Desil DTSEN Jadi Dasar Bansos, Pengamat Minta Verifikasi Lapangan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per semester I-2026, tingkat kemiskinan nasional tercatat di kisaran 8,9 persen, mengalami penurunan tipis year-on-year (yoy) dibanding 9,1 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut berarti masih ada sekitar 24,5 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara pemerintah menargetkan laju kemiskinan menembus level 7 persen pada akhir 2026. Untuk mengejar target itu, presisi penyaluran bantuan sosial menjadi prasyarat mutlak, dan di sinilah peran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan sistem desilnya tengah diuji.

Memahami Desil: Pembagian Sepuluh Lapis Kesejahteraan

Desil adalah metode pembagian populasi ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari desil 1 sebagai lapisan paling bawah hingga desil 10 sebagai lapisan paling atas. Dalam DTSEN, setiap penduduk ditempatkan pada desil tertentu berdasarkan skor kesejahteraan yang dihitung dari beragam variabel proksi, seperti kondisi fisik rumah, kepemilikan aset produktif, tingkat pendidikan, hingga akses terhadap layanan dasar seperti listrik dan air bersih. Warga yang masuk kelompok desil 1 sampai desil 4 umumnya menjadi prioritas penerima bantuan sosial.

DTSEN sendiri merupakan peleburan sejumlah basis data lama, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Basis Data Terpadu (BDT), yang sebelumnya dikelola secara terpisah oleh kementerian berbeda. Penyatuan ini bertujuan menciptakan satu rujukan tunggal bagi seluruh program bansos, dari bantuan pangan hingga program kesehatan, sehingga sasaran antarprogram tidak tumpang tindih.

Di Satu Sisi: Basis Data Tunggal Lebih Objektif dan Hemat

Pendekatan desil berbasis skor dianggap membawa perbaikan signifikan dibanding era data ganda. Sebelumnya, duplikasi data penerima kerap menyebabkan bantuan menumpuk pada rumah tangga yang sama, sementara kelompok rentan lain justru luput. Dengan satu basis data tunggal yang mencakup hampir seluruh penduduk, pemerintah dapat membandingkan tingkat kesejahteraan antarrumah tangga secara lebih konsisten dan terukur.

Efisiensi anggaran juga menjadi argumen utama. Alokasi perlindungan sosial dalam APBN 2026 tercatat di atas Rp 500 triliun, salah satu pos belanja terbesar setelah pendidikan dan infrastruktur. Setiap kesalahan sasaran satu poin persentase saja berpotensi menggeser alokasi dana senilai triliunan rupiah dari warga yang berhak. Karena itu, metode penargetan berbasis data kuantitatif dinilai lebih dapat dipertanggungjawabkan dibanding pendekatan subjektif berbasis usulan lokal semata.

Pendekatan skor dan desil adalah kemajuan besar dalam tata kelola data kemiskinan. Namun desil hanyalah peta awal, bukan hasil akhir. Tanpa verifikasi lapangan, peta itu bisa usang sebelum dicetak, ujar pengamat kebijakan sosial yang memantau implementasi DTSEN.

Di Sisi Lain: Desil Bukan Pengganti Verifikasi Lapangan

Kritik utama pengamat tertuju pada sifat data yang statis di tengah kondisi ekonomi yang bergerak dinamis. Skor kesejahteraan yang dihitung dari proksi aset tidak otomatis mencerminkan kemampuan riil rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebuah keluarga yang rumahnya layak bisa saja mengalami guncangan pendapatan akibat pemutusan hubungan kerja atau inflasi pangan yang menekan daya beli.

Risiko kesalahan eksklusi pun mengemuka. Ketika data tidak diperbarui secara berkala, rumah tangga yang baru jatuh miskin dapat tertinggal dari daftar penerima, sementara rumah tangga yang sudah membaik tetap bertahan di desil bawah. Pengamat menilai desil perlu dilengkapi verifikasi lapangan bertingkat, mekanisme musyawarah desa untuk validasi sosial, serta indikator pelengkap seperti pola konsumsi dan fluktuasi pendapatan musiman. Kombinasi inilah yang dinilai mampu menekan kesalahan sasaran secara bermakna.

Selain itu, transparansi penentuan skor masih menjadi pekerjaan rumah. Warga yang tidak masuk daftar penerima kerap kesulitan memahami alasan penempatan desil mereka, sehingga ruang untuk keberatan dan pembaruan data menjadi penting agar DTSEN tidak kehilangan legitimasi di akar rumput.

Proyeksi: Jalan Tengah Verifikasi Bertingkat

Ke depan, arah kebijakan yang paling realistis adalah memadukan kekuatan desil sebagai instrumen penyaringan awal dengan verifikasi berlapis di lapangan. Pembaruan data secara berkala, idealnya setiap enam bulan hingga satu tahun, akan menjaga skor tetap relevan terhadap dinamika ekonomi nasional. Dukungan keterbukaan data juga memungkinkan akademisi dan masyarakat sipil ikut menguji akurasi penargetan secara independen.

Fundamental jangka panjang Indonesia sebenarnya membaik, dengan inflasi inti yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun sentimen pasar dan iklim investasi hanya akan ikut menguat jika perlindungan sosial berjalan presisi, karena bantuan yang tepat sasaran menjaga daya beli kelompok bawah dan menopang konsumsi domestik. Desil DTSEN adalah instrumen yang baik, tetapi tanpa verifikasi dan indikator pelengkap, akurasinya akan tetap menjadi tanda tanya besar di tengah target ambisius pengentasan kemiskinan.