Kelompok optimistis menilai dengan harga modul yang rendah dan kepastian lahan, target 30 GW bisa tercapai lebih cepat dari jadwal. Kelompok hati-hati mengingatkan bahwa 9.000 hektare baru sepertiga kebutuhan, dan tanpa perbaikan jaringan, penyimpanan energi, serta iklim investasi, angka itu hanya akan menjadi peta yang indah di atas kertas. Yang jelas, langkah pertama sudah diambil; kini tinggal membuktikan bahwa lahan yang terpetakan berubah menjadi proyek yang benar-benar berdiri.